JAKARTA, The Wasesa News – Atmosfer penegakan hukum di Ibukota mendadak memanas seiring dengan adanya penjagaan ketat kediaman Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, oleh sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) berseragam loreng lengkap pada Rabu (08/07/2026) malam. Langkah pengamanan luar biasa di rumah dinas pejabat tinggi korps adhyaksa yang terletak di Jalan Radio I Nomor 15, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini memicu tanda tanya besar di kalangan publik. Kejadian ini berlangsung di tengah beredarnya kabar mengenai dugaan penyitaan komoditas emas murni seberat 74 kilogram dari sebuah rumah di kawasan Sentul yang diduga terkait perkara korupsi, serta operasi penggeledahan besar-besaran oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai puluhan miliar rupiah di wilayah Jakarta Selatan.
Berdasarkan pemantauan langsung di lokasi pada pukul 21.13 WIB, pengamanan di sekitar kediaman Febrie Adriansyah terlihat ditingkatkan secara drastis dibandingkan hari-hari biasa. Pagar hitam berukuran tinggi yang membatasi rumah dinas bercat putih tersebut tampak tertutup rapat dengan kawalan ketat prajurit TNI bersenjata laras panjang yang bersiaga di depan gerbang utama secara bergantian. Beberapa personel militer tampak mengenakan seragam dinas lapangan loreng tanpa baret, sementara sebagian lainnya berseragam taktis lengkap guna mengantisipasi segala bentuk potensi ancaman keamanan. Jalanan umum di depan rumah dinas tersebut bahkan telah dibatasi secara selektif dan tidak lagi diperuntukkan bagi lalu lalang masyarakat umum, di mana hanya terlihat beberapa unit kendaraan roda empat pribadi yang terparkir rapi di sepanjang bahu jalan.
Selain perkuatan di area luar, terlihat pula sejumlah pria berambut cepak berpakaian preman yang bersiaga di dalam halaman rumah dinas yang dipenuhi pepohonan rimbun tersebut. Sebuah bangunan permanen yang berfungsi sebagai pos pengamanan di depan rumah juga dipenuhi oleh petugas gabungan berkaos polo merah marun dan aparat militer. Penguatan sistem proteksi terhadap figur sentral pemberantasan korupsi ini diduga kuat memiliki korelasi dengan eskalasi penanganan kasus-kasus megakorupsi yang sedang dibongkar oleh jajaran Jampidsus Kejagung, meskipun hingga saat ini otoritas resmi Kejaksaan Agung maupun Markas Besar TNI masih enggan memberikan keterangan resmi tertulis mengenai motif utama di balik penempatan pasukan bersenjata tersebut.
”Langkah pengamanan intensif di kediaman resmi pejabat negara ini mencerminkan tingginya risiko sektoral yang dihadapi oleh jajaran kejaksaan, terutama ketika instansi tersebut sedang agresif menuntaskan perkara kerugian negara skala masif di sektor pertambangan dan keuangan korporasi,” ungkap pengamat hukum peradilan umum saat menganalisis eskalasi pengamanan tersebut secara terpisah.
Pengetatan pengamanan ini dinilai publik sangat beralasan mengingat rekam jejak ancaman fisik yang pernah mengintai Febrie Adriansyah beberapa waktu lalu. Tepat dua tahun yang lalu, yakni pada bulan Mei 2024, Jampidsus pernah menjadi korban penguntitan terstruktur yang dilakukan oleh oknum anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di sebuah restoran mewah di kawasan Jakarta Selatan. Oknum yang berhasil ditangkap oleh tim pengawal melekat Jampidsus saat itu diketahui berinisial IM dengan pangkat Bripda, yang menyamar sebagai karyawan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama samaran HRM. Anggota Densus 88 tersebut diduga kuat tengah menjalankan misi rahasia bersandi khusus untuk memata-matai pergerakan sang jaksa bersama lima rekan lainnya di bawah komando seorang perwira menengah kepolisian.
Rentetan peristiwa ini semakin krusial lantaran terjadi hampir bersamaan dengan operasi penggeledahan taktis yang dilancarkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri di Kafe de’Clan Signature serta kantor Koin Money Changer di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Dalam operasi yang dikawal ketat oleh pasukan Korps Brimob Polri bersenjata lengkap itu, penyidik kepolisian berhasil menyita uang tunai senilai Rp67,2 miliar, sejumlah mata uang asing, puluhan dokumen transaksi keuangan, serta alat bukti elektronik. Seluruh barang bukti tersebut langsung diangkut menggunakan tiga koper besar dan mesin penghitung uang ke dalam kendaraan operasional jenis elf milik Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Sebagai nakhoda utama di Korps Gedung Bundar sejak dilantik pada 10 Januari 2022, Febrie Adriansyah dikenal sebagai sosok jaksa yang memiliki reputasi tanpa kompromi dalam menuntaskan skandal korupsi kakap di Indonesia. Pria kelahiran Jakarta, 19 Februari 1968 yang menghabiskan masa mudanya di Jambi ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jambi dan peraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga. Sebelum menduduki kursi Jampidsus, ia meniti karier birokrasi yang panjang dari tingkat bawah, termasuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Wakil Kepala Kejati DKI Jakarta, Kepala Kejati Nusa Tenggara Timur, hingga menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung.
Di bawah kepemimpinannya, Jampidsus sukses membongkar deretan kasus korupsi yang mengguncang perekonomian negara dengan nilai kerugian mencapai ratusan triliun rupiah. Beberapa kasus monumental yang ditanganinya antara lain skandal korupsi pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri, dugaan korupsi pengadaan pesawat di maskapai nasional Garuda Indonesia, proyek infrastruktur BTS 4G Kominfo, hingga kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Ketegasan Febrie dalam memiskinkan para koruptor kakap disinyalir membuat tensi antar-lembaga penegak hukum dan risiko keamanan personal terhadap dirinya terus meningkat hingga memicu keterlibatan unsur militer dalam menjaga keselamatan fisiknya.
Sumber: Protokol Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Dokumen Registrasi Pengamanan Khusus
