Warta Sejati Santun
Warta Sejati Santun
"Kemerdekaan pers adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Jangan sampai UKW dijadikan alat untuk membatasi atau mendiskriminasi wartawan yang sah secara hukum hanya karena belum mengikuti uji kompetensi. UKW penting, tetapi tidak boleh dimaknai melebihi kedudukannya dalam hukum positif Indonesia," tegas Ketua DPD PPWI Lampung Husin Muchtar.
"Kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FWJI Tangerang Kota. Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kondisi siswa saat ini. Anak-anak kami jadi lebih paham bahaya tawuran, narkoba, dan juga bullying verbal. Ke depan kami akan jadikan ini sebagai bahan pembinaan di jam wali kelas. Kami butuh dukungan semua pihak termasuk media dan organisasi seperti FWJI," ungkap Kepala SMPN 34 Cipete, Asep.
"Kami sangat mengapresiasi keberhasilan awal aparat kepolisian dalam mengungkap kasus ini di lapangan. Namun, kami meminta dengan tegas kepada Kapolres Tangerang Selatan dan Kapolsek Pamulang agar mengembangkan penyelidikan ini hingga ke akar jaringan yang paling dalam. Siapa pemasok utamanya, siapa distributor besarnya, dan siapa pihak yang mengendalikan peredaran obat keras daftar G ini harus diungkap secara tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi," ujar Ketua GWI dalam pernyataan resminya di Tangerang Selatan.
"Saya yakin pemerintah saat ini terus berupaya mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi. Seluruh program yang dijalankan tentu diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu dibutuhkan dukungan dan sinergi dari semua pihak agar setiap program dapat berjalan dengan baik,” terang Kolonel Ginanjar secara optimis di hadapan peserta diskusi.
"Saya habis beli Tramadol sama Trihex, Bang," aku pembeli tersebut dengan raut wajah tegang seraya bergegas meninggalkan lokasi penyelidikan tim media.
"Alhamdulillah hari ini kami bisa berbagi kepada masyarakat, kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dari teman teman yang selalu memberikan semangat kepada kami untuk terus berbagi di hari yang penuh barokah ini," ungkap Patar Haholongan dengan rona bahagia saat diwawancarai oleh awak media di lokasi pembagian.
"Oknum yang bertindak layaknya 'preman berseragam' ini harus diperiksa secara etik dan disiplin demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara. Seharusnya saling menghormati profesi yang bersangkutan dengan komunikasi yang baik," tegas Noto Prayitno melalui rilis resmi organisasi.
"Tidak terima atas perlakuan kasar, fitnah, serta ancaman keselamatan yang menimpanya saat menjalankan fungsi pers, JN didampingi jajaran FWJI DPD Bangka Belitung resmi melaporkan kasus dugaan intimidasi ini ke pihak Kepolisian Resor (Polres) Belitung guna penanganan hukum lebih lanjut".
“Mendorong kamera wartawan, menghalangi pengambilan gambar, merampas alat kerja jurnalistik, hingga mengintimidasi wartawan saat menjalankan tugas merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena pers bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan undang-undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta sesuai Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Jangan biasakan menyelesaikan keberatan terhadap pemberitaan dengan cara intimidasi atau kekerasan karena negara telah menyediakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan ke Dewan Pers, jangan sampai tindakan emosional justru berujung pada persoalan hukum baru.” - Ketua PPWI Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi.
“Melalui kegiatan silaturahmi darsana bersama awak media massa ini, kami dari Dinas Penerangan Angkatan Darat menyampaikan drajat apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers yang selama ini telah darsana menjadi mitra strategis TNI AD dalam menyampaikan berbagai informasi secara objektif, berimbang, dan edukatif kepada publik. Kami berharap hubungan baik dan komunikasi terbuka yang telah terjalin erat selama ini dapat semakin dinalar kuat di era digital saat ini guna memperkaya literasi digital serta membangun kepercayaan masyarakat secara utuh. Peran TNI dalam membantu pemerintah dan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur melalui Batalyon Teritorial Pembangunan, jembatan, hingga darsana penyediaan air bersih merupakan bagian dari tugas yang diamanatkan undang-undang yang perlu dipahami secara akurat oleh publik demi menghadirkan ruang informasi yang sehat, kredibel, dan bermanfaat bagi bangsa.” - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Donny Pramono, S.E., M.Han.
