TANGERANG SELATAN, The Wasesa News – Skala dugaan peredaran obat-obatan keras ilegal kategori daftar G di wilayah hukum Tangerang Selatan kini telah mencapai titik yang tidak lagi dapat dipandang sebelah mata oleh otoritas yang memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum. Berdasarkan rangkaian penelusuran lapangan mendalam yang dilakukan oleh tim investigasi awak media selama beberapa waktu terakhir, ditemukan fakta mengenai keberadaan sedikitnya 36 titik distribusi yang diduga kuat aktif menjadi lokasi peredaran obat-obatan terlarang tersebut secara ilegal di tengah pemukiman padat penduduk. Temuan ini tidak lagi sekadar mengindikasikan adanya pelanggaran hukum yang bersifat sporadis, melainkan mengarah pada dugaan adanya jaringan terorganisir yang diduga bekerja secara sistematis, rapi, dan berlangsung dalam durasi waktu yang tidak singkat.
[ez-toc]
Ironisnya, di tengah keterbukaan informasi dan data lapangan yang telah terpetakan secara gamblang ini, pihak Kepolisian Resor Tangerang Selatan, khususnya jajaran Satuan Reserse Narkoba, seolah masih belum memberikan respons yang memadai dan belum menunjukkan langkah nyata, sehingga memicu desakan publik agar Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya segera turun tangan memberikan atensi khusus guna membongkar praktik yang diduga merusak masa depan generasi muda tersebut.
​Berdasarkan peta sebaran yang berhasil dihimpun dari hasil penelusuran awal, distribusi 36 titik yang diduga sebagai “pos peredaran” ini tersebar hampir merata di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Data menunjukkan bahwa wilayah Pondok Aren menjadi area dengan konsentrasi tertinggi, yakni mencapai 7 titik yang diduga aktif. Disusul kemudian oleh wilayah Pamulang dengan 6 titik, serta Ciputat, Ciputat Timur, dan Serpong Utara yang masing-masing mengantongi 5 titik yang diduga menjadi lokasi transaksi.
Sementara itu, wilayah Serpong dan Setu masing-masing terpetakan memiliki 4 titik distribusi. Masifnya sebaran ini memperkuat dugaan publik bahwa ini merupakan sebuah persoalan serius lintas pengawasan yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya sistem koordinasi yang terencana dengan sangat matang. Modus operandi yang ditemukan di lapangan pun sangat beragam; mulai dari dugaan penggunaan kedok warung kelontong yang nampak biasa dari luar, hingga penyamaran sebagai toko kosmetik yang diduga secara bebas melakukan transaksi obat keras kepada kalangan tertentu di jam-jam yang telah diatur dengan sistem distribusi yang diduga berjenjang dan sangat tertutup.
​Namun, di tengah urgensi yang sudah masuk dalam kategori darurat ini, upaya konfirmasi resmi yang diajukan kepada Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan, berinisial P, justru belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dan cenderung membisu. Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada pernyataan maupun respons resmi dari pejabat yang memegang komando penindakan narkotika tersebut terkait temuan lapangan yang sangat masif ini.
Bungkamnya otoritas terkait di tingkat Polres dalam menghadapi temuan 36 titik yang diduga sebagai lokasi peredaran ini secara otomatis menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: Mengapa aparat di tingkat daerah cenderung pasif saat bukti lapangan sudah mulai tersaji dengan jelas? Sikap diam ini dianggap sangat kontraproduktif dan justru memperbesar ruang spekulasi di kalangan publik yang menduga adanya potensi pembiaran atau hambatan komunikasi di tingkat bawah.
Oleh karena itu, masyarakat kini menaruh harapan besar pada kepemimpinan Kapolda Metro Jaya untuk mengambil alih kendali pengawasan dan memberikan instruksi tegas bagi pembersihan wilayah Tangerang Selatan dari pengaruh obat keras ilegal.
​Dugaan pembiaran ini tidak hanya menyasar pada kepolisian, tetapi juga merembet pada kinerja lintas instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang nampak belum sinkron. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, yang secara fungsional memiliki wewenang dalam pengawasan distribusi obat-obatan farmasi, dinilai belum menunjukkan langkah konkret di lapangan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap dugaan peredaran ilegal obat tipe G ini.
Demikian pula dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pengawas nasional yang dinilai perlu melakukan tindakan lebih signifikan terhadap temuan yang kian meresahkan di wilayah penyangga Jakarta ini. Satpol PP Tangerang Selatan sebagai penegak Peraturan Daerah pun tak luput dari sorotan tajam; kinerjanya dalam menertibkan aktivitas yang diduga ilegal dan berlangsung di lingkungan ruko maupun warung pinggir jalan dipertanyakan efektivitasnya.
