DEPOK, The Wasesa News – Kinerja Diskominfo dan Kesbangpol Depok dipertanyakan secara radikal oleh berbagai elemen masyarakat, organisasi pers, hingga pimpinan media massa nasional setelah kedua kepala dinas tersebut secara provokatif lebih memilih pergi memancing ketimbang menghadiri acara penting Komunikasi Sosial (Komsos) 4 Pilar Wawasan Kebangsaan. Agenda krusial yang mengupas tentang ketahanan ideologi negara dan bela negara tersebut diinisiasi oleh jajaran wartawan independen bertempat di Balai Wartawan, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, pada Rabu (08/07/2026). Kemangkiran massal pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintah Kota Depok ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap pembinaan karakter bangsa, di mana jajaran kemiliteran yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 0508/Depok justru hadir penuh memberikan apresiasi tinggi, sementara aparatur sipil daerah justru mempertontonkan kemunduran moral publik dengan mengutamakan pelesiran hiburan pribadi.
Skandal kedisplinan dan buruknya skala prioritas kerja di tubuh birokrasi ini bermula ketika panitia gabungan jurnalis melayangkan undangan resmi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok. Sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan kemitraan media dan ideologi kebangsaan, kehadiran kedua kepala dinas tersebut dinilai sangat vital untuk menyelaraskan visi ketahanan nasional di tingkat daerah. Namun, saat acara yang dihadiri oleh ratusan peserta dan perwira tinggi TNI tersebut berlangsung, kursi yang disediakan untuk kedua instansi tersebut kosong melompong tanpa ada satu pun perwakilan resmi yang diutus untuk hadir. Kecaman semakin memuncak setelah beredar informasi valid di lapangan bahwa para pejabat tersebut sengaja mengosongkan agenda dinas demi menghadiri acara hiburan memancing ikan di waktu yang bersamaan.
Sikap apatis yang dipertontonkan oleh para pemangku kebijakan di bawah kepemimpinan Wali Kota Depok ini memicu gelombang protes keras dari barisan jurnalis senior yang mengawal jalannya acara. Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis (IPJI) Kota Depok, Anis Muriany, dengan nada sarkas mengecam keras arogansi birokrasi yang dinilai gemar mengotak-ngotakkan organisasi wartawan berdasarkan kepentingan pragmatis sepihak. Menurut Anis, ketidakhadiran jajaran Pemkot Depok memperlihatkan ketidakpahaman mereka terhadap substansi kemitraan strategis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Padahal, pihak penyelenggara sama sekali tidak membebankan anggaran APBD atau meminta bantuan finansial kepada pemerintah daerah, melainkan hanya menuntut komitmen kehadiran fisik sebagai bentuk dukungan moral terhadap program penguatan wawasan kebangsaan di tingkat akar rumput. Anis menilai sekelas Dandim yang memiliki tanggung jawab teritorial pertahanan yang sangat luas saja berkenan meluangkan waktu untuk hadir, sementara pejabat kedinasan di bawahnya justru menunjukkan tabiat sombong dan memilih mangkir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara birokrasi.
Kritik yang tidak kalah menghujam juga dilontarkan oleh Ketua Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Kota Depok, Benny Gerungan. Jurnalis senior yang juga merupakan kader aktif Bela Negara tersebut menegaskan bahwa di tengah situasi global yang penuh dengan ancaman disintegrasi dan polarisasi sosial, edukasi mengenai empat pilar kebangsaan seharusnya berada di daftar prioritas tertinggi instansi pemerintah, bukan malah dikalahkan oleh agenda hiburan yang tidak mendidik. Benny menyebut situasi ini sebagai preseden yang sangat kacau dan memalukan bagi tata kelola pemerintahan Kota Depok.
