
JAKARTA, Thewasesanews.com — Managing Partner Gusti Dalem Pering Law Firm & Partner (GDP Law Firm), Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., resmi memberikan pendampingan hukum kepada Ganda Panjaitan dalam menyampaikan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penguasaan serta pengambilan kendaraan jaminan di Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Barat, Selasa (17/11/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh guna meminta kepastian hukum atas sengketa penyerahan dan penebusan tiga unit kendaraan bermotor yang ditaksir menimbulkan kerugian materiil mencapai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/B/3410/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi pada 30 Agustus 2024 di wilayah Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam uraian laporan yang disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pelapor Ganda Panjaitan menjelaskan kronologi awal penyerahan tiga unit kendaraan masing-masing berupa satu unit Toyota Xenia, satu unit Vespa Piaggio, dan satu unit Hyundai Stargazer kepada pihak terlapor sebagai jaminan.

Permasalahan hukum mulai timbul setelah pihak pelapor melakukan transaksi pembayaran dan proses penebusan kendaraan sesuai kesepakatan awal, namun ketiga kendaraan tersebut diduga tidak kunjung dikembalikan oleh pihak terlapor. Akibat tidak dikembalikannya tiga unit kendaraan roda empat dan roda dua tersebut, pelapor menyatakan menderita kerugian materiil yang ditaksir mencapai sekitar Rp420 juta.
Dalam laporan resmi yang telah teregistrasi di Polres Metro Jakarta Barat tersebut, dugaan peristiwa pidana yang dilaporkan merujuk pada ketentuan Pasal 486 dan/atau Pasal 448 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau perbuatan memaksa orang lain dengan ancaman maupun kekerasan. Kendati demikian, seluruh sangkaan pasal tersebut tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta masih memerlukan pendalaman penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut oleh penyidik kepolisian.
Menanggapi langkah pelaporan tersebut, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., menegaskan bahwa upaya hukum yang ditempuh kliennya merupakan bagian dari penggunaan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum secara bermartabat. Menurutnya, duduk perkara sengketa ini harus diungkap secara terang benderang dan objektif oleh aparat penegak hukum, mulai dari konstruksi hubungan hukum para pihak, kesepakatan awal penyerahan kendaraan, validitas bukti pembayaran, mekanisme penebusan, hingga alasan belum dikembalikannya objek kendaraan tersebut kepada pemiliknya.
“Kami berharap Polres Metro Jakarta Barat dapat menangani laporan ini secara profesional, objektif, dan transparan. Kami akan mengawal prosesnya agar seluruh fakta, keterangan saksi, dokumen transaksi, serta keberadaan kendaraan dapat diperiksa secara menyeluruh,” ujar Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.
Baca juga: Pentingnya Perjanjian Tertulis dan Kepastian Hukum dalam Transaksi Jaminan Kendaraan
Lebih lanjut, pakar hukum sekaligus pimpinan kantor advokat GDP Law Firm tersebut juga memberikan pandangan hukum secara proporsional bahwa tidak setiap persoalan transaksi atau hubungan keperdataan secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun, apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan nantinya ditemukan rangkaian perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka proses penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan berkeadilan.
Selain mengawal proses hukum kliennya, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., memandang perkara ini menjadi pelajaran sekaligus edukasi penting bagi masyarakat luas agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi gadai maupun penyerahan kendaraan sebagai jaminan. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu menuangkan setiap kesepakatan dalam perjanjian tertulis yang jelas, menyimpan seluruh bukti transaksi pembayaran, serta memastikan rincian hak dan kewajiban para pihak terdokumentasi secara sah guna menghindari sengketa di kemudian hari.
Ia pun menekankan pentingnya menyelesaikan setiap perselisihan hukum melalui saluran resmi yang disediakan negara tanpa menempuh cara-cara intimidasi, ancaman, maupun tindakan sepihak yang justru berpotensi melanggar hukum.
“Prinsip kami sederhana, hukum harus menjadi instrumen untuk melindungi hak setiap warga negara, bukan alat untuk menghakimi seseorang. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil,” tegas Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.
Baca juga: Peran Advokat dalam Mengawal Proses Penyelidikan yang Objektif dan Transparan
Menutup keterangannya, Gusti Dalem Pering Law Firm & Partner (GDP Law Firm) menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya proses hukum laporan Ganda Panjaitan sesuai mandat dan kewenangan yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus. Pihak kuasa hukum juga menegaskan sikap menghormati sepenuhnya kewenangan serta mekanisme penyelidikan yang tengah dijalankan oleh jajaran penyidik Polres Metro Jakarta Barat demi tegaknya prinsip keadilan, integritas, dan profesionalisme hukum.
Narasumber Utama: Dr. I Made Subagio, S.H., M.H. (Managing Partner Gusti Dalem Pering Law Firm & Partner / GDP Law Firm, selaku kuasa hukum pelapor Ganda Panjaitan).
Dokumen & Konteks Peristiwa: Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/B/3410/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya tertanggal Selasa, 17 November 2026, terkait peristiwa pada 30 Agustus 2024 di wilayah Sukabumi Selatan, Jakarta Barat.








