
TERNATE, The Wasesa News – PEMKAB HALMAHERA TENGAH KEMBALI RAIH OPINI WTP DARI BPK RI menjadi bukti nyata atas konsistensi jajaran eksekutif dalam menjaga tata kelola anggaran yang bersih, kredibel, dan akuntabel, Kamis (04/06/2026). Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Langkah taktis pelaporan ini dioptimalkan sebagai instrumen kontrol sosial positif dan transparansi fiskal guna memastikan penggunaan uang negara benar-benar dipertanggungjawabkan untuk kemaslahatan masyarakat harian.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 tersebut berlangsung secara khidmat di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate. Dokumen LHP Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah diterima langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Agenda formal tata negara ini turut dihadiri dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, serta Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Tengah harian.

Capaian prestisius ini menambah deretan panjang keberhasilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mempertahankan opini WTP secara berturut-turut atas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah di tingkat regional. Selain berhasil mempertahankan predikat tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut, persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) oleh jajaran pemda dilaporkan telah mencapai angka yang cukup progresif, yakni menyentuh 72 persen. Hal ini menandakan adanya gerak cepat dari setiap organisasi perangkat daerah dalam mengevaluasi dan memperbaiki catatan administratif secara berkala harian.
Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, secara terbuka menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas capaian tersebut dan menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta tertib administrasi. Predikat WTP ini ditegaskan sebagai buah dari hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang memiliki visi seragam dalam menjaga marwah birokrasi yang bersih. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berjanji akan terus memperkuat fungsi pengawasan internal dan memperketat sistem akuntansi keuangan daerah agar terhindar dari potensi penyimpangan harian.
Sebagai langkah nyata dalam memperkuat fungsi pengawasan internal di lapangan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga telah mengeluarkan instruksi tegas kepada pihak Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan realisasi pengelolaan keuangan pada setiap perangkat daerah secara berkala setiap triwulan. Langkah preventif tersebut sengaja diambil agar seluruh jajaran organisasi perangkat daerah semakin tertib, optimal, dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh jalannya prosesi penyerahan hasil audit dilaporkan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif, memancarkan komitmen kuat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang sehat, adil, makmur, bersih, dan berdaulat.
Sumber: Humas Protokol Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah








