
JAKARTA, Thewasesanews.com — Isu dugaan praktik penyadapan yang belakangan menyita perhatian publik kembali memunculkan perkembangan baru. Nama Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, disebut-sebut masuk dalam daftar ribuan nomor telepon yang dikabarkan menjadi sasaran operasi intersepsi komunikasi oleh pihak tertentu.
Informasi tersebut mencuat setelah Wilson Lalengke menerima pesan aplikasi WhatsApp dari nomor berkode negara +44 (Inggris) pada Senin malam (16/11/2026). Pesan yang dikirimkan dalam format tangkapan layar (screenshot) itu memuat klaim mengenai dugaan aktivitas penyadapan yang disebut menyasar sekitar 6.000 nomor kontak, mencakup sejumlah tokoh nasional, pejabat negara, politisi, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis, hingga kalangan insan pers.
Dalam tangkapan layar yang diterima tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut disebut sebagai salah satu figur utama yang dikabarkan menjadi target pengawasan. Selain itu, berbagai nomor dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kementerian, partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, serta media massa juga tercantum dalam narasi pesan tersebut.
Menyikapi informasi tersebut, Wilson Lalengke sempat menanyakan secara langsung kepada pengirim pesan mengenai kebenaran ketercantuman namanya dalam daftar sasaran yang dimaksud. Pengirim pesan tersebut memberikan jawaban bahwa pimpinan organisasi pewarta warga itu turut masuk dalam pantauan karena sikap kritisnya terhadap sejumlah oknum aparat penegak hukum selama ini.
Wilson Lalengke: Bisa Jadi Hoaks, Namun Jika Terbukti Wajib Diproses Hukum
Menanggapi kabar tersebut, Wilson Lalengke yang juga merupakan alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun 2012 bersikap tenang dan cenderung meragukan validitas informasi dari nomor luar negeri tersebut. Pria yang dikenal aktif mengkritisi berbagai kebijakan publik itu menilai kabar penyadapan terhadap dirinya besar kemungkinan hanya informasi bohong atau hoaks.
“Ah, hoaks itu. Mana mungkinlah mereka menyadap nomor kontak saya. Kalaupun iya, isi rekening saya juga hanya seratus ribu rupiah. Pembicaraan saya dengan kawan-kawan juga hanya seputar kegiatan receh-receh saja,” ujar Wilson Lalengke sambil berseloroh saat dimintai keterangan.
Baca juga: Perlindungan Privasi Warga Negara dan Batasan Hukum Penyadapan di Era Digital
Kendati menanggapinya dengan santai, Wilson Lalengke mengingatkan bahwa isu dugaan penyadapan massal tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, apabila benar terjadi penyadapan terhadap ribuan nomor kontak warga negara secara ilegal tanpa dasar hukum dan prosedur peradilan yang sah, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak konstitusional masyarakat.
“Kalau memang benar ada penyadapan terhadap 6.000 nomor, termasuk nomor kontak saya, dan dilakukan secara ilegal, maka kasus ini wajib diusut sampai tuntas. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum di depan pengadilan,” tegasnya.
Batasan Hukum dan Ancaman Terhadap Ruang Kebebasan Sipil
Dalam sistem negara hukum yang demokratis, praktik penyadapan atau intersepsi komunikasi selalu menjadi isu krusial yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Di Indonesia, perlindungan atas privasi komunikasi dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang setiap orang melakukan intersepsi secara melawan hukum kecuali atas permintaan penegak hukum berdasarkan ketentuan undang-undang.
Di satu sisi, negara memiliki kewenangan terbatas untuk menjaga keamanan nasional dan penegakan hukum. Namun di sisi lain, setiap warga negara memiliki hak fundamental atas perlindungan diri pribadi dan kerahasiaan komunikasi yang wajib dihormati oleh kekuasaan.
Pemikir filsafat politik Inggris, John Locke (1632–1704), menegaskan bahwa tujuan utama dibentuknya negara adalah untuk melindungi hak-hak alamiah manusia, termasuk kebebasan serta keamanan pribadi. Ketika instrumen kekuasaan melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum, legitimasi moral serta akuntabilitasnya akan dipertanyakan publik.
Pandangan serupa dikemukakan filsuf Prancis, Michel Foucault (1926–1984), melalui konsep Panopticon yang menjelaskan bagaimana individu cenderung mengubah perilakunya ketika merasa terus-menerus diawasi. Dalam situasi demikian, kebebasan sipil tidak selalu hilang akibat sanksi fisik, melainkan tergerus oleh rasa takut dan swasensor (self-censorship).
Masyarakat maupun insan pers yang merasa setiap percakapannya rentan disadap sewaktu-waktu akan cenderung membatasi kritik serta mengurangi keberanian dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas ruang publik dan kehidupan demokrasi, sebagaimana pernah diingatkan filsuf Jerman, Jürgen Habermas, mengenai pentingnya ruang publik yang bebas dari intimidasi maupun pengawasan yang melampaui batas hukum.
Baca juga: Kebebasan Pers, Keamanan Digital Jurnalis, dan Penguatan Ruang Publik Demokrasi
Menanti Verifikasi dan Pembuktian Otoritas Berwenang
Hingga berita ini diturunkan, informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap ribuan nomor kontak tersebut masih berstatus klaim sepihak dari pesan berantai dan memerlukan verifikasi teknis maupun penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas terkait. Belum terdapat bukti forensik digital yang dapat memastikan secara definitif bahwa nomor kontak Wilson Lalengke maupun sejumlah tokoh nasional lainnya benar-benar menjadi target intersepsi ilegal.
Meski demikian, beredarnya informasi ini kembali memicu diskusi penting mengenai jaminan keamanan data pribadi, perlindungan kerja-kerja jurnalistik, serta transparansi pengawasan penggunaan teknologi intelijen maupun penyadapan di era digital.
Bagi Wilson Lalengke, esensi dari polemik ini bukan semata-mata soal apakah nomor telepon pribadinya benar disadap atau tidak, melainkan kepastian bahwa supremasi hukum berdiri tegak di atas segala kepentingan serta menjamin ruang privat setiap warga negara tidak diterobos secara sewenang-wenang.
Narasumber Utama: Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A. (Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia / PPWI, Alumnus PPRA-48 Lemhannas RI).
Konteks Informasi: Tanggapan atas pesan WhatsApp dari nomor berkode negara +44 (Inggris) pada Senin malam (16 November 2026) yang memuat tangkapan layar klaim dugaan penyadapan terhadap sekitar 6.000 nomor kontak tokoh nasional, pejabat negara, dan pimpinan organisasi.
Dasar Hukum & Referensi: Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE; serta referensi pemikiran filsafat politik John Locke, Michel Foucault, dan Jürgen Habermas terkait perlindungan ruang privat dan demokrasi.








