JAKARTA, Hukum pidana tidak hanya berbicara tentang perbuatan yang telah sempurna, tetapi juga menyentuh wilayah niat, kehendak, dan proses batin manusia sebelum suatu kejahatan benar-benar terjadi. Di sinilah konsep percobaan melakukan tindak pidana (poging) menemukan relevansinya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana…
JAKARTA, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan makna konstitusional terhadap frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.…
KEPULAUAN SULA, Dugaan tata kelola keuangan yang gelap di Desa Pas Ipa, Kecamatan Mangoli Barat, akhirnya memasuki babak baru. Front Persatuan Masyarakat (FPM) resmi menyeret Kepala Desa Pas Ipa, M. Ali Sangaji, ke ranah hukum dengan melaporkan dugaan penyelewengan Dana…
Mojokerto, Buntut celotehan, hinaan dan tuduhan tak mendasar yang dilakukan MM kepada Herianto, Sumidi, Djumain disebuah grup whatshap Gerakan Mojokerto Bangkit (GMB) beberapa hari yang lalu, gabungan ormas, LSM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Mojokerto secara resmi…
JAKARTA, Dalam sistem hukum pidana modern, tidak semua perbuatan melawan hukum harus menunggu akibat nyata untuk dapat dipidana. Hukum pidana hadir bukan semata sebagai reaksi atas kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah bahaya yang secara…
Jakarta, Dewan Pers dan Komnas HAM telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat perlindungan jurnalis di Indonesia. Ini sebagai respons atas maraknya intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Penandatanganan dilakukan berlangsung di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/01/2026),…
Telaah Hukum atas Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 JAKARTA, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan tonggak penting dalam penguatan kebebasan pers dan perlindungan konstitusional terhadap wartawan di…
JAKARTA, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa wartawan yang menjalankan profesinya secara sah tidak dapat…
JAKARTA, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (DPP GAKORPAN) menggelar Forum Dialog Kebangsaan di Mapolda Metro Jaya, Senin (19/01/2026). Pertemuan ini bertujuan membedah implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Kapolri dan Dewan Pers guna memperkuat sinergitas institusi…
JAKARTA, Hukum pidana tidak hanya berbicara tentang perbuatan yang telah terjadi, tetapi juga tentang niat, proses, dan tahapan menuju terjadinya suatu tindak pidana. Dalam kerangka itulah, pengaturan mengenai persiapan (voorbereiding), percobaan (poging), dan perbuatan selesai (voltooid delict) menjadi sangat penting…