PULAU GEBE, THE WASESA NEWS – Momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Pulau Gebe, Maluku Utara, tidak hanya menjadi ajang refleksi bagi para pekerja, namun menjelma menjadi panggung aspirasi mendesak bagi keberlangsungan hidup ribuan warga. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan pemerintah pusat yang memangkas kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan, masyarakat kini menaruh tumpuan harapan besar kepada sosok legislator di Senayan. Adalah Shanty Alda Nathalia, anggota DPR RI dari Komisi XII yang membidangi energi dan pertambangan, yang kini dipandang sebagai kunci pembuka jalan bagi normalisasi produktivitas di wilayah tersebut. Gerakan Anak Muda Peduli Pulau Gebe (GAMPI Gebe) secara resmi mendesak agar Shanty Alda segera mengambil langkah strategis guna memastikan roda ekonomi di Pulau Gebe tidak berhenti berputar akibat regulasi kuota yang dinilai mencekik ekonomi lokal pada Jumat (01/05/2026).
Kebijakan pemangkasan kuota RKAB ini dirasakan seperti sebuah rem mendadak bagi dinamika ekonomi Pulau Gebe yang sebelumnya sedang melaju pesat. Bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang, pertambangan bukan sekadar aktivitas industri ekstraktif, melainkan urat nadi yang menghidupi sektor-sektor lainnya, mulai dari perdagangan kecil hingga jasa transportasi. Ketika kuota produksi dipangkas, dampaknya langsung terasa pada pengurangan aktivitas kerja buruh, yang berujung pada menurunnya daya beli masyarakat secara drastis. Kondisi inilah yang memicu keresahan mendalam bagi para buruh dan pelaku usaha lokal yang selama ini menggantungkan hidup pada ekosistem pertambangan nikel di pulau tersebut.
Koordinator GAMPI Gebe, Ibnu Mulkam, dalam pernyataannya menegaskan bahwa Pulau Gebe saat ini sedang berada dalam masa sulit yang memerlukan pembelaan politik di tingkat pusat. Menurutnya, Shanty Alda Nathalia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan penderitaan para konstituen di wilayah lingkar tambang yang terdampak langsung oleh kebijakan pembatasan kuota tersebut. “Kami melihat ada ancaman nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Gebe. Jika aktivitas tambang terus tersendat karena persoalan administratif RKAB di pusat, maka buruh akan kehilangan kepastian kerja dan perputaran uang di pasar-pasar tradisional akan mati suri. Kami mendesak Ibu Shanty Alda Nathalia untuk segera membawa persoalan ini ke meja pembahasan di Komisi XII DPR RI,” tegas Ibnu Mulkam dengan nada penuh harap.
Nama Shanty Alda Nathalia mencuat sebagai sosok yang paling dipercaya masyarakat Gebe bukan tanpa alasan yang fundamental. Beliau dikenal memiliki ikatan historis dan emosional yang sangat kuat dengan Pulau Gebe. Sebelum menduduki kursi di Senayan, Shanty Alda merupakan sosok yang pernah merintis usaha dan berjuang bersama masyarakat di wilayah tersebut. Pengalaman empiris dan pemahaman mendalam mengenai karakteristik geografis serta ketergantungan ekonomi warga Gebe pada sektor tambang dianggap sebagai modalitas utama bagi sang legislator untuk melakukan lobi-lobi strategis di tingkat kementerian. Pemuda Gebe meyakini bahwa Shanty Alda tidak akan tinggal diam melihat wilayah yang pernah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hidupnya kini terpuruk secara ekonomi.
Aspirasi yang disuarakan oleh GAMPI Gebe—yang mencakup perwakilan pemuda dari Desa Elfanun, Kapaleo, Kacepi, Sanafi, hingga Sanaf Kacepo—menekankan bahwa normalisasi kuota RKAB adalah langkah mutlak untuk memulihkan denyut nadi kehidupan. Mereka memandang bahwa Shanty Alda Nathalia sebagai anggota Komisi XII memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk mengevaluasi kebijakan kementerian teknis agar memberikan diskresi atau penyesuaian kuota bagi Pulau Gebe. Hal ini penting untuk memastikan perusahaan pertambangan dapat beroperasi secara optimal, sehingga ribuan buruh dapat kembali bekerja secara penuh dan pendapatan daerah serta ekonomi rakyat kembali stabil.
Lebih lanjut, Ibnu Mulkam menyebutkan bahwa masyarakat menaruh ekspektasi tinggi agar Shanty Alda dapat menjadi penyambung lidah yang efektif antara kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional. “Beliau paham betul bagaimana sulitnya mencari nafkah di daerah kepulauan seperti Gebe. Kami berharap ikatan historis tersebut dikonversi menjadi perjuangan politik di Jakarta agar kuota RKAB kembali dinormalisasi. Kami tidak meminta hak yang berlebihan, kami hanya meminta kepastian agar roda ekonomi di tanah kelahiran kami tidak dimatikan oleh aturan yang tidak melihat realitas di lapangan,” tambahnya.
Momen Hari Buruh ini menjadi pengingat bagi Shanty Alda Nathalia bahwa ada ribuan pasang mata di Pulau Gebe yang menanti kabar baik dari Senayan. GAMPI Gebe meyakini, dengan kapasitas kepemimpinan dan jejaring yang dimiliki Shanty Alda, persoalan kuota RKAB ini dapat segera dicarikan jalan keluarnya melalui koordinasi yang intensif dengan pihak pemerintah. Kembalinya operasional tambang secara penuh akan memberikan jaminan keamanan finansial bagi keluarga buruh dan memberikan nafas baru bagi para pedagang kecil yang selama ini ikut menikmati tetesan ekonomi dari industri tambang.
GAMPI Gebe menyatakan akan terus mengawal perkembangan isu ini dan secara berkala memberikan laporan kondisi lapangan kepada tim ahli Shanty Alda Nathalia sebagai bahan advokasi di pusat. Perjuangan untuk normalisasi kuota RKAB ini dipandang sebagai perjuangan untuk harga diri dan masa depan masyarakat Pulau Gebe. Dengan sinergi antara gerakan pemuda di daerah dan perjuangan legislator di pusat, diharapkan kegelapan ekonomi yang saat ini menyelimuti Pulau Gebe dapat segera berganti dengan cahaya kesejahteraan yang merata. Shanty Alda Nathalia kini berdiri sebagai representasi harapan bagi seluruh masyarakat Pulau Gebe untuk keluar dari jerat ketidakpastian regulasi.
