JAKARTA, The Wasesa News – Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan jajaran Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menggeser fokus penetrasi pasar mereka lebih dalam ke sektor riil. Memiliki kapasitas finansial yang luar biasa besar, Presiden Prabowo minta Himbara utamakan pembiayaan rakyat dan UMKM guna menggerakkan roda perekonomian nasional dari tingkat bawah. Penegasan krusial tersebut disampaikan Kepala Negara saat menggelar pertemuan strategis bersama jajaran komisaris dan direksi BUMN perbankan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (18/06/2026).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, seusai pertemuan memaparkan bahwa nilai kapitalisasi pasar gabungan bank Himbara di bursa saham saat ini telah mencapai kisaran Rp1.100 triliun. Angka fantastis tersebut merepresentasikan sekitar 10 persen dari total nilai seluruh perusahaan nasional di Indonesia. Dengan kapasitas modal yang begitu dominan, pemerintah menilai bank Himbara memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk tidak sekadar mengejar profitabilitas korporasi semata.
Secara rinci, Rosan menguraikan nilai pasar raksasa perbankan pelat merah tersebut secara individu berdasarkan akumulasi saham di bursa efek. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dilaporkan memimpin dengan nilai pasar sekitar Rp450 triliun, disusul oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang posisinya berada sedikit di atas Rp450 triliun. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendekati angka Rp200 triliun, yang kemudian diperkuat oleh kontribusi dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
“Bank Himbara itu kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu per satu contohnya seperti Bank Mandiri nilainya kurang lebih Rp450 triliun. Ini berdasarkan market kapitalasi ya di bursa. Kemudian BNI slightly di atas Rp450 triliun, kemudian BNI mungkin di level sekitar hampir Rp200 triliun, kemudian juga BSI dan juga BTN. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih tuh Rp1100 triliun yang di mana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia,” tutur Rosan Roeslani.
Melalui potensi modal yang melimpah itu, Rosan menyampaikan pesan khusus Presiden Prabowo agar fungsi intermediasi perbankan negara dapat dirasakan langsung efek domino-nya oleh masyarakat bawah. Distribusi kredit tidak boleh timpang atau hanya berputar di sektor korporasi besar. Seluruh lapisan pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), wajib diberikan porsi dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan stimulus modal usaha secara adil.
“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian, persamaan, kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi,” jelas Rosan meneruskan visi kerakyatan Presiden.
Meskipun mengemban misi sosial-ekonomi yang besar untuk mempercepat program-program prioritas pemerintah, jajaran direksi Himbara tetap diingatkan untuk menjaga kesehatan iklim industri perbankan. Asas kehati-hatian (prudence) serta profesionalitas mutlak wajib diterapkan dalam setiap tata kelola proses bisnis dan penyaluran kredit. Kepastian hukum dan manajemen risiko yang kokoh menjadi tameng utama agar perluasan kredit rakyat ini tidak mengganggu stabilitas keuangan bank terkait.
“Yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama,” tuturnya lagi.
Di sisi lain, Rosan juga menyinggung perkembangan makroekonomi global terkait tren penurunan harga minyak dunia yang saat ini merosot di bawah level 80 dolar AS per barel. Situasi penurunan harga energi ini diharapkan mampu menyuntikkan sentimen positif serta menjaga stabilitas daya beli domestik. Hal ini sekaligus menjadi momentum emas bagi perbankan nasional untuk bergerak lebih agresif dalam menopang target pertumbuhan ekonomi makro.
Menutup penjelasannya, Rosan menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional yang mandiri. Melalui penguatan fungsi intermediasi bank-bank negara yang sehat, Indonesia ditargetkan mampu membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berdikari tanpa harus bergantung pada dinamika dan gejolak global.
“Yang paling penting juga bahwa perekonomian kita ke depannya harus menjadi perekonomian yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan support dan bantuan dari pihak perbankan, terutama perbankan Himbara,” pungkas Rosan.
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden & Kementerian Investasi/BKPM
