Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
“Di dalam lapas tersebut kami menemukan beberapa lokasi hunian yang terlihat seperti homestay lengkap dengan fasilitas pribadi serta kendaraan mewah, sehingga perlu pemeriksaan mendalam atas legalitas dan efektivitas pembinaan seluruh warga binaan di sana,” ujar Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan.
“Melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, kami mendorong terwujudnya perlindungan hukum khusus untuk menjamin keselamatan kerja, kepastian upah, jam kerja yang adil, hingga kejelasan royalti bagi seluruh pekerja film. Kemitraan bersama UPN Veteran Jakarta ini menjadi fondasi penting agar dunia akademis dan industri dapat berjalan seiring dalam mengawal pembaruan regulasi perfilman nasional,” ujar Sekretaris Jenderal SPPI, R.A. Adv. Barbie Kumala Sari.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya.
“Dari pengamatan saya selama berada di tempat kegiatan, suasananya sangat meriah dan saya melihat semangat optimisme yang kuat dari para peserta yang hadir, namun hal yang paling penting setelah perayaan ini adalah bagaimana semangat tersebut terus diwujudkan dalam bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat,” ujar Dr. I Made Subagio, S.H, M.H
“Pemberantasan korupsi di bidang pertanahan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata. Penindakan harus diikuti pembenahan sistem. Hak Guna Bangunan merupakan keputusan hukum yang lahir dalam kerangka hukum pertanahan, bukan komoditas transaksi. Apabila pelayanan pertanahan masih memberikan ruang diskresi individual yang terlalu besar, perantara tidak resmi, serta ketidaktransparanan proses, maka risiko penyimpangan akan selalu ada,” tegas Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., dalam keterangan resminya di Jakarta.
“F-SPPI mendukung dan siap bergabung dalam aksi KBPBI untuk mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ini adalah perjuangan bersama seluruh pekerja Indonesia, dan pekerja perfilman siap mengambil bagian di dalamnya,” ujar Dr. Rizal Djibran.
“Kami para artis dan kru film bersama F-SPPI menuntut hak-hak kami yang diabaikan! Fenomena kerja hingga pagi tanpa lembur, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan kerja sehat tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa dalam industri film nasional,” tegas perwakilan pengurus Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (F-SPPI).
“Buku dwibahasa Prabowonomics ini kami susun dan hadirkan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran serta dokumentasi historis atas gagasan strategis dan gerakan besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun perekonomian bangsa yang berdaulat. Seluruh analisis dalam buku setebal 946 halaman ini berakar kuat pada nilai-nilai ekonomi kerakyatan Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang membuktikan bahwa capaian quick win dalam waktu 1,5 tahun ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan utama bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga mitra internasional dalam mengawal perjalanan bangsa menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045,” tegas Penulis Buku sekaligus Ketua The Prabowonomics Institute (The PRINT), Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
"Kami tidak meminta seseorang ditetapkan sebagai tersangka secara serampangan. Kami juga tidak bermaksud menggantikan kewenangan penyidik dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana maupun kecukupan alat bukti. Yang kami dorong adalah bagaimana perkara yang sudah masuk tahap penyidikan ini mendapatkan pengawasan yang proporsional, profesional dan objektif, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai perkembangan dan penyelesaiannya. Kami menghormati institusi Polri dan kewenangan penyidik. Karena itu kami memilih jalur yang konstitusional dan institusional, yaitu menyampaikan pengaduan melalui mekanisme yang tersedia. Kami tidak ingin membangun opini bahwa seseorang telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Masyarakat tidak membutuhkan proses hukum yang tergesa-gesa. Tetapi masyarakat juga membutuhkan proses hukum yang tidak kehilangan arah. Yang kami harapkan adalah keseimbangan antara kehati-hatian dalam pembuktian dengan kepastian hukum. Kami tidak datang untuk menghakimi. Kami datang untuk memastikan bahwa hukum bekerja sebagaimana mestinya. Jika memang tidak cukup bukti, tentu proses hukum harus dihentikan sesuai mekanisme hukum. Tetapi apabila berdasarkan penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana dan pihak yang bertanggung jawab, maka proses hukum juga harus berjalan secara tegas dan adil. Prinsip kami sederhana: jangan ada kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah, tetapi jangan pula ada perkara yang kehilangan kepastian hanya karena prosesnya terlalu lama. Kami percaya bahwa Polri yang profesional, transparan dan akuntabel adalah kepentingan kita bersama. Karena itu, kritik dan pengaduan masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi penegak hukum, bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap institusi tersebut," tegas Ketua Umum LBH SIB, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.
"Kegiatan yang kami ikuti kemarin adalah Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan 73 Lemhannas RI yang diikuti oleh kalangan birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi profesi, TNI, dan Polri dalam rangka penguatan karakter dan jati diri bangsa. Kami melaksanakan kegiatan tersebut selama seminggu dari 10 Agustus sampai 18 Agustus 2026 di Lemhannas RI, dan penutupan terakhir di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Tema kegiatan kami adalah 'Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Asta Cita, Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045'. Kami mengikuti kegiatan ini karena nilai-nilai kebangsaan sangatlah penting sebagai warga negara di Republik ini. Di bangku sekolah kami tidak mendapatkan pelajaran P4 lagi, maka untuk mengimbangi pengetahuan terkait nilai-nilai kebangsaan, di Lemhannas lah tempatnya yang paling tepat. Alhamdulillah, kami berdiskusi langsung dengan narasumber yang kompeten sehingga mendapatkan wawasan secara komprehensif. Dalam pendidikan tersebut kami dibagi beberapa kelompok, di sanalah dinamika berbeda pandangan terjadi sehingga memperkaya kami akan problem kebangsaan. Hal paling berkesan adalah simulasi melalui permainan games karena di sanalah kekompakan kami diuji dalam suatu tim. Ilmu yang kami dapat terkait nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa sangatlah bermanfaat. Semoga kami dapat mengimplementasikannya di dunia kerja, khususnya dunia kesehatan yang saya geluti. Apalagi tiap hari berurusan dengan masyarakat sakit yang butuh pertolongan, sehingga dengan nilai-nilai ini saya lebih peka lagi terhadap kondisi yang mana harus diprioritaskan. Jadi, kalau kita telah menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam lingkungan sendiri, otomatis kemandirian bangsa menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, Tanhanna Dharmma Mangrva," ungkap Alumnus PPNK Angkatan 73 Lemhannas RI, dr. Hj. Nadya Isra Miranti, M.K.M., Minggu (30/8/2026).
