JAKARTA, The Wasesa News – Pemerintah resmi menyiapkan anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp14 triliun untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan pada tahun anggaran 2026. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini ditargetkan mampu menjangkau 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Rencana strategis tersebut dimatangkan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/06/2026).
​Perluasan program ini didasarkan pada kesuksesan capaian tahun 2025 yang telah berhasil menuntaskan perbaikan sarana di 16.167 sekolah. Untuk tahun depan, pemerintah bersama DPR menyepakati alokasi reguler Rp14 triliun bagi 11.744 sekolah, ditambah intervensi perluasan sasarannya terhadap 60.000 sekolah lainnya. Langkah ini mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas, baik negeri maupun swasta.
​Selain fokus pada peningkatan mutu sarana dan prasarana belajar mengajar, proyek masif ini juga diproyeksikan memberi stimulus ekonomi yang signifikan lewat penyerapan tenaga kerja lokal. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat di daerah-daerah target, terutama wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
​”Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah. Mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 sekolah sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara tiga sampai delapan bulan,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat menjelaskan dampak berantai program tersebut di Istana Negara.
Pemerintah sengaja menerapkan mekanisme swakelola dalam eksekusi proyek pembenahan fisik ini di lapangan. Melalui sistem padat karya tersebut, pihak manajemen sekolah dan warga sekitar dilibatkan secara langsung dalam proses konstruksi, sehingga anggaran negara yang digelontorkan bisa berputar penuh dan dirasakan langsung manfaatnya oleh ekosistem lokal.
​Di samping pembenahan fasilitas yang rusak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tengah mematangkan konsep pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Program ini diinisiasi sebagai model sekolah unggulan nonasrama dengan standar pelayanan mutu yang terpadu demi pemerataan kualitas pendidikan antardaerah di masa mendatang.
​Pada fase awal, pemerintah membidik pendirian 100 unit Sekolah Nasional Terintegrasi, di mana 36 lokasi potensial telah lolos tahap penyaringan awal. Tahun ini, sebanyak lima sekolah dijadwalkan mulai beroperasi menggunakan aset kementerian, sementara satu unit baru akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sembilan lainnya disebar di daerah yang memenuhi kualifikasi. Investasi jangka panjang ini diharapkan melahirkan SDM unggul yang siap berdaya saing global.
Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
