JAKARTA, The Wasesa News – Sebuah dinamika anggaran yang sangat kontras kini tengah menyita perhatian publik dan menjadi perdebatan hangat di ruang-ruang kebijakan nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatatkan sebuah rekor yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia, di mana sebuah kementerian atau lembaga setingkatnya mampu mencairkan anggaran sebesar Rp32,1 triliun hanya dalam kurun waktu satu setengah bulan.
Angka fantastis ini merupakan bagian dari penyerapan total anggaran jumbo senilai Rp223 triliun yang dialokasikan dari anggaran pendidikan nasional untuk mendukung program-program pemenuhan gizi masyarakat. Namun, di balik kecepatan pencairan dana yang luar biasa tersebut, muncul gelombang kritik yang mempertanyakan skala prioritas pemerintah, terutama terkait ketimpangan yang mencolok dengan realitas kesejahteraan para guru honorer yang hingga kini masih terjebak dalam ketidakpastian regulasi dan upah yang jauh dari kata layak.
[ez-toc]
​Kecepatan realisasi anggaran yang ditunjukkan oleh Badan Gizi Nasional memang patut diakui sebagai sebuah lompatan administratif, namun bagi banyak kalangan, hal ini dirasakan sebagai sebuah ironi yang menyakitkan ketika disandingkan dengan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa. Kritik mulai mengemuka agar pemerintah tidak “menutup hati” terhadap berbagai hal fundamental yang harus dipertimbangkan dalam manajemen keuangan negara.
Program gizi nasional memang diakui sebagai program yang bagus dan visioner untuk masa depan generasi bangsa, namun pelaksanaannya tidak boleh membutakan pengambil kebijakan terhadap jeritan para pendidik yang telah lama mengabdi. Ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reorientasi skala prioritas agar alokasi dana pendidikan yang mencapai ratusan triliun rupiah tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan distribusi logistik gizi, melainkan juga menyentuh aspek kemanusiaan yakni kesejahteraan para guru yang menjadi tulang punggung dunia pendidikan.
​Salah satu poin yang paling menyayat hati dalam perdebatan ini adalah perlakuan terhadap sumber daya manusia. Publik menyoroti fenomena di mana pegawai baru di lingkungan Badan Gizi Nasional dapat dengan cepat mendapatkan status Aparatur Sipil Negara (ASN) atau posisi yang mapan, sementara di sisi lain, jutaan guru honorer yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun seolah terabaikan. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak guru yang hanya menerima honorarium sebesar Rp300 ribu per bulan—sebuah angka yang sangat tidak manusiawi untuk menopang kehidupan di era saat ini. Kontras antara kecepatan negara dalam mencairkan puluhan triliun rupiah untuk operasional lembaga baru dengan kelambanan negara dalam menaikkan upah guru honorer menjadi bukti adanya ketidakadilan sistemik yang seolah didiamkan oleh regulasi yang ada.
​Banyak pihak menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal diam melihat kondisi ini. Suara-suara yang menuntut keadilan telah berteriak lantang di berbagai forum, namun seringkali terbentur oleh tembok regulasi yang belum menguntungkan para pendidik. Dalam konteks ini, revisi atau keberadaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diharapkan dapat menjadi “cahaya keluar” atau solusi hukum yang mampu memberikan payung perlindungan bagi nasib para guru. Tanpa adanya terobosan hukum yang kuat, nasib para pendidik akan terus terkatung-katung dalam ketidakjelasan. Rasa tidak terima pun meluap dari kalangan praktisi pendidikan yang merasa negara tengah melakukan tindakan “dzolim” terhadap warga negaranya sendiri yang telah berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa.
​Harapan besar kini tertumpu pada perubahan kebijakan yang lebih inklusif. Saat ini, skema pengangkatan guru melalui jalur paruh waktu (part-time) mulai diperkenalkan, namun kebijakan ini pun tak luput dari kritik. Ketidakjelasan mengenai besaran kompensasi dan status hukum dalam skema paruh waktu tersebut justru menambah daftar panjang kegelisahan di kalangan guru honorer. Berapakah gaji yang akan mereka terima secara pasti? Bagaimana jaminan hari tua mereka? Semua pertanyaan ini masih menyelimuti masa depan para pendidik yang sangat berharap adanya kepastian dari negara. Negara dituntut untuk hadir bukan hanya sebagai mesin pencair anggaran yang efisien, tetapi sebagai entitas moral yang memiliki hati dalam melihat penderitaan rakyatnya, khususnya mereka yang berada di garis depan pencerdasan bangsa.
​Perbandingan antara penyerapan anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun oleh program gizi dengan kondisi riil di sekolah-sekolah di pelosok negeri menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Jika negara mampu mencairkan puluhan triliun rupiah dalam hitungan minggu untuk sebuah badan baru, maka secara logika dan moral, seharusnya tidak ada alasan bagi negara untuk menunda perbaikan nasib guru honorer. Masalah kesejahteraan guru adalah masalah kedaulatan masa depan. Guru yang lapar tidak akan bisa mengajar dengan maksimal, dan gizi yang baik pada anak didik tidak akan bermakna banyak jika proses transfer ilmu dilakukan oleh pendidik yang hatinya menangis karena diperlakukan tidak adil oleh negaranya sendiri.
​Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan anggaran Rp223 triliun tersebut. Publik berhak tahu sejauh mana dana tersebut benar-benar terserap untuk kepentingan rakyat dan sejauh mana pula anggaran pendidikan dialokasikan secara proporsional untuk meningkatkan kualitas hidup para guru. Jangan sampai program yang mulia seperti perbaikan gizi nasional justru mengorbankan pilar utama pendidikan lainnya. Sinergi antara pemenuhan gizi anak bangsa dan pemenuhan hak-hak ekonomi guru harus berjalan beriringan. Hanya dengan cara itulah, cita-cita menuju Indonesia Emas dapat dicapai tanpa menyisakan duka bagi mereka yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk mendidik anak negeri.
​Pada akhirnya, tuntutan untuk membuka hati dan pikiran bagi para pengambil kebijakan adalah kunci. Anggaran yang besar harus diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Jika realitas pencairan anggaran Rp32,1 triliun dalam sekejap adalah sebuah prestasi administratif, maka menaikkan taraf hidup guru honorer dari angka Rp300 ribu adalah sebuah prestasi kemanusiaan yang jauh lebih mulia.
Indonesia tidak boleh hanya bangga pada statistik angka pencairan dana, tetapi harus bangga ketika tidak ada lagi guru yang menangis karena tidak sanggup membeli kebutuhan pokok setelah sebulan penuh mengajar di kelas.
Perjuangan untuk kesejahteraan guru adalah perjuangan untuk martabat bangsa, dan sudah saatnya negara mengakhiri ketidakadilan ini melalui regulasi yang berpihak pada nurani dan keadilan.
