TERNATE, The Wasesa News – Eskalasi politik menjelang perhelatan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara dilaporkan kembali memanas dan mengarah pada konflik internal yang tajam. Suasana tidak kondusif ini mencuat setelah munculnya dugaan intimidasi dan tekanan politik yang dilakukan oleh elemen pengurus pusat terhadap jajaran pengurus di tingkat kabupaten dan kota di bumi Moloku Kie Raha, Jumat (15/05/2026).
Sejumlah Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI dari berbagai wilayah di Maluku Utara secara mengejutkan mengaku mendapatkan tekanan melalui komunikasi personal dari Koordinator Wilayah (Korwil) HIPMI Indonesia Timur, Bahtiar Kader. Langkah Bahtiar ini disinyalir sebagai bentuk respons reaktif sekaligus operasi politik pasca dirinya dilaporkan gagal menduduki posisi strategis sebagai Ketua Tim Karteker Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Maluku Utara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi, Bahtiar Kader diduga gencar melakukan gerakan bawah tanah untuk mengarahkan dukungan sejumlah BPC agar berlabuh pada kandidat tertentu dalam bursa Musdalub mendatang. Manuver ini dinilai sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu dengan memanfaatkan otoritas jabatan yang ia miliki di tingkat Korwil Indonesia Timur.
Bahkan, pengakuan mengejutkan datang dari salah seorang Ketua BPC yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan organisasi. Ia mengungkapkan bahwa Bahtiar tidak hanya sekadar mengarahkan dukungan, namun juga diduga menebar ancaman serius berupa pemecatan atau pembekuan pengurus BPC jika tidak bersedia mengikuti instruksinya untuk memenangkan kandidat yang ia jagokan.
“Kami sangat menyayangkan sikap seorang Korwil yang seharusnya menjadi penengah, namun justru berperan sebagai aktor provokasi. Ancaman pemecatan bagi BPC yang berbeda pilihan adalah bentuk kesewenang-wenangan yang mencederai demokrasi di tubuh HIPMI. Ini bukan lagi soal penyelamatan organisasi, tapi soal ambisi pribadi yang dipaksakan,” ungkap salah satu Ketua BPC dengan nada kecewa.
Kehadiran Bahtiar Kader di Maluku Utara dalam momentum krusial ini seharusnya diposisikan sebagai figur pemersatu yang mampu merajut kembali faksi-faksi yang sempat bersitegang pasca-kekosongan kepemimpinan di BPD. Sebagai mantan Ketua Umum BPD, publik dan para kader muda berharap ia mampu memberikan teladan organisasi yang sehat, bukan justru menambah keruh suasana dengan narasi ancaman dan intimidasi terhadap kader di tingkat daerah.
Para Ketua BPC menilai bahwa manuver “pemaksaan kehendak” ini akan merusak marwah HIPMI sebagai organisasi pencetak pengusaha muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan persaudaraan. Jika pola komunikasi instruktif dan penuh ancaman ini terus dibiarkan, maka legitimasi hasil Musdalub Maluku Utara dikhawatirkan akan cacat secara moral dan memicu perpecahan yang lebih dalam di masa depan.
Desakan pun mulai mengalir agar Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI segera turun tangan memantau gerak-gerik pengurus di tingkat Korwil yang dianggap sudah melampaui batas kewenangannya. Pengawasan ketat diperlukan guna memastikan bahwa Musdalub Maluku Utara berjalan secara jujur, adil, dan bebas dari intervensi oknum-oknum yang haus kekuasaan namun gagal dalam mekanisme pemilihan struktural sebelumnya.
Hingga berita ini diturunkan, Bahtiar Kader belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan operasi pengarahan dukungan dan ancaman pemecatan terhadap sejumlah BPC tersebut. Atmosfer di internal HIPMI Malut kini berada di titik nadir, di mana para Ketua BPC mulai merapatkan barisan untuk melawan segala bentuk penindasan organisasi demi menjaga independensi suara pengusaha muda di Maluku Utara.
Sumber: Internal BPC HIPMI Maluku Utara
