WEDA, The Wasesa News – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah secara resmi memulai langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah melalui penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OP dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Rencana 2027. Kegiatan krusial ini berlangsung dengan khidmat di Aula Hi Salahuddin, Kantor Bupati Halmahera Tengah, pada Selasa, 14 April 2026. Dengan mengusung tema besar “Pemberdayaan Desa dan UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan,” forum ini menjadi panggung utama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan formulasi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan yang merata hingga ke pelosok desa.
[ez-toc]
Hajat besar pemerintahan ini dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, Wakil Ketua I TP-PKK Kabupaten Halmahera Tengah beserta jajaran pengurus, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Halmahera Tengah, serta perwakilan dari sektor swasta strategis yakni PT IWIP. Kehadiran para camat dan kepala desa se-Kabupaten Halmahera Tengah mempertegas bahwa perencanaan tahun 2027 ini sangat menitikberatkan pada aspirasi dari bawah atau bottom-up planning. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, organisasi perempuan, hingga pelaku industri ini diharapkan mampu melahirkan dokumen perencanaan yang solid, realistis, dan mampu menjawab tantangan riil yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah berjuluk Bumi Fagogoru tersebut.
Forum ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bagian dari tahapan teknokrasi dan partisipatif yang sangat strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Tujuan utamanya adalah menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, serta memastikan arah kebijakan daerah tetap tegak lurus dengan kebijakan nasional dan provinsi. Dalam laporannya, Plt. Kepala Bapperida Halmahera Tengah, Yunus Ahmad, menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Halmahera Tengah 2027 ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui sinkronisasi program antar perangkat daerah. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih anggaran serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah memberikan dampak maksimal bagi masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
Lebih lanjut, Yunus Ahmad menekankan bahwa forum ini diarahkan untuk mendorong penguatan sektor desa dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan yang paling tahan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas ekonomi pedesaan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Dengan infrastruktur yang baik, produk-produk unggulan desa dapat lebih mudah mengakses pasar, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum kedaulatan masyarakat dalam merencanakan masa depan daerahnya. Beliau menekankan pentingnya menyerap aspirasi secara jujur guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan, strategi, dan program prioritas pembangunan. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan adalah syarat mutlak agar pembangunan berjalan konsisten dan berkesinambungan tanpa terputus oleh dinamika politik maupun birokrasi.
Wakil Bupati juga menyoroti berbagai dinamika yang mempengaruhi pembangunan, baik dari sisi lokal seperti isu lingkungan dan agraria, maupun dinamika global yang berdampak pada stabilitas harga komoditas. Dalam pandangannya, diperlukan reorientasi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau infrastruktur beton semata. Pemerintah daerah mulai mengalihkan fokus pada program-program non-fisik yang menyentuh aspek sosial kemasyarakatan, pembangunan karakter, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan visi besar untuk menciptakan masyarakat Halmahera Tengah yang cerdas, sehat, dan berdaya saing di tengah kepungan industri pertambangan yang masif.
Sejalan dengan tema pembangunan yang ditetapkan, pemerintah daerah telah mengunci beberapa sektor sebagai prioritas utama, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan. Selain itu, penguatan sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi perhatian khusus mengingat potensi sumber daya alam Halmahera Tengah yang melimpah di kedua sektor tersebut. Tidak lupa, aspek pelestarian lingkungan hidup menjadi poin krusial yang ditegaskan oleh Wakil Bupati, mengingat keseimbangan ekosistem adalah jaminan bagi keberlangsungan hidup generasi mendatang di tengah aktivitas industri yang tinggi.
Kabar baik juga disampaikan dalam forum tersebut mengenai capaian indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif. Halmahera Tengah berhasil mencatatkan penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan, penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai sektor, serta peningkatan indeks kualitas hidup masyarakat. Capaian-capaian ini menjadi modal berharga sekaligus pelecut semangat bagi seluruh jajaran OPD untuk bekerja lebih keras dalam RKPD 2027. Keberhasilan yang telah diraih harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi-inovasi pelayanan yang lebih dekat dengan rakyat.
Pada bagian penutup sambutannya, Wakil Bupati Ahlan Djumadil memberikan catatan khusus mengenai pentingnya akurasi data dalam pembangunan. Beliau menekankan perlunya sinkronisasi data antar instansi secara ketat, khususnya antara data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), dan BPJS. Data yang akurat adalah kunci agar program jaminan sosial, bantuan UMKM, dan bantuan kemiskinan dapat tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kesalahan data hanya akan menyebabkan ketidakadilan sosial dan pemborosan anggaran negara yang seharusnya bisa dihindari sejak tahap perencanaan.
Wakil Bupati juga menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program pengendalian inflasi sepanjang tahun 2025 yang memberikan dampak nyata bagi daya beli masyarakat. Ke depan, program-proses keberhasilan ini akan terus diperkuat melalui penambahan kegiatan yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pasar murah dan subsidi transportasi logistik. Mengakhiri sambutannya, Ahlan Djumadil mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk terus memperkuat sinergi dan komitmen bersama. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Halmahera Tengah hanya dapat terwujud jika semua elemen bergerak dalam satu frekuensi yang sama demi kepentingan rakyat.
