Kategori Hukum & Kriminal

Dituduh sebar berita bohong, Jalih Pitoeng siap hadapi laporan LBH Dewan Adat Bamus Betawi di pengadilan

Jalih Pitoeng Siap Hadapi Laporan LBH Dewan Adat Bamus Betawi. - thewasesanews.com

​"Saya tidak akan menghalangi mereka untuk melaporkan saya. Bahkan saya menunggu itu untuk kita sama-sama eksaminasi nanti di pengadilan. Dan menurut saya mereka gegabah dan salah pilih lawan. Karena saya tidak akan mundur selangkah pun karena dilaporkan. Maka menjadi aneh ketika kita sedang berusaha menegakkan kebenaran dalam hal ini pemberantasan korupsi kok terkesan terhambat, atau jangan-jangan saya menduga kuat mereka ingin melindungi Heikal," ujar Jalih Pitoeng saat dihubungi awak media, Selasa (16/06/2026).

Polsek Jatiuwung Bongkar Kasus Penyekapan Bermotif Utang di Tangerang Serta Seret Bapak Dan Anak Ke Sel Tahanan

Polsek Jatiuwung Ungkap Kasus Penyekapan Bermotif Utang di Tangerang. - thewasesanews.com

​"Tidak ada alasan yang membenarkan seseorang merampas kemerdekaan orang lain atau melakukan kekerasan di dalam penyelesaian masalah. Apabila terdapat persoalan utang piutang maupun sengketa lainnya, selesaikan melalui jalur hukum yang berlaku dan jangan mengambil tindakan sendiri yang justru berpotensi menimbulkan tindak pidana baru. Saya mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindakan kekerasan, penyekapan, maupun ancaman karena kepolisian akan menindak tegas setiap perbuatan yang meresahkan dan membahayakan keselamatan masyarakat." - Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Dr. Raden Muhammad Jauhari.

Tragedi Memilukan di Jasinga Bogor, Bocah Sembilan Tahun Meninggal Dunia Diduga Akibat Diserang Kawanan Anjing Pemburu

​“Kami saat ini masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan secara intensif terhadap dua puluh orang yang diamankan dari lokasi perburuan tersebut. Fokus utama kami adalah memastikan kronologi kejadian secara utuh dan melihat sejauh mana unsur kelalaian yang terjadi di lapangan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seorang anak,” - perwakilan pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media di Bogor.

Hukum Membatalkan Kemenangan: Cakades Curang di Pilkades Halteng Terancam Diskualifikasi dan Jerat Pidana Kurangan

Politik Uang Pilkades Halteng Bisa Berujung Diskualifikasi dan Pidana. - thewasesanews.com

​"Praktik politik uang Pilkades Halteng bukan lagi sekadar pelanggaran etika administrasi biasa, melainkan ancaman serius terhadap integritas demokrasi desa yang dapat berujung pada sanksi politik dan pidana sekaligus. Jika Perda atau Perbup secara tegas mengatur larangan politik uang, maka cakades yang terbukti melakukan praktik haram tersebut dapat didiskualifikasi sebelum pemungutan suara atau dibatalkan kemenangannya setelah pemilihan berlangsung. Pelaku juga berpotensi dijerat pidana penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KUHP sehingga pembuktian kuat seperti rekaman video, foto, dan kesaksian warga harus disampaikan melalui mekanisme resmi agar dapat diproses secara tuntas tanpa kompromi." - Hukum Penegakan Regulasi Pilkades.

Selamatkan Potensi Penerimaan Negara, Kantor Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Menuju Jalur Tol

Bea Cukai Malang Gagalkan 107 Ribu Batang Rokok Ilegal di Tol. - thewasesanews.com

​“Upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal terus digencarkan oleh Bea Cukai Malang, di mana dalam operasi pengawasan berhasil menggagalkan pengiriman 107.400 batang rokok ilegal di Jalan Ki Ageng Gribig menuju Tol Malang harian. Total nilai barang yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp159.489.000 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp80.120.400 harian. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu iklim usaha yang sehat karena menciptakan persaingan yang tidak adil bagi pelaku usaha yang taat perpajakan, sehingga kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal pada jalur-jalur pengiriman luar daerah secara menyeluruh.” - Kepala Kantor Bea Cukai Malang, J. Pandores.

Demi Kepastian Hukum, Kejaksaan Negeri Kota Bandung Resmi Terbitkan SP3 Kasus Dugaan Korupsi Wakil Wali Kota dan Anggota DPRD

Kejari Kota Bandung SP3 Kasus Korupsi Wakil Wali Kota Erwin. - thewasesanews.com

​“Kejari Kota Bandung akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga harian. Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Tipikor sehingga demi kepastian hukum, kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan harian. Selanjutnya tim penyidik mendalami terkait ada tidaknya aliran dana secara nyata yang diterima oleh para tersangka setelah memeriksa 89 saksi selama 6 bulan, akan tetapi fakta tersebut belum ditemukan oleh tim penyidik. Tetapi dengan catatan, bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangkakan tersebut, akan kami buka kembali secara menyeluruh.” - Kepala Kejari Kota Bandung, Abun Hasbulloh Syambas.