JAKARTA, The Wasesa News – Komitmen dalam menegakkan keadilan dan memberikan pendampingan hukum yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat terus dipertegas oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harimau Raya. Sebagai bagian dari langkah strategis organisasi untuk memperluas jangkauan advokasi dan memperkuat struktur manajerial di tingkat wilayah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LBH Harimau Raya secara resmi melakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta.
Momentum ini bukan sekadar prosesi administratif biasa, melainkan tonggak penting bagi organisasi dalam memantapkan posisinya di jantung pemerintahan dan barometer hukum nasional. Dengan penyerahan mandat ini, LBH Harimau Raya bersiap melakukan akselerasi program kerja yang lebih masif guna memastikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat terpenuhi secara maksimal.
​Acara penyerahan SK yang berlangsung dengan penuh khidmat di Jakarta ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP LBH Harimau Raya, Dimas Wahyu, SH., P.id. Kehadiran sosok nomor satu di LBH Harimau Raya tersebut menunjukkan betapa strategisnya kedudukan DPD DKI Jakarta dalam peta jalan organisasi ke depan. Turut mendampingi Ketua Umum, jajaran petinggi DPP lainnya, termasuk Wakil Ketua Umum A. Saiful H, SH., beserta fungsionaris pusat lainnya. Di sisi lain, prosesi ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran pengurus DPD DKI Jakarta yang akan mengemban amanah baru untuk mengibarkan panji organisasi di wilayah ibu kota. Sinergi antara pusat dan daerah yang terlihat dalam pertemuan tersebut mencerminkan kesiapan manajerial LBH Harimau Raya dalam menghadapi tantangan hukum yang kian kompleks di masa depan.
​Dalam arahannya pasca-penyerahan SK, Ketua Umum Dimas Wahyu menekankan bahwa penunjukan pengurus baru di tingkat DPD DKI Jakarta merupakan hasil evaluasi dan komitmen DPP untuk melakukan penataan organisasi yang lebih modern dan lincah. DKI Jakarta, menurutnya, bukan sekadar wilayah administratif biasa, melainkan pusat gravitasi bagi segala isu hukum dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, DPD DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjalankan visi besar organisasi. “Penunjukan ini adalah bagian dari percepatan program kerja kita di tingkat daerah. Jakarta adalah barometer nasional. Kami berharap DPD DKI Jakarta menjadi contoh teladan dalam hal literasi hukum, pemberian konsultasi hukum yang solutif, hingga pendampingan hukum di meja hijau bagi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mencari keadilan,” tegas Dimas Wahyu di hadapan jajaran pengurus.
​Lebih lanjut, Ketua Umum menggarisbawahi bahwa kehadiran LBH Harimau Raya di Jakarta harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat jelata. Ia menginstruksikan agar para pengurus tidak hanya menunggu di kantor, tetapi juga proaktif melakukan jemput bola terhadap kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan publik. Dengan diterbitkannya SK resmi ini, legalitas operasional DPD DKI Jakarta kini telah memiliki landasan kuat untuk berkolaborasi dengan berbagai instansi penegak hukum, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil lainnya. Fokus pada bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat miskin tetap menjadi ruh utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap kader Harimau Raya.
​Menambahkan pesan dari sisi organisasional, Wakil Ketua Umum DPP LBH Harimau Raya, A. Saiful H, SH., memberikan penekanan pada aspek penguatan internal dan tata kelola organisasi. Menurutnya, setelah menerima mandat resmi dari pusat, tugas pertama dan utama pengurus DPD DKI Jakarta adalah melakukan konsolidasi internal secara menyeluruh. Hal ini mencakup penyelarasan visi antara pengurus di berbagai tingkatan serta pembenahan administrasi agar selaras dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh DPP. Saiful juga menyoroti pentingnya menjaga integritas organisasi melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
​”Dengan diserahkan serta dikukuhkannya SK DPD DKI Jakarta ini, rekan-rekan pengurus telah memiliki mandat yang jelas untuk segera bergerak. Konsolidasi internal adalah kunci. Jalankan program-program strategis yang telah digariskan pusat, termasuk penguatan aspek legalitas organisasi di tingkat wilayah. Selain itu, saya sangat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan organisasi. Kepercayaan anggota dan masyarakat adalah aset terbesar kita; jika tata kelola kita sehat, maka setiap program kerja akan berjalan maksimal dan organisasi akan semakin besar,” ujar A. Saiful H., SH., dengan nada bicara yang tegas dan inspiratif.
​DPP LBH Harimau Raya menyadari bahwa tantangan di Jakarta sangatlah dinamis, mulai dari sengketa lahan, permasalahan ketenagakerjaan, hingga kasus-kasus pidana yang menimpa masyarakat marjinal. Oleh karena itu, penguatan administrasi bukan hanya sekadar urusan kertas, melainkan dasar bagi pembelaan hukum yang tangguh. Tanpa administrasi yang rapi dan legalitas yang jelas, perjuangan advokasi di lapangan akan mudah dipatahkan. Saiful berharap pengurus DKI Jakarta dapat menjadi motor penggerak bagi reformasi bantuan hukum di tingkat lokal yang mengedepankan profesionalisme tanpa meninggalkan sisi kemanusiaan.
​Di akhir prosesi penyerahan, Ketua Umum kembali menyampaikan harapannya agar seluruh jajaran DPD DKI Jakarta dapat bersatu padu dalam satu komando. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah lembaga bantuan hukum sangat bergantung pada soliditas para pendekar hukum di dalamnya. Ego sektoral maupun kepentingan pribadi harus dikesampingkan demi kemajuan bersama organisasi. “Saya ingin melihat DPD DKI Jakarta yang solid, fokus, dan konsisten menjalankan visi-misi kita. Jadilah harimau yang sesungguhnya dalam membela kebenaran, namun tetap menjadi pelindung yang teduh bagi mereka yang terzalimi. Mari kita tunjukkan bahwa LBH Harimau Raya adalah mitra terpercaya bagi para pencari keadilan,” pungkas Dimas Wahyu menutup sambutannya.
​Dengan resminya kepengurusan DPD DKI Jakarta ini, LBH Harimau Raya kini bersiap meluncurkan serangkaian program unggulan di wilayah ibu kota, termasuk layanan konsultasi hukum gratis di tingkat kecamatan dan penyuluhan hukum bagi komunitas masyarakat rentan. Langkah DPP ini dipandang sebagai bentuk keseriusan dalam membangun institusi bantuan hukum yang kredibel dan berwibawa. Masyarakat Jakarta kini memiliki alternatif saluran bantuan hukum yang baru dan bertenaga untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Perjalanan baru bagi DPD DKI Jakarta telah dimulai, dan mata publik kini tertuju pada aksi nyata para pengurus dalam mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya di bumi nusantara.
