CIRENDEU JAKARTA, The Wasesa News – Di tengah hiruk-pikuk dinamika Ibu Kota yang mulai berangsur kondusif, sebuah diskusi krusial yang menggetarkan nurani publik digelar secara mendalam pada Minggu, 26 April 2026. Bertempat di Forum Komunikasi “Rumah Doa Gakorpan Milkha Indonesia”, Cirendeu Permai IV, para aktivis, praktisi hukum, dan tokoh-tokoh Nusantara berkumpul dalam satu meja untuk membedah tuntas berbagai kasus mangkrak yang menyentuh akar kemanusiaan. Acara yang digagas oleh Dr. Bernard BBBBI Siagian, S.H., M.Akp., bersama tokoh perlindungan anak legendaris Prof. Dr. Seto Mulyadi, M.Si., serta praktisi hukum senior DPP Gakorpan David Sianipar, S.H., M.H., ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yang terdiri dari aktivis anti-rasuah, jurnalis, mahasiswa dari berbagai fakultas ternama, hingga perwakilan organisasi besar seperti PPWI, Pemuda Batak Bersatu, LMP, BPKB, hingga Pemuda Pancasila. Namun, dari sekian banyak isu yang dibahas, satu topik mendadak meledak dan memicu kemarahan kolektif seluruh peserta diskusi: Skandal “Little Aresha Daycare” di Sorosutan, Yogyakarta. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang mengerikan, di mana sebuah tempat yang dipasarkan sebagai solusi modern bagi orang tua sibuk, justru bertransformasi menjadi neraka kecil bagi balita usia dua bulan hingga delapan tahun.
[ez-toc]
​Tragedi ini terungkap sebagai mimpi buruk yang nyata bagi para orang tua yang selama ini menaruh kepercayaan penuh pada janji-janji manis pengelola tempat penitipan anak (TPA) tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam forum tersebut, Little Aresha Daycare yang berlokasi di Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, terbukti melakukan praktik kekerasan brutal dan penelantaran anak secara sistemik. Kasus ini mulai terendus berkat keberanian seorang mantan karyawan perempuan yang tidak tahan lagi menyaksikan penderitaan para balita di dalam sana. Saksi kunci ini sebelumnya mengalami penindasan berupa penahanan ijazah oleh pihak pengelola, namun nuraninya sebagai manusia lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia melaporkan segala bentuk kebiadaban tersebut kepada tim investigasi Gakorpan Yogyakarta dan pihak Kepolisian. Respon cepat ditunjukkan oleh aparat Polresta Yogyakarta yang segera bergerak secara “Presisi” melakukan penggerebekan dan penyegelan lokasi pada Jumat sore, 24 April 2026. Langkah gercep (gerak cepat) Polri ini diapresiasi luas oleh forum diskusi, mengingat skala kekejaman yang ditemukan di dalam lokasi penggerebekan benar-benar berada di luar nalar sehat manusia beradab.
​Praktisi hukum David Sianipar, S.H., M.H., dengan nada bicara yang bergetar menahan amarah, memaparkan temuan lapangan yang membuat darah siapa pun yang mendengar mendidih. Saat petugas merangsek masuk, mereka disuguhi pemandangan sadis: puluhan balita dibiarkan telanjang hanya mengenakan popok, tidur berserakan di atas lantai yang dingin tanpa alas sedikit pun. Tidak ada bantal, tidak ada selimut, dan yang paling memuakkan adalah tangan serta kaki balita-balita tersebut diikat menggunakan kain. Pihak pengelola dengan ringannya berdalih bahwa pengikatan tersebut adalah bentuk “shock therapy” agar anak-anak tidak rewel dan tidak menangis terus-menerus. Di dalam gedung yang pengap itu, balita-balita malang tersebut kerap dibentak dengan kata-kata kasar. Kondisi fisik mereka pun memprihatinkan; ditemukan banyak lebam pada wajah dan tubuh, bahkan beberapa balita ditemukan dalam kondisi dikerumuni semut saat sedang meriang panas. Penelantaran ini berdampak fatal secara medis, di mana banyak anak dilaporkan menderita ISPA, Bronchitis, hingga gangguan paru-paru kronis akibat buruknya sirkulasi udara di dalam gedung.
​Kontradiksi antara janji pemasaran dengan realitas di lapangan dalam kasus ini sangatlah mencolok. Jika di dalam brosur dan aplikasi daring Little Aresha menjanjikan fasilitas premium lengkap dengan ventilator dan pendingin ruangan (AC) yang menjamin kenyamanan maksimal, kenyataannya adalah bohong besar. Ruangan-ruangan tersebut hanya dilengkapi kipas angin minim dengan ventilasi yang sangat buruk, membuat orang dewasa sekalipun akan merasa pengap dan tidak betah dalam hitungan menit. Namun, balita-balita tak berdosa ini dipaksa “mendekam” di sana berjam-jam setiap harinya. Bunda Nelly Pardede, aktivis wartawan dari PPWI Gakorpan, menyebutkan bahwa biaya penitipan sebesar Rp1 juta hingga Rp1,2 juta per bulan yang dibayarkan orang tua ternyata hanya digunakan untuk menyewa penderitaan bagi anak-anak mereka sendiri. Biaya tersebut bukannya membeli keamanan, melainkan membeli trauma hakiki bagi generasi penerus bangsa.
