BIAK, The Wasesa News – Status Caretaker KNPI Biak Numfor kini tengah berada di bawah sorotan tajam dan memicu polemik konstitusional yang serius di kalangan organisasi kepemudaan setempat setelah jajaran Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Biak Numfor secara terbuka mempertanyakan dasar hukum dan legalitas formal dari keberlanjutan tahapan Musyawarah Daerah (Musda), Sabtu (06/06/2026). Keresahan organisasi kepemudaan ini mencuat pasca beredarnya dokumen resmi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi Papua yang menegaskan bahwa masa bakti kepengurusan transisi tersebut telah habis secara de jure. Kondisi ini melahirkan ketidakpastian administratif yang dinilai dapat mencederai marwah organisasi wadah berhimpun kepemudaan terbesar di wilayah tersebut jika tahapan-tahapan krusial seperti Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) tetap dipaksakan berjalan tanpa adanya payung hukum yang sah dan mengikat. GMNI menilai bahwa pembiaran terhadap aktivitas organisasi yang menabrak aturan konstitusi KNPI dapat menjadi preseden buruk bagi kaderisasi dan iklim demokrasi pemuda di Kabupaten Biak Numfor secara makro.
​Ketegangan administratif ini semakin meruncing setelah DPD KNPI Provinsi Papua menerbitkan Surat Himbauan dengan Nomor 014/A/SEK/VI/2026 tertanggal 30 Mei 2026 yang secara eksplisit menyatakan bahwa masa berlaku Surat Keputusan (SK) Caretaker KNPI Kabupaten Biak Numfor telah resmi berakhir sejak tanggal 26 Mei 2026 yang lalu. Melalui surat penegasan tersebut, pengurus tingkat provinsi juga menyampaikan poin krusial bahwa seluruh kewenangan konstitusional terkait konsolidasi lanjutan atas nama KNPI Kabupaten Biak Numfor telah ditarik kembali secara kelembagaan ke tingkat provinsi. Segala bentuk kebijakan strategis kini berstatus tertahan dan diambil alih penuh hingga adanya penerbitan surat penugasan baru atau keputusan berikutnya yang akan ditetapkan secara definitif oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Papua setelah memperoleh persetujuan tertulis maupun petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI di Jakarta.
​Namun di sisi lain, mantan Ketua Caretaker KNPI Kabupaten Biak Numfor, Sandy Bonai, dalam keterangan persnya kepada awak media memberikan pandangan yang berbeda sehingga memicu perdebatan interpretasi hukum organisasi. Sandy menyatakan bahwa dirinya sangat memahami dan mengakui bahwa masa berlaku SK kepengurusan caretaker yang dipimpinnya memang telah berakhir sesuai tenggat waktu yang tertera. Kendati demikian, ia memiliki keyakinan dan sudut pandang subjektif bahwa seluruh rangkaian tahapan konsolidasi organisasi, termasuk persiapan teknis Rapimpurda dan pelaksanaan Musda KNPI, harus tetap digulirkan di lapangan sembari menunggu diterbitkannya keputusan baru dari provinsi. Langkah pengeksekusian tahapan ini diklaim olehnya sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan lisan yang menurut pemahamannya telah disampaikan secara internal oleh pihak pengurus DPD KNPI Provinsi Papua.
​Sikap sepihak yang ditunjukkan oleh mantan pengurus caretaker tersebut langsung memantik reaksi kritis dan tanggapan keras dari Plt. Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Biak Numfor, Reynold W. Kurni, saat dihubungi oleh awak media secara intensif. Menurut pandangan GMNI, dalam sebuah organisasi modern yang berbasis pada supremasi aturan main, diperlukan adanya kejelasan yang benderang mengenai oknum atau pihak mana yang berani memberikan arahan lisan tersebut serta apa dasar kewenangan hukum yang digunakan untuk melegitimasi kelanjutan tahapan organisasi setelah berakhirnya masa berlaku SK caretaker. Kejelasan hitam di atas kertas tersebut dinilai sangat mendesak agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir yang liar, gesekan horizontal, maupun disintegrasi di kalangan organisasi kepemudaan yang selama ini menjadi pemilik saham sah dari eksistensi KNPI di daerah tersebut.
