BANDA ACEH, THE WASESA NEWS – Arus penolakan terhadap wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian menguat dari kalangan sipil dan kelompok pemuda di Serambi Mekkah. Sebagai bentuk pengawalan terhadap marwah demokrasi, Komunitas Koalisi Anak Muda Demokrasi Resilience (Kamu DemRes) bersinergi dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyelenggarakan aksi kampanye kreatif untuk menolak keras wacana Pilkada tidak langsung. Kegiatan yang dipusatkan di area Car Free Day (CFD) Banda Aceh pada Minggu (03/05/2026) pagi ini, menjadi panggung bagi generasi muda untuk menyuarakan kegelisahan mereka terhadap potensi kemunduran demokrasi jika hak pilih rakyat dicabut dan dikembalikan ke tangan parlemen daerah.
Kampanye yang berlangsung di tengah kerumunan warga ini bertujuan untuk memberikan edukasi publik mengenai pentingnya mempertahankan sistem pemilihan langsung sebagai pilar utama kedaulatan rakyat. Koordinator Kamu DemRes, Dwy Alfina, dalam orasinya menegaskan bahwa gerakan yang dimotori oleh anak muda ini bukan sekadar aksi musiman, melainkan upaya sadar untuk menjaga agar mandat kepemimpinan daerah tetap berada di tangan rakyat, bukan melalui kesepakatan tertutup di gedung dewan. Bagi Kamu DemRes, sistem Pilkada langsung adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dalam sejarah perjalanan reformasi Indonesia. Dwy menekankan bahwa partisipasi aktif anak muda sangat krusial untuk memastikan bahwa suara masyarakat tidak dikanalisasi oleh kepentingan elit politik tertentu.
“Melalui aksi-aksi kreatif dan dialog langsung di jalanan ini, kami ingin menggugah kesadaran anak muda agar tidak acuh terhadap kedaulatan mereka sendiri sebagai rakyat. Target kami sederhana namun mendalam, yaitu membangun solidaritas antar-komunitas yang lebih kokoh untuk mengawal setiap isu yang mengancam napas demokrasi kita. Jika hak pilih langsung ini dicabut, maka kita sedang melangkah mundur ke era kegelapan demokrasi di mana rakyat hanya menjadi penonton dalam menentukan nasib daerahnya sendiri,” tegas Dwy Alfina di sela-sela aksi bagi-bagi selebaran edukasi di Banda Aceh.
Lebih lanjut, Dwy mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa pengembalian hak pilih kepala daerah kepada DPRD akan menimbulkan risiko sistemik yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut analisisnya, pemilihan melalui mekanisme dewan berpotensi tinggi memicu praktik politik transparan yang koruptif, seperti politik uang di balik pintu (money politics) serta transaksi jabatan yang jauh dari jangkauan pengawasan publik. Hal ini dinilai akan menciptakan jarak yang lebar antara pemimpin terpilih dengan rakyat yang dipimpinnya. “Kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung cenderung akan jauh lebih patuh pada instruksi partai politik yang memilihnya daripada mendengar aspirasi rakyat. Padahal, Indonesia adalah negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih pemimpin secara terbuka dan bertanggung jawab,” ungkapnya dengan nada kritis.
Senada dengan koordinator aksi, antusiasme peserta juga terpancar dari pernyataan Muhammad, salah satu pemuda yang terlibat aktif dalam kampanye tersebut. Ia memandang bahwa pelibatan rakyat dalam Pilkada adalah sebuah keniscayaan hukum dan moral di negara demokrasi. Baginya, mewakilkan hak suara kepada dewan adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak politik individu warga negara. Muhammad pun memberikan peringatan keras bahwa setiap upaya untuk menekan hak demokrasi rakyat akan selalu membuahkan perlawanan yang lebih kuat dari masyarakat. “Saya pribadi sangat tidak setuju jika hak pilih kita diwakilkan oleh dewan. Semakin aspirasi rakyat ditekan melalui wacana-wacana tidak demokratis seperti ini, maka semangat kami untuk melawan akan semakin besar,” ujarnya di tengah riuh dukungan peserta aksi lainnya.
Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat sipil lainnya. Raudhah, yang menjabat sebagai Sekretaris Masyarakat Anti Hoaks Aceh (MAHA), memberikan penekanan bahwa pemilihan pemimpin harus melibatkan partisipasi inklusif dari seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali. Menurutnya, masyarakatlah yang paling merasakan dampak langsung dari setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah, sehingga masyarakat pulalah yang berhak menentukan siapa yang paling layak memimpin mereka. “Pemilihan kepala daerah tidak boleh dilakukan di ruang tertutup DPRD. Semua elemen masyarakat harus dilibatkan, karena rakyatlah yang akan menanggung beban atau menikmati keberhasilan dari kepemimpinan tersebut di masa depan,” tegas Raudhah.
Aksi kolaboratif antara Kamu DemRes dan GeRAK Aceh ini diharapkan mampu menjadi pemicu bagi peningkatan kesadaran masyarakat luas, khususnya generasi Z dan Milenial, untuk tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal isu-isu konstitusional. Gerakan ini juga mengirimkan pesan kuat kepada para pemangku kebijakan di tingkat nasional agar tidak bermain-main dengan wacana yang berpotensi mencederai kedaulatan rakyat. Bagi para aktivis di Aceh, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi, menilai, dan menentukan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dengan berakhirnya kampanye di CFD Banda Aceh ini, koalisi anak muda tersebut berkomitmen untuk terus memperluas jaringan solidaritas ke berbagai kabupaten/kota di Aceh. Mereka bertekad untuk memastikan bahwa hak pilih rakyat tetap menjadi penentu utama dalam setiap gelaran pesta demokrasi di tingkat daerah. Perlawanan terhadap wacana Pilkada tidak langsung akan terus digaungkan melalui berbagai kanal media dan forum diskusi publik hingga tuntutan untuk mempertahankan Pilkada langsung benar-benar dijamin keselamatannya oleh konstitusi.
