JAKARTA, The Wasesa News – Komisi III DPR RI secara resmi menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp5,05 triliun yang diajukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Kesepakatan strategis ini diambil dalam Rapat Kerja Bersama yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/06/2026). Langkah krusial ini diambil guna mencegah potensi kelumpuhan total pada pos layanan publik BNN sekaligus memastikan tercapainya target penurunan angka prevalensi penyalahguna narkotika nasional menjadi 2,08 persen.
​Kepala BNN RI, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, dalam paparan komprehensifnya mengungkapkan kekhawatiran mendalam apabila pagu indikatif tahun anggaran 2027 tidak disesuaikan. Berdasarkan kalkulasi awal, pagu indikatif BNN merosot tajam menjadi hanya Rp1,44 triliun, sebuah nominal yang diprediksi dapat memangkas habis alokasi anggaran operasional untuk pelayanan langsung masyarakat hingga menyentuh angka nol rupiah.
​Guna menutupi defisit fiskal yang mengancam efektivitas pemberantasan narkoba tersebut, BNN mengusulkan reformasi pagu ideal menjadi sebesar Rp6,49 triliun. Arsitektur pembiayaan ini dirancang melalui kombinasi optimal antara dana Rupiah Murni senilai Rp1,51 triliun serta alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang diestimasikan mencapai Rp3,54 triliun untuk mendanai sektor-sektor prioritas.
​Skema pembiayaan berskala internasional ini nantinya difokuskan untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan operasional taktis dalam beberapa tahun ke depan. Jajaran pimpinan BNN memastikan bahwa dana pinjaman tersebut akan dikelola secara transparan dan akuntabel demi keberhasilan program pencegahan jangka panjang di seluruh pelosok tanah air.
​”Usulan pembiayaan luar negeri merupakan bagian dari total kebutuhan untuk 3 tahun ke depan, yang akan dieksekusi melalui 3 project utama di bawah payung Operasi Indonesia Bersinar,” jelas Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, di hadapan para anggota dewan.
Selain memetakan rencana strategis masa depan, rapat kerja tersebut juga menjadi ajang evaluasi performa akuntabilitas BNN di sepanjang semester pertama tahun 2026. Berdasarkan data per tanggal 15 Juni 2026, realisasi serapan anggaran lembaga antinarkotika ini telah berjalan optimal dengan mencatatkan angka persentase sebesar 50,84 persen atau setara dengan Rp733,18 miliar.
​Serapan anggaran yang tinggi tersebut berbanding lurus dengan masifnya operasi penegakan hukum dan tindakan preventif di lapangan. Tercatat, BNN sukses mengungkap 155 kasus peredaran gelap narkotika, menyita sekaligus memusnahkan ratusan kilogram barang bukti zat adiktif, melatih 370 peer educator, menyelenggarakan 66.969 tes urine massal, serta memberikan layanan rehabilitasi bagi ribuan klien terdampak.
​Menutup pemaparannya, Suyudi menegaskan bahwa seluruh capaian operasional saat ini serta pengajuan usulan alokasi dana ideal untuk tahun mendatang merupakan satu kesatuan langkah taktis demi membebaskan bangsa dari cengkeraman narkoba. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci utama dalam mematangkan fondasi pembangunan nasional yang bersih dan aman.
​”Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa sumber daya manusia yang sehat dan tidak ada Indonesia emas tanpa lingkungan yang bebas narkotika, sekali lagi Kami ucapkan terima kasih atas perhatian, pengawasan, dan dukungan pimpinan serta seluruh anggota Komisi III DPR RI,” pungkas Suyudi.
Sumber: Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama BNN RI
