Prabowo Subianto Tegaskan Tekad Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara Rp15.000 Triliun Selama 34 Tahun
“Yang pakar-pakar yang nyerang saya terus, dia kan enggak pernah ribut selama 34 tahun. Di mana hak moral dia untuk hantam saya? Saya mau perbaiki ini kok. Saya mau hentikan kebocoran 34 tahun yang tidak pernah dikoreksi,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam tayangan wawancara yang dipublikasikan kanal resmi CNBC Indonesia.
JAKARTA, THEWASESANEWS.COM— Prabowo Subianto hentikan kebocoran kekayaan negara menjadi penegasan utama Presiden Republik Indonesia dalam merespons praktik manipulasi ekspor sumber daya alam nasional yang telah berlangsung selama 34 tahun tanpa koreksi menyeluruh.
Pernyataan lugas tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri dialog khusus bersama jajaran pimpinan redaksi CNBC Indonesia yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi Wahyu Daniel.
Dalam forum diskusi meja bundar yang turut dihadiri sejumlah jurnalis senior tersebut, Presiden Prabowo menyoroti anomali pengelolaan komoditas strategis Indonesia di pasar global.
Kepala Negara menilai sangat tidak masuk akal apabila bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah justru tidak memiliki kendali atas penetapan harga acuan komoditasnya sendiri karena selama ini dikendalikan pihak asing di luar negeri.
Kondisi timpang yang merugikan kepentingan nasional selama puluhan tahun tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah korektif melalui pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai instrumen ekspor satu pintu.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pendirian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis guna mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa serta memastikan kendali penuh atas nilai jual sumber daya alam nasional.
Berdasarkan kalkulasi dan data resmi yang sebelumnya dipaparkan pemerintah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kebocoran akibat praktik manipulasi pelaporan ekspor atau under-invoicing dan transfer pricing ditaksir mencapai sekitar US$ 908 miliar.
Nilai kerugian finansial dalam skala masif selama kurun waktu 34 tahun terakhir tersebut setara dengan lebih dari Rp 15.000 triliun akibat laporan palsu volume maupun nilai jual komoditas ekspor.
Menurut Presiden Prabowo, praktik culas tersebut dapat berjalan mulus selama lebih dari tiga dekade karena lemahnya sistem pengawasan terintegrasi sebelum pemerintah memusatkan tata kelola komoditas melalui ekosistem Danantara.
Menanggapi munculnya berbagai kritik tajam dari sejumlah pengamat maupun pakar terhadap langkah reformasi kebijakan ekonominya, Kepala Negara turut melontarkan otokritik yang menohok.
Prabowo mempertanyakan ke mana saja suara para pakar tersebut selama 34 tahun terakhir ketika kekayaan negara terus digerogoti oleh praktik manipulasi ekspor secara besar-besaran.
Menurutnya, pihak-pihak yang selama puluhan tahun memilih bungkam atas kebocoran devisa negara tersebut tidak memiliki hak moral untuk menghantam upaya pemerintah yang tengah membenahi tata kelola sumber daya alam demi kepentingan rakyat banyak.
“Yang pakar-pakar yang nyerang saya terus, dia kan enggak pernah ribut selama 34 tahun. Di mana hak moral dia untuk hantam saya? Saya mau perbaiki ini kok. Saya mau hentikan kebocoran 34 tahun yang tidak pernah dikoreksi,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam tayangan wawancara yang dipublikasikan kanal resmi CNBC Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penjelasan dengan gestur tegas saat membahas penyelamatan kekayaan sumber daya alam nasional dan penghentian kebocoran devisa negara. (Foto: Dok. Sekretariat Presiden ) – thewasesanews.com
Lebih lanjut, Kepala Negara menantang siapa pun untuk membuktikan apakah sebelum dirinya tampil terbuka di hadapan Sidang Paripurna DPR RI untuk membongkar skandal under-invoicing, pernah ada pejabat publik yang berani menyuarakan persoalan krusial tersebut secara terang-terangan.
Presiden menekankan bahwa keberaniannya membongkar praktik kartel dan manipulasi ekspor tersebut didasari oleh posisinya yang tidak memiliki beban kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Baginya, jabatan Presiden merupakan mandat konstitusional dari rakyat sehingga seluruh pertanggungjawaban politik dan moralnya hanya ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Saya nothing to lose karena saya hanya bekerja untuk rakyat. Saya bertanggung jawab kepada rakyat. Makanya saya tanya ke DPR waktu itu, kalian mau ini terus? Akhirnya mereka setuju kok, DSI, semua partai,” ungkap Prabowo.
Persetujuan lintas fraksi partai politik di parlemen tersebut diperoleh setelah para wakil rakyat melihat langsung fakta kebocoran devisa negara yang begitu mencengangkan.
Dukungan penuh dari DPR RI itu kini menjadi landasan politik yang kokoh bagi pemerintah untuk mengeksekusi agenda kedaulatan komoditas, termasuk operasionalisasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Operasionalisasi bursa domestik tersebut berada di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian tata kelola transaksi komoditas nasional.
Melalui mekanisme bursa domestik dan tata kelola satu pintu di bawah DSI, setiap tonase mineral, batu bara, maupun produk perkebunan strategis yang keluar dari wilayah Indonesia akan tercatat secara akurat sesuai nilai transaksi riilnya di pasar internasional.
Langkah struktural tersebut sekaligus memutus ketergantungan Indonesia terhadap penetapan harga acuan dari bursa komoditas luar negeri yang selama ini merugikan penerimaan negara.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai upaya penggembosan dari kelompok tertentu di luar pemerintahan yang merasa terganggu kenyamanannya akibat penutupan keran kebocoran tersebut.
Kepala Negara menilai bahwa narasi-narasi yang berupaya menggoyang stabilitas pemerintahan maupun membenturkan sesama anak bangsa merupakan taktik klasik divide et impera atau politik adu domba untuk melemahkan kedaulatan sebuah negara.
Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel dalam sesi dialog tersebut turut mencermati dinamika resistensi yang kerap muncul setiap kali pemerintah melakukan terobosan struktural di sektor ekonomi dan sumber daya alam.
Observasi tersebut diamini oleh Presiden Prabowo sebagai konsekuensi logis dari upaya pemberantasan praktik rente yang telah mengakar puluhan tahun di sektor pengelolaan komoditas strategis.
Melalui publikasi dan liputan mendalam media massa nasional, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami secara utuh urgensi di balik pembentukan DSI dan Bursa Mineral sebagai langkah penyelamatan aset bangsa agar kekayaan alam Indonesia benar-benar kembali dinikmati oleh seluruh rakyat.
Narasumber Utama: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel.
Tayangan Sumber: Wawancara Eksklusif Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel bersama Presiden RI Prabowo Subianto (Arsip Dialog Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang / Publikasi Kanal Resmi CNBC Indonesia).
Referensi Berita Pendukung:
Prabowo Bilang RI Kehilangan Rp15.000 T Gegara Praktik Kotor 34 Tahun — CNBC Indonesia (17 September 2026).
Soal Bursa Mineral, Prabowo: Kita Bangun Harga Referensi Indonesia — CNBC Indonesia (14 Agustus 2026).
Bos OJK Lapor Prabowo, Bursa Mineral Meluncur 4 Januari 2027 — CNBC Indonesia (23 Oktober 2026).
Regulasi Rujukan: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 terkait Penguatan Tata Kelola dan Bursa Mineral serta Komoditas Strategis.
