Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
"Prajurit, khususnya para prajurit muda, harus senantiasa bersyukur telah mendapat kesempatan menjadi prajurit TNI untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kesempatan ini adalah amanah besar yang harus dijaga dengan pengabdian yang tulus dan penuh rasa tanggung jawab," tegas Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam pengarahannya di Serdang Bedagai, Jumat (7/8/2026).
"Kami menghormati Polri dan kewenangan aparat dalam menjalankan tugas. Tetapi penghormatan terhadap institusi tidak menghilangkan hak masyarakat dan penasihat hukum untuk mempertanyakan suatu proses apabila terdapat hal-hal yang dinilai perlu diuji. Evaluasi justru penting untuk menjaga marwah institusi Polri sekaligus memastikan masyarakat memperoleh proses hukum yang adil dan proporsional," tegas Ketua Tim Advokat LBH Harimau Raya, Jonias Latekay, S.H., di Jakarta Utara, Jumat (7/8/2026).
"Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi dan institusi TNI Angkatan Darat dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL. Momentum ini semakin memperkuat komitmen kami di Angkatan Darat untuk terus mendorong interoperabilitas, doktrin operasi gabungan, serta integrasi taktis di lapangan bersama saudara-saudara kami di Angkatan Laut dan Angkatan Udara," tegas Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
"Kegiatan ini sebagai bentuk kami mendekatkan diri terhadap anak-anak murid dan memberikan wawasan kepada mereka untuk meningkatkan minat belajar dan wawasan kebangsaan terhadap anak-anak guna tetap cinta tanah air Indonesia," ujar Dankipur 1 Satgas Yonif 645/GTY, Kapten Inf Haris, di Jayawijaya.
Kepada Yth. Instansi Pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta, serta Seluruh Pembaca & Masyarakat Luas. Demi menjaga integritas, profesionalisme jurnalistik, serta kepastian hukum, Manajemen Redaksi PT. Wasesa Media Nusantara (thewasesanews.com) menyampaikan pemberitahuan penting sebagai berikut: 1. Keabsahan Anggota & Box Redaksi…
"Audio yang diterima media ini adalah bukti awal. Jika ada pihak yang mencoba menyuap media dan menekan LSM agar tutup mulut soal batu bara ilegal, maka itu adalah penghalang-halangan kerja jurnalistik Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 dan penghalangan fungsi kontrol sosial LSM Pasal 39 UU No. 17 Tahun 2013. Begitu pula pencatutan nama Kapolres untuk menakuti kami. Ini mencoreng Polri dan harus diusut tuntas," tegas Ketua Umum LSM KCBI, Joel B. Simbolon, S.H., di OKU Timur, Senin (4/8/2026).
"Ketika seorang pejabat publik telah berstatus tersangka dalam perkara pidana yang berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab utamanya, maka kepentingan publik harus ditempatkan di atas segalanya. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat dikorbankan demi melindungi oknum. Kami mendesak agar Pemkab Bekasi segera melakukan evaluasi total dan mencopot yang bersangkutan sesuai mekanisme hukum administrasi yang berlaku," tegas Dimas Wahyu, S.H, PId, Ketua Umum LBH Harimau Raya, Selasa (4/8/2026).
"Kegiatan pelayanan kesehatan keliling ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian kami terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Distrik Bolakme. Kami ingin memastikan kehadiran prajurit TNI betul-betul memberikan manfaat langsung, tidak hanya dalam menjaga keamanan tetapi juga membantu warga saat mengalami masalah kesehatan," ujar perwakilan Pos Bolakme Satgas Yonif 645/GTY, Selasa (4/8/2026).
"Kerja cepat yang ditunjukkan jajaran TNI sejak awal kegiatan sangat membantu masyarakat, terutama dalam upaya memperbaiki akses saluran air dan jalan kampung kami. Kehadiran prajurit di tengah warga tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menghidupkan kembali semangat kebersamaan masyarakat," ujar Ketua Pokmas Kelurahan Serengan, Sigit, di Surakarta, Senin (3/8/2026).
"Penindakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada level eksekutor lapangan seperti sopir truk angkutan. Mereka kerap hanya menjadi korban atau pihak luar yang dimanfaatkan. Kapolda Sumsel harus memerintahkan jajarannya membongkar aktor intelektual, penyedia dokumen 'aspal', hingga pihak-pihak pemetik keuntungan utama atau beneficial owner dari rantai distribusi batubara ilegal ini," tegas Ketua Umum LSM KCBI, Joel B. Simbolon, S.H., saat memberikan keterangannya di Palembang, Minggu (2/8/2026).
