Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
“Setelah mendapat informasi bahwa Camat mengaku tidak tahu, saya langsung menghubungi beliau melalui telepon untuk mempertanyakan mengapa kok bilang tidak tahu padahal tanda tangan izin dari beliau sudah ada di dokumen kami,” tegas Cecep Yuliardi.
“Bupati Samosir sudah menandatangani Doksos berstandar Bank Dunia yang mewajibkan penutupan tanah dan pengolahan lindi sejak awal dioperasikan. Mengklaim ‘baru menuju sanitary landfill’ dan berlindung di balik kata ‘proses’ tidak bisa menghapus delik pidana Pasal 40 juncto Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2008. Begitu standar penutupan tanah diabaikan dan lindi dibiarkan mencemari lingkungan, pidananya murni berdiri,” tegas Ketua Umum LSM KCBI, Joel B. Simbolon.
“Saya kaget saat melihat angka di display dispenser mencapai Rp200 ribu untuk satu motor. Setahu saya kapasitas normal tangki Honda PCX tidak sebesar itu, ini jelas sangat tidak lazim dan merugikan pengendara lain yang antre di belakangnya,” ungkap seorang warga di lokasi pengisian.
“Untuk pembuatan kartu ATM dan buku tabungan PKH tidak ada biaya administrasi. Secara nasional tidak ada biaya untuk itu dan ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh penerima bantuan. Kartu ATM bantuan sosial wajib dipegang dan dikelola secara mandiri oleh penerima manfaat,” tegas Ketua Tim Pendamping PKH Kecamatan Pakuhaji di hadapan peserta audiensi.
“Yang paling penting, kita ingin menguji penetapan tersangka terhadap klien kita. Selain itu, kita juga akan menguji surat penetapan DPO terhadap klien kita. Kita ingin mengetahui sejauh mana perkara ini telah diproses, karena kita melihat adanya indikasi kesalahan prosedural dalam penanganan perkara tersebut,” ujar Kuasa Hukum Pemohon, Rizki Dini Hasanah, S.H., usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu.
“Perlawanan dalam konteks hukum acara adalah penggunaan hak hukum yang sah. Ketika penasihat hukum mengajukan keberatan terhadap dakwaan, itu bukan bentuk pembangkangan atau melawan Jaksa secara personal maupun institusi, melainkan bentuk penggunaan ruang hukum yang tersedia untuk membela kepentingan klien serta menguji konstruksi dakwaan di hadapan Majelis Hakim. Jaksa menjalankan fungsi penuntutan, Advokat menjalankan fungsi pembelaan, dan Hakim menjalankan fungsi mengadili—kita boleh berbeda argumentasi hukum, tetapi yang harus menjadi tujuan utama adalah terwujudnya keadilan,” tegas Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.
“Kami meminta APH dan BPK RI Perwakilan Sumsel segera turun ke lapangan dan melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi SMAN Bingin Teluk ini. Jangan menunggu sampai ada korban jiwa dari kalangan siswa atau guru baru semua pihak sibuk bergerak,” tegas Ketua LSM KCBI Muratara, Supriyadi, di lokasi peninjauan.
“Memangnya legitimasi mereka sebagai tokoh pemuda itu apa dasarnya? Jangan sampai istilah ‘Tokoh Pemuda Jakarta Barat’ diobral begitu saja, sementara rekam jejak pengabdian nyata di basis kepemudaan tidak jelas. Label tersebut jangan sampai hanya menjadi kendaraan untuk menggiring opini, kepentingan kelompok, atau mencari panggung semata,” tegas Ketua FKDM Kota Jakarta Barat, Boby Hendrawan.
“Kami percaya KPK akan terus menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tuntas akan memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi,” tegas Ketua Umum DPP LBH Harimau Raya, Dimas Wahyu, S.H., P.Id., saat ditemui wartawan di halaman gedung KPK RI.
"Kami ingin mengubah cara pandang bahwa hukum hanya berkaitan dengan polisi, jaksa, hakim, advokat, atau pengadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, pelajar juga bersentuhan dengan hukum ketika berada di sekolah, berteman, menggunakan media sosial, berkendara, berbelanja online, bermain game, bahkan dalam hubungan pertemanan dan pacaran. Memahami hukum bukan untuk takut kepada hukum, tetapi untuk mengetahui batas, memahami tanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan mampu melindungi diri sendiri," ujar Ketua Umum LBH Pakar Hukum Nusantara Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.
