Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
“Saya pemilik mobil, itu hanya kesalahan administrasi, silakan laporkan pangkalannya. Sudah jalan kalian, bawa mobilnya,” ujar pria yang mengaku bernama Jhon tersebut saat mengintimidasi awak media di lokasi kejadian.
“Si tersangka ini mengajak kepada korbannya, ada tiga korban siswi yang notabene sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi tempat tersangka ini bekerja. Kemudian diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka,” kata Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto saat memberikan keterangan pers di Mapolres Sukabumi (18/9/2026).
“Keputusan melepas terduga pelaku TPKS ini jelas tidak bisa dibenarkan dan sangat mencederai rasa keadilan publik! Dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS, aturan hukumnya sudah terang benderang diatur dalam Pasal 6A, 6B, dan 6C dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Ini tergolong pelanggaran hukum berat, bukan malah disangkakan pasal ringan atau dibiarkan dalam status remang-remang. Kasus TPKS sama sekali tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota harus bekerja profesional, transparan, dan segera menahan pelakunya agar korban yang saat ini mengalami trauma psikis berat mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang adil,” tegas Pengamat Kepolisian, Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., Kamis (10/9/2026).
“Kami bersiap melayangkan DUMAS ini langsung ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya karena kami tidak ingin kasus ini masuk kotak atau diamankan di tingkat lokal. Kami meminta Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Pertamina, dan BPH Migas turun langsung ke lapangan melakukan investigasi bersama. Tangkap semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu, baik itu pemodal, pengelola gudang, oknum SPBU, hingga oknum APH dan oknum wartawan yang terbukti membekingi serta menerima upeti. Tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang merampas hak energi rakyat miskin,” tegas Pimpinan Umum The Wasesa News, R. Dicky S, LLB, CATP, Selasa (8/9/2026).
"Aktivitas penimbunan dan penyelundupan Bio Solar subsidi di Jatisampurna ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat nyata. Praktik sistematis yang melibatkan oknum SPBU dan jaringan pengumpul ini secara langsung merampas hak rakyat kecil serta menggerogoti keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah. Kami mendesak Kapolres Metro Bekasi Kota, Kapolda Metro Jaya, serta BPH Migas untuk segera turun ke lapangan membongkar gudang tersebut, menyita armada modifikasi, dan menyeret seluruh auktor intelektualis serta penyedianya ke hadapan hukum," tegas Anggota Tim Investigasi Redaksi, Jaya Sumirat, Sabtu (5/9/2026).
"Kami tidak sama sekali bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik, melainkan semata-mata menuntut hak klien kami atas kepastian hukum dan transparansi informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, agar perkara yang telah bergulir selama satu tahun ini mendapatkan kejelasan tahapan hukumnya," tegas Ketua Tim Kuasa Hukum, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., Senin (31/8/2026).
"Redaksi Wasesanews.com menegaskan bahwa setiap transaksi BBM borongan wajib tunduk pada aturan K3, Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2021, dan Peraturan BPH Migas. Pembelaan lisan tanpa ditopang bukti dokumen Surat Rekomendasi Resmi serta sertifikasi wadah laik edar adalah bentuk pengabaian terhadap regulasi migas. Kami memastikan penelusuran investigasi ini berjalan independen demi melindungi hak masyarakat dan keselamatan publik di Kepulauan Sula," tegas Tim Redaksi Investigasi Wasesanews.com, Selasa (25/8/2026).
"Kami dari organisasi FWJ Indonesia akan berkomunikasi intens dengan pihak-pihak terkait dan segera menyurati Dirtipidter Bareskrim Polri, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Brebes, serta Satgas Migas terkait untuk penegakan dan penindakan tegas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Temuan 6 unit Fuso Tronton yang menyedot hingga puluhan ton solar subsidi di SPBU Tengguli Brebes setiap harinya untuk dijual kembali dengan harga industri adalah tindakan kejahatan yang membangkrutkan negara dan merampok hak rakyat kecil. Kami mempertanyakan transparansi pengawasan aparat penegak hukum setempat, khususnya Polsek Tanjung dan Polres Brebes, apakah sengaja dibiarkan atau ada kolaborasi di balik bisnis ilegal ini. Wilayah Jawa Tengah tidak boleh dibiarkan menjadi surganya para mafia BBM subsidi," tegas Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya (Opan), Senin (24/8/2026).
"AKP Irwan menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan kedua tersangka penipuan miliaran rupiah tersebut merupakan kewenangan penuh dari pimpinan penyidik, yaitu Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi Kombes Pol. Jimmy Christian Samma, S.I.K".
"Kami mendesak Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota dan Polsek Cipondoh untuk tidak menutup mata terhadap praktik kejahatan yang berlangsung terang-terangan di Jalan Irigasi Gg. Hj. Amit No. 43 ini. Penindakan tegas harus segera dilakukan dengan menggerebek lokasi, memasang garis polisi, mengamankan barang bukti, serta menangkap para pelaku di lapangan hingga mengusut aktor intelektual maupun pemilik gudang penampungan gas oplosan tersebut. Negara tidak boleh kalah oleh mafia gas bersubsidi," ujar perwakilan gabungan tim media dan aktivis lingkungan saat membacakan tuntutan bersama di Tangerang.
