FSPPI Temui BPJS Ketenagakerjaan, Dorong Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Film

“Dengan kehadiran Ketua Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia, kami menyambut baik. Insyaallah, kita akan melakukan kerja sama dengan FSPPI, tentunya untuk memastikan seluruh pekerja perfilman yang ada di Indonesia bisa terlindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Agung Nugroho.

JAKARTA, Thewasesanews.com – FSPPI temui BPJS Ketenagakerjaan untuk mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja perfilman Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ketua Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) Dr. Rizal Djibran bertemu Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dr. Agung Nugroho, S.H., M.H., untuk membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan, khususnya akses pekerja film terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya FSPPI memperluas perlindungan bagi pekerja di industri perfilman yang memiliki karakter pekerjaan beragam, termasuk pola kerja berbasis proyek dan hubungan kerja yang tidak selalu berlangsung secara tetap.

Dalam pertemuan tersebut, FSPPI menyampaikan perhatian terhadap hak pekerja perfilman untuk mendapatkan kesempatan dan akses terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pertemuan FSPPI dan BPJS Ketenagakerjaan membahas perlindungan jaminan sosial pekerja perfilman.
Dokumentasi pertemuan pengurus Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) dengan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta. (Foto: Dokumentasi FSPPI). – thewasesanews.com

Persoalan perlindungan pekerja sebelumnya juga menjadi bagian dari agenda advokasi FSPPI. Federasi tersebut telah mendorong penguatan daya tawar, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga jaminan sosial bagi berbagai profesi yang terlibat dalam industri perfilman.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri menyediakan skema perlindungan bagi kelompok Bukan Penerima Upah (BPU), termasuk pekerja lepas dan pekerja di luar hubungan kerja formal. Program bagi peserta BPU mencakup Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sesuai ketentuan kepesertaan yang berlaku.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dr. Agung Nugroho menyambut positif kunjungan dan inisiatif yang dibawa FSPPI.

“Dengan kehadiran Ketua Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia, kami menyambut baik. Insyaallah, kita akan melakukan kerja sama dengan FSPPI, tentunya untuk memastikan seluruh pekerja perfilman yang ada di Indonesia bisa terlindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Agung Nugroho.

Pernyataan tersebut membuka peluang bagi komunikasi lebih lanjut antara BPJS Ketenagakerjaan dan FSPPI dalam memperluas akses perlindungan jaminan sosial bagi pekerja industri perfilman.

Sementara itu, Ketua FSPPI Dr. Rizal Djibran menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan BPJS Ketenagakerjaan dalam menerima aspirasi yang disampaikan organisasi pekerja perfilman.

Dalam pertemuan tersebut, Rizal juga menyerahkan sebuah buku sebagai cendera mata kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan.

FSPPI menilai pekerja perfilman merupakan bagian penting dari ekosistem industri kreatif nasional. Industri film tidak hanya melibatkan pemeran dan sutradara, tetapi juga berbagai profesi di balik produksi, mulai dari kru kamera, tata artistik, suara, penyuntingan, produksi, hingga pekerja teknis lainnya. Keragaman profesi tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian FSPPI dalam agenda perlindungan pekerja perfilman.

Karakter pekerjaan yang dapat berlangsung berdasarkan proyek menjadi salah satu alasan pentingnya akses perlindungan sosial yang dapat menjangkau pola kerja di luar hubungan kerja konvensional.

Dalam informasi resminya, BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kategori Bukan Penerima Upah mencakup pekerja yang melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri, termasuk pekerja di luar hubungan kerja dan pekerja lepas. BPJS Ketenagakerjaan juga mencantumkan pekerja seni sebagai salah satu contoh kelompok yang dapat termasuk dalam kategori tersebut.

Pertemuan FSPPI dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi dan kerja sama yang lebih konkret sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku, sehingga akses perlindungan jaminan sosial bagi pekerja perfilman semakin luas.

Bagi FSPPI, perlindungan sosial menjadi salah satu bagian dari upaya membangun ekosistem perfilman yang tidak hanya produktif dalam menghasilkan karya, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian terhadap pekerja yang terlibat di dalam proses produksi.

Pertemuan berlangsung dengan agenda pembahasan perlindungan pekerja dan ditutup dengan harapan agar komunikasi antara kedua pihak dapat berlanjut menuju langkah yang memberikan manfaat bagi pekerja perfilman di berbagai daerah.


Narasumber: Dr. Rizal Djibran, Ketua Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI).
Dr. Agung Nugroho, S.H., M.H., Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.


Dokumen Rujukan: Bahan informasi/rilis kunjungan pengurus Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) ke Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (9/11/2026), yang diterima redaksi The Wasesa News.

Logo The Wasesa News
Ariiland

Leave a Reply