LSM KCBI Kecam Dugaan Perusakan Kawasan Konservasi Gunung Sibayak oleh Alat Berat: Jangan Biarkan Paru-Paru Sumut Hancur
Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Koordinator Wilayah Sumatera Utara dan Aceh menyatakan sikap keras terhadap dugaan perusakan lingkungan akibat masuknya alat berat jenis ekskavator hingga ke titik kawah di kawasan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Utara dan Aceh Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI), Rudi Surbakti, menyoroti keberadaan alat berat jenis ekskavator di kawasan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. (Foto: Dok. LSM KCBI Korwil Sumut–Aceh) - thewasesanews.com
MEDAN, Thewasesanews.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Koordinator Wilayah Sumatera Utara dan Aceh secara resmi menyatakan sikap keras terhadap dugaan pembiaran kejahatan lingkungan hidup di kawasan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, LSM KCBI menemukan bukti autentik masuknya alat berat jenis ekskavator hingga mendekati titik kawah, yang dinilai mengancam kelestarian ekosistem pegunungan yang semestinya dilindungi negara.
Dokumentasi pemantauan langsung di lapangan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Koordinator Wilayah Sumatera Utara dan Aceh yang memperlihatkan keberadaan alat berat jenis ekskavator di jalur tanah kawasan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. (Foto: Dok. LSM KCBI Korwil Sumut–Aceh) – thewasesanews.com
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Utara dan Aceh LSM KCBI, Rudi Surbakti, menegaskan bahwa temuan aktivitas alat berat di zona konservasi tersebut menjadi indikator lemahnya pengawasan sekaligus mempertanyakan efektivitas program restorasi ekosistem yang selama ini diklaim oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai kebijakan penutupan jalur pendakian dengan dalih pemulihan alam bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, ketika alat berat justru beroperasi merusak bentang alam tanpa pengawasan ketat.
Lebih lanjut, Rudi Surbakti mengingatkan seluruh pemangku kepentingan bahwa kawasan Gunung Sibayak dengan luas mencapai sekitar 51.600 hektare telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi hutan lindung dan taman hutan raya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1988. Oleh sebab itu, segala bentuk pembukaan lahan, eksploitasi, maupun pengerahan alat berat tanpa izin resmi yang sah merupakan pelanggaran hukum serius terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup.
Ketua Korwil Sumut–Aceh LSM KCBI, Rudi Surbakti, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ragu menempuh langkah hukum secara resmi apabila instansi berwenang maupun aparat penegak hukum tidak segera mengambil tindakan tegas di lapangan. Organisasinya berkomitmen penuh mengawal persoalan tersebut hingga tuntas agar kawasan penyangga kehidupan masyarakat Sumatera Utara tidak rusak akibat ulah oknum yang diduga berlindung di balik lemahnya pengawasan birokrasi.
Dokumen Surat Edaran Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 100.3.4/106/UPTD TAHURA BB/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 mengenai perpanjangan waktu penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak hingga 5 Desember 2026 dengan alasan pemulihan ekosistem serta peningkatan aksesibilitas jalur. (Foto: Dok. LSM KCBI Korwil Sumut–Aceh) – thewasesanews.com
“Upaya penyelamatan kawasan konservasi Gunung Sibayak adalah harga mati. Kerusakan bentang alam yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan teknis penataan jalur, melainkan ancaman nyata bagi kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan ekologis masyarakat di Sumatera Utara,” tegas Rudi Surbakti.
Dokumentasi lapangan temuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Koordinator Wilayah Sumatera Utara dan Aceh yang memperlihatkan satu unit alat berat ekskavator berada di atas jalur tanah bekas pengerukan di kawasan kawah Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 4 November 2026. (Foto: Dok. LSM KCBI Korwil Sumut–Aceh) – thewasesanews.com
Melalui pernyataan sikap resminya, LSM KCBI menyampaikan empat poin tuntutan mendesak kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum:
Mengevaluasi serta mencopot oknum pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terhadap masuknya alat berat ke kawasan kawah Gunung Sibayak.
Mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) beserta jajaran penegak hukum terkait untuk segera menyelidiki, menangkap, serta memproses secara hukum pemilik alat berat maupun aktor intelektual di balik dugaan aktivitas ilegal tersebut.
Menuntut transparansi pengelolaan anggaran serta publikasi laporan capaian program restorasi ekosistem Gunung Sibayak secara terbuka kepada publik.
Meminta penghentian total seluruh aktivitas alat berat dan penarikan segera unit ekskavator keluar dari zona konservasi Gunung Sibayak dalam waktu 1×24 jam.
Menutup keterangannya, LSM KCBI menegaskan akan terus berdiri di garda terdepan bersama masyarakat sipil untuk mengawasi dan memastikan setiap jengkal kawasan konservasi Gunung Sibayak tetap terlindungi dari berbagai praktik perusakan lingkungan yang merugikan rakyat maupun negara.
Dokumen Surat Edaran Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 100.3.4/1/UPTD TAHURA BB/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026 tentang penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak mulai 15 Oktober hingga 15 November 2026 dengan alasan pemulihan ekosistem dan peningkatan aksesibilitas jalur. (Foto: Dok. LSM KCBI Korwil Sumut–Aceh) – thewasesanews.com
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Koordinator Wilayah Sumatera Utara dan Aceh Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) sesuai Kode Etik Jurnalistik, asas praduga tak bersalah, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, serta Hak Jawab secara berimbang bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan, UPT Tahura, maupun pihak terkait lainnya melalui Redaksi The Wasesa News.
Narasumber Utama: Rudi Surbakti (Ketua Koordinator Wilayah Sumatera Utara dan Aceh Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia / LSM KCBI).
Dasar Regulasi & Konteks Peristiwa: Pernyataan sikap dan temuan pemantauan lapangan LSM KCBI Korwil Sumut–Aceh terkait keberadaan alat berat ekskavator di kawasan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1988 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.