JAKARTA, Thewasesanews.com – Revisi UU LLAJ membahas persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), transportasi berbasis aplikasi, pengembangan teknologi kendaraan, registrasi kendaraan bermotor hingga pengelolaan transportasi massal berbasis jalan.
Sejumlah isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang saat ini berproses di DPR RI bersama pemerintah.
Dalam rangka menghimpun masukan bagi penyempurnaan regulasi, Komisi V DPR RI turut melibatkan kalangan akademisi untuk memberikan perspektif keilmuan mengenai berbagai persoalan transportasi yang berkembang.
Berdasarkan rilis Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti yang diterima redaksi, kalangan akademisi yang memberikan masukan antara lain berasal dari ITL Trisakti, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada.
Keterlibatan akademisi diharapkan membantu pembentuk undang-undang menyusun regulasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan pola transportasi, teknologi kendaraan, keselamatan jalan, serta perkembangan layanan transportasi berbasis platform digital.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 sebelumnya telah disetujui menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 21 Juli 2026.
Pemerintah kemudian menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM kepada Komisi V DPR RI pada 30 September 2026 untuk melanjutkan pembahasan bersama.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam revisi tersebut adalah kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau ODOL.
DPR sebelumnya menegaskan bahwa penanganan ODOL tidak seharusnya hanya membebankan tanggung jawab kepada pengemudi. Pembahasan RUU juga diarahkan pada pertanggungjawaban yang lebih luas terhadap pemilik kendaraan, korporasi, maupun pemilik barang.
Persoalan tersebut berkaitan erat dengan keselamatan lalu lintas dan dampak kendaraan angkutan terhadap infrastruktur jalan.
Selain ODOL, transportasi berbasis aplikasi menjadi salah satu materi penting dalam pembaruan UU LLAJ. Ketika UU Nomor 22 Tahun 2009 dibentuk, perkembangan layanan transportasi daring belum seperti kondisi saat ini.
Perkembangan ojek dan taksi berbasis aplikasi kemudian menghadirkan kebutuhan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengemudi, perusahaan aplikasi, pengguna jasa, mekanisme pelayanan, serta tata kelola transportasi digital.
Pembahasan revisi juga mencakup penambahan instansi pembina dalam penyelenggaraan LLAJ. Pemerintah sebelumnya menyetujui usulan DPR mengenai keterlibatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pendidikan berlalu lintas, Kementerian Kesehatan terkait penanganan pascakecelakaan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyelenggaraan sistem digital di bidang jalan.
Dalam bahan rilis ITL Trisakti, Wakil Rektor III ITL Trisakti Dr. Aang Gunawan, AMTrD., M.M., menyampaikan sejumlah pandangan akademis mengenai substansi yang dinilai penting dalam pembaruan regulasi LLAJ.
Masukan tersebut mencakup kendaraan bermotor dan perlengkapannya, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, manajemen dan rekayasa lalu lintas, dana preservasi jalan, hingga pengelolaan dana angkutan massal berbasis jalan.
“Sebagai perguruan tinggi yang fokus pada bidang transportasi dan logistik, ITL Trisakti memiliki tanggung jawab akademis untuk memberikan pandangan berbasis keilmuan agar regulasi LLAJ yang dibentuk benar-benar adaptif terhadap perkembangan teknologi, keselamatan, kebutuhan masyarakat, dan perubahan sistem transportasi,” demikian kutipan yang dirangkum dari pandangan akademis Dr. Aang Gunawan dalam bahan rilis ITL Trisakti.
Dalam aspek kendaraan bermotor, perhatian diarahkan antara lain pada pengembangan riset dan inovasi teknologi LLAJ, penyusunan peta jalan riset, pengembangan teknologi kendaraan dan perlengkapannya, serta pengelolaan data untuk mendukung keselamatan dan kinerja transportasi.
Masukan akademis juga menyoroti pentingnya menyesuaikan ketentuan perlengkapan kendaraan dengan perkembangan teknologi.
Bidang registrasi dan identifikasi kendaraan turut menjadi perhatian, antara lain menyangkut administrasi kendaraan bermotor, kendaraan listrik berbasis baterai, bukti perolehan kendaraan yang sah, SIM, STNK, TNKB, serta proses pengujian kompetensi pengemudi.
Namun dalam perkembangan resmi pembahasan RUU, Komisi V DPR RI sebelumnya menyatakan revisi tersebut tidak dimaksudkan mengubah pembagian kewenangan antarlembaga terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
Aspek manajemen dan rekayasa lalu lintas juga dipandang perlu mengikuti perkembangan sistem transportasi perkotaan.
Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan memegang peranan penting untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Pemanfaatan teknologi juga semakin relevan dengan berkembangnya konsep transportasi terintegrasi dan smart city.
Masukan lainnya berkaitan dengan pembiayaan transportasi, termasuk ruang lingkup penggunaan dana, sumber pendanaan, kelembagaan pengelola, serta keberlanjutan angkutan massal berbasis jalan.
Pengelolaan pendanaan transportasi dinilai perlu memiliki kepastian agar dapat mendukung perencanaan, pengadaan, operasional, serta pemeliharaan layanan angkutan massal secara berkelanjutan.
Sementara itu, UU Nomor 22 Tahun 2009 yang masih berlaku telah mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai satu kesatuan sistem yang mencakup lalu lintas, angkutan jalan, jaringan, prasarana, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, dan pengelolaannya.
Setelah berlaku lebih dari satu dekade, perubahan teknologi dan pola mobilitas masyarakat menjadi salah satu alasan regulasi tersebut perlu disempurnakan.
RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ tetap berada dalam proses legislasi. Karena itu, materi dan formulasi pasal masih dapat mengalami perubahan selama pembahasan DPR bersama pemerintah sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.
Keterlibatan akademisi, pemerintah, DPR, pelaku transportasi, pengemudi, dan masyarakat diharapkan membuat regulasi akhir tidak hanya mampu menjawab persoalan hari ini, tetapi juga memiliki daya adaptasi terhadap perkembangan sistem transportasi pada masa mendatang.
Narasumber: Dr. Aang Gunawan, AMTrD., M.M.
Wakil Rektor III Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti.
Sumber Informasi: Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti.
Dokumen Rujukan: Bahan press release ITL Trisakti mengenai pandangan akademis terhadap pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Bahan Pendukung: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dokumen dan publikasi resmi DPR RI mengenai RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Informasi pembahasan RUU LLAJ antara DPR RI dan Pemerintah sepanjang 2026.
Kontak Media: Widi Nugroho
ITL Trisakti.
WhatsApp : +62 852-8454-6960
Email : widi-nugroho@trisakti.ac.id