​Selain mempersoalkan masalah legalitas kepengurusan, Reynold W. Kurni juga menyoroti secara tajam adanya wacana pembatasan hak suara bagi sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang dinilai sepihak belum melengkapi berkas administrasi organisasi secara sempurna. GMNI menegaskan bahwa penegakan tertib administrasi kelembagaan memang merupakan sebuah keharusan demi kemajuan organisasi, namun pelaksanaannya wajib dilakukan secara konsisten, objektif, adil, dan senantiasa berpedoman teguh pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku, bukan didasarkan pada kepentingan politik pragmatis kelompok tertentu untuk mengeliminasi hak suara kompetitor menjelang Musda. Ketidakadilan dalam tata kelola administrasi ini dinilai dapat mencederai asas kesetaraan antar-OKP yang telah lama bertumbuh subur di wilayah Biak Numfor.
​Lebih lanjut, Reynold mengungkapkan sebuah fakta pergerakan bahwa sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam wadah Kelompok Cipayung di Biak Numfor sebelumnya telah bergerak cepat menyampaikan aspirasi resmi mereka secara langsung kepada Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, Benyamin Gurik. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, Kelompok Cipayung menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sikap tegas provinsi yang memberhentikan masa tugas caretaker tepat waktu sesuai dengan ketentuan konstitusi organisasi yang berlaku. Kelompok Cipayung juga menaruh harapan besar agar DPD Provinsi segera menerbitkan surat penugasan baru kepada figur yang netral guna melanjutkan proses konsolidasi organisasi secara bersih tanpa adanya konflik kepentingan dari mantan pengurus sebelumnya.
​Sebagai bentuk pengawalan yang komprehensif terhadap dinamika ini, Reynold menambahkan bahwa salinan dokumen pernyataan sikap resmi dari Kelompok Cipayung tersebut juga akan diserahkan secara formal kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mendalam bagi jajaran eksekutif daerah dalam menyikapi dan mengevaluasi perkembangan situasi terkait tahapan Rapimpurda dan pelaksanaan Musda KNPI di wilayah tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting dalam kapasitasnya sebagai pembina organisasi kemasyarakatan guna mencegah terjadinya penggunaan fasilitas negara atau dana hibah daerah untuk kegiatan organisasi yang cacat hukum dan tidak memiliki legalitas yang sah dari kepengurusan tingkat atas.
​GMNI juga mengingatkan semua pihak bahwa pada masa-masa kevakuman kepengurusan KNPI di periode sebelumnya, jalinan hubungan dan komunikasi antarorganisasi kepemudaan di Kabupaten Biak Numfor selalu berjalan dengan sangat baik, rukun, dan harmonis tanpa ada riak perpecahan. Oleh karena itu, ia berharap besar agar seluruh proses yang berkaitan erat dengan Rapimpurda dan pelaksanaan Musda KNPI kali ini dapat diselenggarakan dengan bersandar penuh pada aturan organisasi, menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi, serta senantiasa mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda. Pemaksaan kehendak tanpa dasar hukum hanya akan merusak tatanan kekeluargaan pemuda Biak yang telah dirawat selama bertahun-tahun.
​Mengakhiri keterangannya, Reynold menegaskan secara lisan dan tertulis dengan sangat jantan bahwa apabila tahapan organisasi KNPI Kabupaten Biak Numfor tetap dipaksakan berjalan tanpa adanya dasar legalitas yang jelas, sahih, dan sah dari DPD Provinsi, maka seluruh organisasi kepemudaan yang bernaung di dalam Kelompok Cipayung akan menyatakan sikap penolakan secara total terhadap pelaksanaan kegiatan ilegal tersebut. Bentuk gerakan penolakan tersebut dipastikan akan diwujudkan secara rill melalui pembacaan deklarasi pernyataan sikap bersama maupun aksi penyampaian pendapat di muka umum secara massal yang akan dilaksanakan sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia demi menegakkan marwah hukum konstitusi pemuda.
Sumber: DPC GMNI Biak Numfor & Salinan Surat Himbauan DPD KNPI Papua
