JAKARTA UTARA, Thewasesanews.com – LBH Harimau Raya DPC Jakarta Utara memperluas layanan hukum di wilayahnya dengan melantik dua Pos Bantuan Hukum (Posbakum), masing-masing untuk Kecamatan Kelapa Gading dan Kecamatan Cilincing, Rabu (11/11/2026).
Pelantikan dilaksanakan di Sekretariat Posbakum Kelapa Gading, Jalan Rawa Indah, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Ketua DPC LBH Harimau Raya Jakarta Utara, Rama Rahadian, bersama jajaran menghadiri sekaligus memimpin rangkaian pelantikan dua Posbakum tersebut.
Pembentukan Posbakum Kelapa Gading dan Cilincing diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, konsultasi, advokasi, serta pendampingan hukum di tingkat wilayah.
Menurut Rama Rahadian, keberadaan Posbakum diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan ketika menghadapi persoalan hukum.
Ia menekankan pentingnya prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai bagian dari pelayanan yang ingin dibangun LBH Harimau Raya.
“Hukum tidak boleh lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semua sama di mata hukum,” ujar Rama Rahadian dalam keterangannya.
Dalam kesempatan tersebut, Rama Rahadian turut menyampaikan ucapan selamat kepada Haryadi sebagai Ketua Posbakum Kelapa Gading dan Laode Muhammad Asran sebagai Ketua Posbakum Cilincing beserta jajaran masing-masing.
DPC LBH Harimau Raya Jakarta Utara berharap kedua Posbakum yang baru dilantik dapat membangun koordinasi dengan Posbakum Kecamatan Koja yang sebelumnya telah terbentuk.
Pelantikan Posbakum Kecamatan Koja pada September 2026 sebelumnya juga diarahkan untuk memperluas akses pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Dalam kegiatan tersebut Rama Rahadian juga tercatat sebagai Ketua DPC LBH Harimau Raya Jakarta Utara.
Dengan bergabungnya Kelapa Gading dan Cilincing, DPC LBH Harimau Raya Jakarta Utara kini mendorong koordinasi layanan pada tiga wilayah, yakni Koja, Kelapa Gading, dan Cilincing.
Penguatan jaringan tersebut diharapkan tidak hanya menambah struktur organisasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan hukum yang responsif terhadap persoalan masyarakat.
DPC LBH Harimau Raya Jakarta Utara menyatakan pelayanan yang disiapkan meliputi penerimaan konsultasi hukum, advokasi, serta pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat dan kewenangan organisasi.
Menurut Rama Rahadian, kantor LBH Harimau Raya Jakarta Utara juga disiapkan untuk menerima keluhan dan konsultasi masyarakat.
Pelayanan hukum di tingkat masyarakat mempunyai relevansi dengan prinsip akses terhadap keadilan yang diatur dalam sistem hukum nasional.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa negara menjamin hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Undang-undang tersebut juga menempatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum menurut UU tersebut dapat meliputi persoalan hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39234/uu-no-16-tahun-2011
Namun, terdapat perbedaan penting antara penggunaan istilah Posbakum secara organisasi dan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dibiayai atau dilaksanakan dalam kerangka UU Nomor 16 Tahun 2011.
Undang-undang tersebut mensyaratkan Pemberi Bantuan Hukum berupa lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan berdasarkan ketentuan undang-undang, sementara mekanisme pendanaan negara juga berkaitan dengan proses verifikasi dan akreditasi.
https://peraturan.bpk.go.id/Download/33561/PP%20Nomor%2042%20Tahun%202013.pdf
Karena itu, keberadaan Posbakum LBH Harimau Raya dalam berita ini diposisikan sebagai unit layanan yang dibentuk organisasi untuk mendekatkan pelayanan hukumnya kepada masyarakat.
Secara nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga tengah memperluas pendekatan layanan hukum yang lebih dekat kepada masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum.
Portal resmi BPHN menjelaskan layanan Posbankum dapat mencakup informasi hukum, konsultasi, bantuan penyusunan dokumen, mediasi, hingga mekanisme rujukan sesuai model layanan yang berlaku.
https://bantuanhukum.bphn.go.id/)
https://bantuanhukum.bphn.go.id/services
Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan memperkecil jarak masyarakat dengan layanan hukum, terutama bagi warga yang tidak mengetahui harus mencari bantuan ke mana ketika menghadapi persoalan.
DPC LBH Harimau Raya Jakarta Utara berharap Posbakum Kelapa Gading, Cilincing, dan Koja dapat bersinergi sehingga pengaduan maupun kebutuhan konsultasi masyarakat dapat ditangani secara terkoordinasi.
Selain memperluas jaringan Posbakum, LBH Harimau Raya Jakarta Utara juga sedang mempersiapkan agenda penyampaian pendapat yang menurut bahan informasi organisasi direncanakan berlangsung pada 16 November 2026.
Rencana aksi tersebut merupakan agenda terpisah dari pelantikan Posbakum.
LBH Harimau Raya sebelumnya juga telah melakukan komunikasi dengan Polres Metro Jakarta Utara. Pada Oktober 2026, organisasi tersebut mengikuti kegiatan Ngariung Kamtibmas bersama Kapolres Metro Jakarta Utara untuk membangun dialog dan komunikasi mengenai persoalan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan pelantikan dua Posbakum baru, tantangan berikutnya adalah memastikan keberadaan unit pelayanan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan berhenti pada pembentukan struktur organisasi.
Konsistensi jam layanan, kompetensi pendamping, mekanisme penanganan pengaduan, koordinasi antarpengurus, serta kemampuan memberikan rujukan yang tepat akan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan.
DPC LBH Harimau Raya Jakarta Utara berharap pengurus yang baru dilantik mampu menjaga integritas organisasi dan menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, mudah dijangkau, serta tidak membeda-bedakan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Narasumber: Rama Rahadian
Ketua DPC LBH Harimau Raya Jakarta Utara.
Haryadi
Ketua Posbakum Kelapa Gading.
Laode Muhammad Asran
Ketua Posbakum Cilincing.
Dokumen Rujukan: Bahan informasi/rilis pelantikan Posbakum Kelapa Gading dan Posbakum Cilincing oleh DPC LBH Harimau Raya Jakarta Utara, Rabu (11/11/2026).
Bahan Pendukung: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Publikasi Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai layanan Pos Bantuan Hukum dan perluasan akses terhadap keadilan.
