JAKARTA, Thewasesanews.com — Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyoroti tata kelola pemerintahan serta mendesak penguatan pengawasan Dana Desa dan Otsus Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya agar pengelolaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan, Minggu (15/11/2026).
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), Habib Syakur menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maybrat memerlukan keterlibatan aktif berbagai institusi negara yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan, pembinaan, pemeriksaan keuangan, hingga penindakan hukum.
Ia secara khusus mendorong sinergi antara aparat penegak hukum (APH), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan supervisi dan asistensi secara berkala di wilayah tersebut.
“GNK berharap aparat penegak hukum yang secara khusus menangani penindakan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih sering melakukan supervisi dan asistensi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut juga perlu melibatkan BPKP dan BPK,” tegas Habib Syakur.
Menurutnya, mekanisme pengawasan tidak cukup hanya bertumpu pada audit administratif setelah anggaran direalisasikan. Diperlukan pendampingan dan pembinaan secara langsung agar seluruh perangkat daerah memahami perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pemda Kabupaten Maybrat sepertinya perlu diberikan pembelajaran dan pembinaan yang sangat tegas mengenai bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik, termasuk administrasi pemerintahan yang benar. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.
Desakan penguatan pengawasan Dana Desa dan Otsus Maybrat tersebut turut merespons kebijakan penyaluran Dana Desa tahap kedua Tahun Anggaran 2026 yang baru saja dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Maybrat.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya pada Kamis (12/11/2026), Pemkab Maybrat menyalurkan Dana Desa tahap kedua sebesar Rp60.823.514.000 kepada 259 kampung guna mempercepat pembangunan wilayah pedalaman.
Baca juga: Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dan Pengawasan Dana Kampung
Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, menjelaskan bahwa penyaluran Dana Desa tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan kampung, memperkuat kelembagaan masyarakat, serta meningkatkan layanan sosial hingga tingkat akar rumput.
Pada hari yang sama, Pemkab Maybrat juga mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar satu persen untuk pembayaran honor bagi 120 tokoh masyarakat dan hamba Tuhan yang tersebar di 24 distrik sebagai bagian dari program penguatan kelembagaan masyarakat.
Menanggapi realisasi anggaran tersebut, Habib Syakur mengingatkan agar besarnya kucuran dana publik diiringi dengan pengawalan ketat supaya penggunaannya benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat kampung, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
“Uang kesejahteraan dan Dana Desa, termasuk anggaran senilai Rp60,8 miliar yang sudah disalurkan, sebaiknya disertai pembimbingan dan pembelajaran agar penggunaannya terarah, tepat sasaran, serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain meminta atensi pemerintah pusat dan lembaga pengawas negara, Habib Syakur mengajak para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh budaya, serta para raja di wilayah Maybrat untuk mengambil peran lebih proaktif dalam mengawal jalannya roda pemerintahan.
Baca juga: Peran Masyarakat Sipil dan Tokoh Adat dalam Mengawal Akuntabilitas Publik
Ia menilai keterlibatan para pemangku kepentingan adat dan budaya sangat krusial sebagai bagian dari kontrol sosial guna memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aspirasi warga dan tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan bersama.
“Peran tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan para raja harus benar-benar dimaksimalkan. Mereka perlu memiliki kepedulian untuk mengawal Pemerintah Kabupaten Maybrat, mengawasi jalannya kinerja pemerintahan, dan memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Habib Syakur berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat penegak hukum, lembaga pemeriksa keuangan, serta elemen masyarakat adat mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Maybrat yang bersih, berintegritas, dan berdampak nyata bagi kemakmuran rakyat.
“Harapan kita, seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Maybrat benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Maybrat. Pemerintah harus bekerja dengan baik, anggaran harus dikelola secara bertanggung jawab, dan masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari setiap program pembangunan,” pungkas Habib Syakur.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan data publikasi terkait penyaluran anggaran daerah Kabupaten Maybrat sesuai Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi membuka ruang klarifikasi, Hak Jawab, dan tanggapan resmi bagi Pemerintah Kabupaten Maybrat maupun pihak terkait lainnya melalui Redaksi The Wasesa News.
Narasumber Utama: Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid (Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan / GNK).
Narasumber Terkait (Data Pembanding): Ferdinandus Taa (Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat).
Data Pendukung: Laporan penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2026 sebesar Rp60.823.514.000 untuk 259 kampung dan alokasi 1% Dana Otsus untuk 120 tokoh masyarakat dan hamba Tuhan di 24 distrik Kabupaten Maybrat (12 November 2026).