​Data lebih mengejutkan dipaparkan oleh Bunda Marluana dan Bunda Cici Milkha, aktivis perempuan Gakorpan. Diperkirakan total terdapat 103 anak yang pernah mengecap pahitnya penitipan di Little Aresha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 anak telah terverifikasi secara sah mengalami kekerasan fisik dan verbal yang traumatis. Hingga saat ini, aparat penegak hukum (APH) baru mengamankan sekitar 30 orang dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka, termasuk kepala yayasan, kepala sekolah, serta belasan pengasuh yang berperan sebagai eksekutor kekerasan. Namun, forum diskusi mendesak agar polisi tidak berhenti di sana; dalang utama di balik sistem bisnis zombie ini harus diseret ke meja hijau. Fakta pahit lainnya adalah bahwa bisnis Daycare ini ternyata beroperasi tanpa izin resmi alias “Izin Bodong”. Operasional ilegal ini baru diketahui publik setelah kasusnya meledak dan viral secara masif di media sosial.
​Supriyono, salah satu relawan Gakorpan, menilai kasus ini adalah fenomena klasik namun menyakitkan di Indonesia—di mana bisnis penitipan anak bisa dijalankan seenak jidat tanpa pengawasan ketat dari stakeholder terkait, seperti Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan. Pengawasan yang longgar membuat pengusaha hitam berani melakukan eksploitasi demi meraup keuntungan maksimal dengan modal seminimal mungkin. Evakuasi dan tindakan tegas baru dilakukan setelah jatuhnya korban dan kasusnya menjadi bahan perbincangan panas di warung kopi hingga ruang publik digital. Konsep awal yang tampak humanis dalam ulasan Google Maps ternyata hanyalah manipulasi digital untuk menutupi sistem yang mengutamakan kontrol sosial yang kejam. Jika anak menangis, mereka diikat; jika rewel, mulut mereka disumpal; dan jika sakit atau lapar, mereka dibiarkan begitu saja asalkan orang tua tidak curiga saat menjemput.
​David Sianipar kembali menegaskan bahwa kasus Little Aresha bukan sekadar kesalahan oknum pengasuh yang nakal. Ini adalah kegagalan sistemik yang luas: lemahnya verifikasi perizinan, orang tua yang terlalu mudah percaya pada iklan tanpa pengecekan lapangan secara mendadak, serta tekanan ekonomi yang memaksa orang tua harus bekerja ekstra keras hingga anak-anak mereka harus “diparkir” di tempat yang salah. Di era kehidupan yang keras, daycare seharusnya menjadi benteng perlindungan kedua bagi anak, namun di Little Aresha, benteng itu runtuh menjadi neraka kecil. Pemilik daycare mungkin menganggap anak kecil sebagai komoditas yang mudah diatur—tidak bisa melapor dan gampang dibungkam. Sementara orang tua asyik melakukan scrolling di media sosial, anak-anak mereka sedang mengumpulkan luka batin yang mungkin akan dibawa seumur hidup.
​Gakorpan bersama PPWI dan para aktivis Nusantara mengeluarkan wake-up call keras bagi seluruh pihak. Orang tua diimbau untuk berhenti bersikap romantis terhadap janji-janji manis daycare tanpa melakukan audit mandiri yang ketat. Kunjungi tempat penitipan secara mendadak, cek keaslian izin di dinas terkait, dan perhatikan setiap perubahan perilaku pada anak. Jangan pernah mengandalkan review online yang sangat mudah dimanipulasi oleh pihak pengelola. Kepada Kepolisian dan Pemerintah, David Sianipar menghimbau agar kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, memberikan pendampingan psikologis intensif bagi para korban, serta melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh daycare di seluruh Indonesia. Satu celah kecil yang dibiarkan berarti membiarkan ratusan anak lainnya dalam risiko bahaya yang sama.
​Anak-anak bukan komoditas murah yang boleh dianiaya demi keuntungan segelintir orang. Jika pola kriminalisasi terhadap anak ini dibiarkan berulang, jangan salahkan jika generasi masa depan bangsa akan membawa trauma kolektif yang dapat memicu perilaku psikopat permanen sebagai mekanisme balas dendam terhadap masa kecilnya yang kelam. Skandal Little Aresha harus menjadi titik balik perubahan regulasi perlindungan anak di Indonesia. Peluklah anak Anda lebih erat malam ini, dan tetaplah waspada, karena di balik label “Little” yang manis, bisa saja tersimpan kegelapan yang sangat dalam. Gakorpan memastikan akan terus mengawal kasus ini agar tetap transparan, dan memastikan keadilan ditegakkan bagi 53 balita korban kekerasan di Yogyakarta.
​Narasumber: Tim lnvestigasi Gakorpan / Marcel Gerungan
