KCBI Sebut Pengadaan Laptop 2024 Berpotensi Langgar Perpres dan Aturan LKPP
“Dugaan keberadaan kantor fiktif pada perusahaan pemenang proyek pengadaan laptop tahun 2024 di Bagian Umum Sekretariat Pemkab Bekasi menjadi tamparan keras bagi reformasi birokrasi daerah. Penegasan Kornas LSM KCBI, Luhut Sinaga, mengenai adanya pelanggaran terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 merupakan indikasi kuat terjadinya praktik abuse of power. Inspektorat Jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh tinggal diam dan harus segera melakukan audit forensik digital terhadap sistem SIKAP guna membongkar aktor intelektual di balik persekongkolan anggaran ini.” — Redaksi Wasesa News.
