DEPOK
Ketua DPRD kota Depok Ade Supriyatna menerima Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKLI) kota Depok di ruang rapatnya Rabu (10/6/2026).
PPKLI Kota Depok datang ke DPRD kota Depok membawa satu keresahan para pengusaha kecil menengah (UKM), karena lapak usaha mereka di data oleh petugas kelurahan karena sering jadi pertanda akan ada pembongkaran.
“Setelah didata, kami jadi cemas. Takut besok lapak digusur,” kata Ketua PPKLI Kota Depok, Maryono, di hadapan Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna.
Ade tidak membiarkan keresahan itu menggantung. Ia berjanji akan membawa suara PKL ke Pemkot Depok bersama Komisi A yang mengurusi pemerintahan dan Komisi B yang membidangi ekonomi dan UKM.
“Ngatur PKL itu sebenarnya tidak susah. Sebab, sudah ada organisasinya yaitu PPKLI. Jadi bisa di koordinir satu pintu,” tegas Ade.
Ia akan menagih program kerja 2026 Pemkot untuk UKM yang tergabung di PPKLI, titik mana saja yang harus ada penataan untuk mereka bisa berdagang, terangnya.
Sekjen DPP PPKLI Kota Depok, Junaedi Sitorus, bicara singkat dan jelas, pesan PKL satu. Mereka minta diarahkan dan dibina, bukan dibinasakan. Kami butuh kepastian, tegasnya.
Sekretaris DPD PPKLI, Maulana, menutup dengan ucapan bahwa PKL itu bukan binatang. Mereka adalah pejuang ekonomi bawah. Buktinya mereka masih bisa bertahan saat Covid, apa lagi bertahan di saat ini, rupiah sedang melemah dan harga pada melonjak naik. Jangan menertertibkan UKM hanya sepihak. Kasih solusi.”
Di tengah ancaman PHK dan harga kebutuhan yang naik, para PKL hanya minta satu hal yaitu, kepastian untuk tetap bisa hidup dari usaha yang dikelolanya. (Yun)