Seorang sumber menyebutkan bahwa jika 36 titik peredaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan berarti, maka ini bukan lagi sekadar persoalan kecolongan biasa, melainkan sebuah dugaan kegagalan pengawasan yang bersifat sistemik dan memerlukan intervensi langsung dari Mapolda Metro Jaya.
​Di balik operasional alur haram yang diduga merajai wilayah Tangerang Selatan ini, sebuah inisial kini mulai mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian serius tim investigasi. Sosok berinisial M diduga kuat sebagai figur sentral atau koordinator utama yang mengendalikan jaringan distribusi ini secara terpusat dari balik layar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan, figur berinisial M ini diduga memiliki peran penting dalam mengatur suplai obat-obatan hingga memastikan peredaran di tingkat bawah berjalan tanpa hambatan berarti. Meskipun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi atau klarifikasi dari pihak kepolisian mengenai peran sosok berinisial M tersebut, namun dugaan mengenai keterlibatannya dalam mengamankan jalur distribusi obat keras di Tangerang Selatan semakin menguat seiring dengan minimnya upaya penindakan di titik-titik yang telah teridentifikasi secara kasat mata.
Publik kini menunggu langkah berani dari aparat tingkat tinggi untuk membongkar siapa pun yang diduga berada di balik jaringan ini, termasuk menelisik dugaan perlindungan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu.
​Kondisi yang diduga terjadi di Tangerang Selatan ini seolah menjadi tantangan terbuka bagi pernyataan keras Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam perang melawan peredaran obat-obatan terlarang yang merusak moral bangsa.
Pernyataan presiden seharusnya menjadi garis instruksi yang sangat tegas bagi seluruh aparat penegak hukum, terutama di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang menjadi barometer keamanan nasional. Namun, realitas yang diduga terjadi di Tangerang Selatan justru menunjukkan adanya respons yang lamban dan cenderung stagnan.
Jika negara, melalui perangkat keamanannya di tingkat daerah, diduga tidak segera menindak titik-titik yang sudah diketahui publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan narkoba dikhawatirkan akan runtuh.
Atensi langsung dari Kapolda Metro Jaya dianggap sebagai kunci utama untuk membuktikan bahwa tidak ada ruang bagi bandar obat keras untuk merasa “lega” di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya.
​Dugaan peredaran obat keras tanpa izin ini merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Kesehatan serta berbagai regulasi farmasi di Indonesia dengan ancaman pidana yang sangat serius. Dampak dari dugaan pembiaran ini tidak bisa dipandang sebelah mata; selain merusak kesehatan saraf dan mental generasi muda, perputaran uang yang diduga berasal dari bisnis ini juga berpotensi memperkuat jaringan kriminal lainnya yang lebih berbahaya.
Publik kini tidak lagi memerlukan seremonial pemusnahan barang bukti yang bersifat kosmetik, melainkan tindakan nyata berupa pembongkaran jaringan hingga ke tingkat penyokong dana dan pelindungnya. Transparansi mengenai siapa saja yang selama ini diduga menikmati keuntungan dari alur haram tersebut harus dibuka secara benderang ke hadapan publik melalui penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
​Kepolisian Daerah Metro Jaya, sebagai pembina fungsi di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya, kini sedang berada dalam ujian nyata di depan mata rakyat Tangerang Selatan. Kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan jika Kapolda Metro Jaya berani memberikan atensi khusus dan segera menurunkan tim investigasi internal maupun operasional untuk menindak 36 titik tersebut serta menyeret aktor intelektual di balik jaringan ini.
Jangan sampai opini publik semakin mengkristal pada dugaan bahwa ada “koordinasi bawah tanah” yang melindungi pihak-pihak tertentu yang menjalankan bisnis ilegal ini. Ketegasan Polda Metro Jaya kini sangat dinanti untuk membuktikan bahwa Polri tetap berkomitmen penuh dalam memberantas kejahatan obat keras ilegal tanpa pandang bulu, tanpa kompromi, dan tanpa ragu dalam menindak oknum jika memang terbukti terlibat dalam lingkaran jaringan berinisial M tersebut.
​Keberlanjutan investigasi ini akan terus kami pantau secara ketat guna memastikan apakah terdapat kemajuan signifikan dalam penegakan hukum atau justru terjadi stagnasi berkepanjangan yang semakin menguatkan dugaan adanya bekingan kuat di balik layar.
Masyarakat Tangerang Selatan berhak mendapatkan lingkungan yang aman, bersih, dan bebas dari ancaman peredaran obat terlarang yang merusak masa depan anak cucu mereka.
Oleh karena itu, sinergi antara laporan media dan respons cepat dari Polda Metro Jaya sangat diharapkan guna memutus mata rantai distribusi obat keras ilegal ini secepat mungkin. Saatnya keadilan ditunjukkan dengan nyata, dan membuktikan bahwa hukum tetap menjadi panglima tertinggi yang tidak bisa dibeli oleh kekuatan jaringan mana pun.
