JAKARTA, Thewasesanews.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi jalan terhormat bagi Gibran Rakabuming Raka di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait posisi Wakil Presiden.
Pandangan tersebut menjadi semakin relevan setelah pada Kamis (12/11/2026) Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Surat pengunduran diri Gibran telah diterima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan keputusan berhenti diambil dengan kesadaran sendiri demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Yusril menjelaskan keputusan tersebut dilatarbelakangi pertimbangan pribadi serta berbagai sorotan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Yusril, Gibran telah mencermati dinamika publik sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk meletakkan jabatan.
Yusril juga menekankan aspek ketatanegaraan dalam proses tersebut.
Dalam pandangannya, pernyataan berhenti yang disampaikan Gibran merupakan keputusan atas kehendak sendiri dan berbeda secara mendasar dengan mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui proses konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Perbedaan tersebut penting karena pengunduran diri secara sukarela tidak dapat disamakan dengan proses pemakzulan.
Pemakzulan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan mempunyai mekanisme tersendiri yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pasal 7A mengatur alasan konstitusional yang memungkinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatan.
Sementara Pasal 7B mengatur tahapan kelembagaan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dalam memproses usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
MPR dalam penjelasan resmi mengenai kewenangannya juga menyebut lembaga tersebut berwenang memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi memutus mengenai alasan konstitusional sebagaimana ditentukan UUD 1945.
Karena itu, proses tersebut tidak dapat dipahami sebagai mekanisme yang memungkinkan MPR langsung memberhentikan Wakil Presiden tanpa tahapan konstitusional ketika konteksnya adalah pemakzulan.
Di sisi lain, keadaan berbeda muncul ketika Wakil Presiden sendiri menyatakan berhenti atas permintaan pribadi.
Yusril berpendapat pernyataan berhenti Gibran tidak memerlukan mekanisme persetujuan untuk menentukan apakah pengunduran tersebut diterima atau ditolak.
Menurut pandangan Yusril, proses berikutnya berkaitan dengan penanganan kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme ketatanegaraan.
UUD 1945 memberikan dasar yang jelas mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan konstitusi sejak terjadinya kekosongan jabatan.
MPR juga mencantumkan kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Dengan demikian, dinamika yang kini berkembang telah bergeser.
Persoalannya tidak lagi sebatas perdebatan mengenai pilihan antara bertahan, menghadapi proses politik, atau mengundurkan diri, tetapi memasuki tahapan bagaimana sistem ketatanegaraan menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai konstitusi.
Pengunduran diri tersebut juga terjadi di tengah perdebatan politik yang sebelumnya berkembang mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR terhadap Gibran.
Dalam mekanisme konstitusional pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, pendapat DPR tidak dengan sendirinya menghasilkan pemberhentian.
Konstitusi memberikan peran kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR sesuai tahapan yang diatur UUD 1945 sebelum proses dapat berlanjut ke MPR.
Kerangka tersebut penting untuk membedakan proses politik dengan proses hukum tata negara.
Yusril sebelumnya memandang penyelesaian melalui pengunduran diri secara sukarela dapat menghindarkan negara dari proses politik dan ketatanegaraan yang lebih panjang.
Namun setelah Gibran menyampaikan pengunduran dirinya, fokus hukum tata negara kini berada pada tindak lanjut lembaga negara terhadap pernyataan berhenti tersebut dan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Yusril mengatakan surat pengunduran diri Gibran disusun secara singkat dan pada intinya menyatakan berhenti atas kemauan sendiri.
Ia juga menjelaskan alasan pribadi yang melatarbelakangi keputusan tersebut tidak dirinci kepada publik.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya juga menyampaikan surat pengunduran diri tersebut tidak memuat penjelasan terperinci mengenai alasan pribadi Gibran.
Langkah Gibran sekaligus menjadi peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia karena menyangkut berakhirnya masa jabatan seorang Wakil Presiden sebelum periode pemerintahan selesai.
Namun proses konstitusional tidak berhenti pada surat pengunduran diri.
Negara tetap harus memastikan setiap tindak lanjut, termasuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, diselenggarakan berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Dalam situasi seperti ini, kepastian hukum menjadi penting agar dinamika politik tidak melahirkan ketidakpastian mengenai keberlangsungan pemerintahan.
Perbedaan antara pengunduran diri, pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan, dan pengisian kekosongan jabatan juga harus dijelaskan secara tepat kepada masyarakat.
Dengan demikian, keputusan mundur tidak seharusnya diperlakukan sebagai akhir dari persoalan ketatanegaraan.
Tahapan berikutnya adalah memastikan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan konstitusional, transparan, serta mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Narasumber: Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Dokumen Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Bahan Pendukung: Keterangan Yusril Ihza Mahendra mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.
Informasi Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai kewenangan MPR dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
