HALMAHERA SELATAN, Thewasesanews.com – Delapan pekerja tambang di kawasan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mengaku mengalami kerugian dengan total mencapai Rp580 juta setelah mengikuti skema investasi yang disebut-sebut berkaitan dengan usaha BRILink. Para pekerja tersebut kini mempertimbangkan menempuh jalur hukum apabila upaya penyelesaian yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil.
Informasi tersebut disampaikan oleh salah satu pihak yang mengaku sebagai korban, berinisial RU (29), warga Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam keterangannya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Sabtu (14/11/2026), RU menyebut seorang rekan kerjanya berinisial ST menawarkan investasi yang diklaim terkait usaha BRILink yang beroperasi di wilayah Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.
Menurut RU, tawaran tersebut mulai disampaikan pada pertengahan 2024. Dalam penawaran itu, ST disebut menjanjikan imbal hasil sebesar 10 persen dari modal yang disetorkan oleh para peserta investasi.
RU mengaku sempat menolak karena merasa ragu terhadap tawaran tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ia mengaku memperoleh informasi dari sejumlah rekan kerja yang disebut telah lebih dahulu berinvestasi dan menerima keuntungan secara rutin.
“Dari informasi yang kami terima saat itu, usaha tersebut disebut berjalan baik dan beberapa orang dikabarkan telah memperoleh keuntungan,” ujar RU.
Merasa yakin dengan informasi tersebut, RU akhirnya memutuskan untuk ikut menyetorkan modal. Dana yang disetorkan disebut mencapai Rp110 juta yang berasal dari fasilitas kredit perbankan.
Namun beberapa waktu setelah penyetoran dana dilakukan, komunikasi dengan pihak yang menawarkan investasi tersebut mulai mengalami kendala. Menurut RU, pesan dan panggilan telepon tidak lagi mendapatkan respons sebagaimana sebelumnya.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan peserta investasi lainnya yang mengaku telah menyetorkan dana dalam jumlah berbeda-beda. Mereka kemudian berinisiatif menelusuri keberadaan ST untuk meminta penjelasan terkait dana yang telah disetorkan.
RU menuturkan bahwa persoalan tersebut sempat dilaporkan kepada pihak terkait di lingkungan kerja dan kemudian difasilitasi dalam sebuah proses mediasi. Dalam pertemuan tersebut, lanjut RU, berbagai pertanyaan diajukan kepada ST terkait penggunaan dana yang diterimanya.
Menurut keterangan RU, dalam mediasi itu ST mengakui telah menerima dana dari sejumlah orang dan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab. Namun demikian, hingga kini para korban mengaku belum memperoleh pengembalian dana sebagaimana yang mereka harapkan.
“Saya akui perbuatan saya dan saya siap bertanggung jawab,” kata RU menirukan pernyataan yang disebut disampaikan ST dalam forum mediasi.
RU juga mengklaim bahwa dalam pertemuan tersebut muncul keterangan mengenai penggunaan dana yang telah diterima. Namun demikian, redaksi belum memperoleh dokumen resmi maupun keterangan langsung dari ST yang dapat mengonfirmasi informasi tersebut.
Selain mempertanyakan penggunaan dana, para peserta investasi juga mengaku berupaya memastikan keberadaan dan status usaha BRILink yang selama ini disebut menjadi dasar penawaran investasi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat dokumen yang dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi terkait hubungan usaha BRILink dengan skema investasi yang dipersoalkan para korban.
Sebagai informasi, BRILink merupakan jaringan layanan keagenan milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memberikan layanan transaksi keuangan melalui agen resmi. Informasi resmi mengenai layanan BRILink dapat diakses melalui situs Bank BRI di https://bri.co.id.
Praktik investasi yang menjanjikan keuntungan tetap atau keuntungan tinggi dalam waktu singkat juga kerap menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masyarakat dapat memverifikasi legalitas suatu investasi melalui kanal resmi OJK di https://www.ojk.go.id.
Baca juga:
https://domainanda.com/cara-mengenali-modus-investasi-bodong
Baca juga:
https://domainanda.com/langkah-hukum-jika-menjadi-korban-penipuan-investasi
Baca juga:
https://domainanda.com/tips-mengecek-legalitas-investasi-sebelum-menanam-modal
RU menyebut terdapat delapan orang yang mengaku mengalami kerugian dalam perkara tersebut dengan total nilai setoran sekitar Rp580 juta. Para korban, kata dia, masih berharap penyelesaian secara baik sebelum menempuh jalur hukum.
“Kami masih berharap ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun apabila tidak ada perkembangan yang jelas, kami mempertimbangkan membawa masalah ini ke jalur hukum,” ujar RU.
Para korban berharap aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian terhadap laporan yang akan mereka sampaikan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai. Menurut mereka, proses hukum diperlukan untuk memperoleh kejelasan terkait aliran dana maupun pertanggungjawaban terhadap kerugian yang mereka klaim alami.
Sampai berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari ST terkait seluruh tuduhan dan klaim yang disampaikan para korban. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memenuhi prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan pihak yang mengaku sebagai korban dan diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu korban berinisial RU.
Seluruh tuduhan, klaim kerugian, dugaan penggunaan dana, serta keterangan mengenai proses mediasi masih merupakan pernyataan sepihak yang disampaikan narasumber kepada redaksi.
Redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari ST maupun dokumen resmi hasil mediasi yang dapat memverifikasi seluruh keterangan tersebut. Oleh karena itu, informasi dalam berita ini harus ditempatkan sebagai dugaan dan klaim yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan dari seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Narasumber: RU (29)
Pihak yang mengaku sebagai korban investasi.
Dasar Hukum Relevan:
1. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
2. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
6. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perlindungan konsumen dan kewaspadaan terhadap investasi ilegal.
