Kategori Hukum & Korupsi

​“Penerbitan SP2HP oleh Satreskrim Polres Ketapang terkait dugaan korupsi ADD dan pungli pasar di Desa Riam Bunut merupakan sinyal kuat bahwa hukum tidak tebang pilih terhadap penyelewengan anggaran desa. Modus pungutan liar bermodus sewa kios pasar rakyat senilai Rp150 ribu per bulan yang diduga masuk ke kantong pribadi kades Dedi Iskandar harus dibongkar secara terang benderang oleh Unit III Tipidkor. Penerapan Pasal 603 dan 604 KUHP Baru dalam kasus ini menjadi yurisprudensi penting bahwa negara tidak mentolerir sekecil apa pun bentuk penyelewengan yang merugikan masyarakat desa di Kalimantan Barat.” — Redaksi Wasesa News.