Lebih lanjut, Benny mengingatkan bahwa fungsi pers adalah sebagai pilar keempat demokrasi yang bergerak secara independen dan profesional sebagai mitra penyeimbang, bukan sebagai peliharaan birokrasi yang bisa disetir sesuai selera kekuasaan. Kemitraan yang sehat seharusnya dibangun di atas landasan saling menghormati tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Ketidakhadiran Bakesbangpol dan Diskominfo dalam acara bela negara ini dicatat sebagai rapor merah yang mencerminkan rapuhnya integritas serta komitmen kebangsaan para kepala dinas yang bersangkutan.
Gelombang kekecewaan yang mendalam dan kecaman paling menohok datang dari Pimpinan Umum portal media nasional The Wasesa News. Dengan nada bicara yang bergetar menahan amarah atas pelecehan terhadap agenda ideologi negara ini, Dicky (Pimpinan Umum The Wasesa News ) menyoroti latar belakang para kepala dinas tersebut yang notabene merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) karier yang telah melewati berbagai jenjang pendidikan formal kedinasan, di mana materi wawasan kebangsaan selalu menjadi menu utama pembentukan karakter mereka. Namun pada kenyataannya, doktrin bela negara yang mereka terima selama bertahun-tahun seolah menguap begitu saja dan kalah telak oleh syahwat hiburan pribadi yang tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat Depok.
Pimpinan Umum The Wasesa News menilai tindakan abai yang ditunjukkan oleh Kepala Diskominfo dan Kepala Bakesbangpol Depok bukan sekadar masalah pelanggaran undangan protokoler biasa, melainkan sebuah indikasi kuat terjadinya degradasi moral kepemimpinan di tingkat elite birokrasi lokal. Sebagai pejabat publik yang digaji oleh uang rakyat melalui instrumen pajak, mereka berkewajiban mengutamakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di atas segala bentuk kepentingan rekreasi individual. Pembiaran terhadap tabiat buruk seperti ini dinilai akan merusak mentalitas ASN di tingkat bawah dan menjadi contoh yang sangat buruk bagi publik.
”Ini adalah sebuah ironi yang sangat memuakkan di tengah upaya kita merawat persatuan bangsa. Kedua kepala dinas tersebut adalah pejabat tinggi yang dididik dengan anggaran negara, di mana wawasan kebangsaan seharusnya tertanam di dalam darah dan menjadi prioritas utama kerja mereka. Bagaimana mungkin agenda sakral penguatan empat pilar negara yang dihadiri langsung oleh Dandim justru mereka sepelekan demi pergi memancing? Ini adalah bentuk pembangkangan moral terhadap ideologi negara. Atas dasar pelanggaran disiplin dan etika jabatan yang berat ini, saya meminta kepada pihak inspektorat untuk memeriksa kedua kepala dinas tersebut secara tuntas agar ada sanksi tegas dan tidak ada lagi pejabat yang bertindak semena-mena di kota ini,” tegas Pimpinan Umum The Wasesa News dengan sorotan mata tajam saat memberikan pernyataan pers resminya.
Desakan pemeriksaan yang dilayangkan kepada Inspektorat Kota Depok ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengaudit secara menyeluruh kinerja operasional, kedisiplinan, hingga penggunaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Diskominfo dan Bakesbangpol Depok. Publik menuntut transparansi penuh terkait ke mana para pejabat tersebut melangkahkan kaki pada jam kerja aktif tersebut. Inspektorat selaku pengawas internal dituntut bertindak independen, objektif, dan tanpa pandang bulu untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Hingga berita investigasi ini diturunkan secara massal ke ruang publik, baik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok kompak memilih bungkam seribu bahasa. Tidak ada pernyataan resmi, klarifikasi tertulis, maupun permohonan maaf yang disampaikan kepada panitia gabungan media maupun publik terkait kemangkiran memalukan mereka dari agenda wawasan kebangsaan tersebut. Aliansi jurnalis bersama elemen masyarakat sipil berkomitmen akan terus mengawal sengketa moral birokrasi ini hingga ke meja pemeriksaan Inspektorat demi tegaknya marwah ketahanan nasional di Kota Depok.
Sumber: Forum Komunikasi Sosial 4 Pilar Kebangsaan Balai Wartawan Depok
