
JAKARTA, Thewasesanews.com — Desakan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mencabut Ujung Kulon dari peta tambang menguat seiring mencuatnya penolakan atas wacana pemindahan badak Jawa ke kawasan Alas Purwo. Polemik ini bermula dari beredarnya peta lampiran Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 bertanggal 12 Februari 2026 yang ditandatangani Bahlil Lahadalia, yang memperlihatkan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam zona berwarna kuning sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.
Dalam peta lampiran tersebut, warna kuning pada bagian kawasan Ujung Kulon merujuk pada status Wilayah Usaha Pertambangan atau WUP. Penandaan administratif itu memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat, pegiat lingkungan, serta sejumlah kalangan politik di Banten. Publik menilai keberadaan zona kuning tersebut sebagai indikasi awal dibukanya ruang aktivitas pertambangan di kawasan konservasi.
Sorotan terhadap peta wilayah pertambangan itu mencuat hampir bersamaan dengan munculnya wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo di Jawa Timur. Bagi masyarakat dan pihak yang menolak rencana tersebut, kedua isu ini dinilai saling berkelindan dalam perdebatan tata ruang dan perlindungan satwa. Munculnya gagasan relokasi satwa langka di tengah polemik peta tambang memancing kecurigaan sekaligus perdebatan tajam di ruang publik.
Kementerian ESDM merespons kritik yang berkembang dengan menyatakan bahwa belum ada izin tambang yang diterbitkan di kawasan tersebut. Penjelasan itu dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa aktivitas eksploitasi pertambangan sudah berjalan di lapangan. Namun, pernyataan bahwa izin belum terbit justru memicu pertanyaan baru mengenai alasan dimasukkannya kawasan konservasi ke dalam peta sejak awal.
Kata kunci berupa frasa “belum” dinilai mengandung kerawanan kebijakan yang patut dicermati secara serius. Publik mempertanyakan urgensi pencantuman kawasan lindung seperti Ujung Kulon dalam dokumen peta pertambangan apabila tidak ada rencana penambangan. Dalam tata kelola perizinan, penetapan wilayah pertambangan kerap dipandang sebagai tahapan awal sebelum penerbitan izin di masa mendatang.
Kekhawatiran yang berkembang di masyarakat bertumpu pada logika bahwa status dalam peta hari ini dapat mempermudah penerbitan izin pada hari esok. Ketika suatu kawasan sudah tercatat sebagai wilayah pertambangan, proses administratif berikutnya dianggap lebih terbuka dibandingkan kawasan yang sama sekali tidak tercantum. Kondisi inilah yang mendorong tuntutan pencabutan keputusan menjadi agenda mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti.
Baca Juga: Ikuti Berita Terbaru dan Liputan Lingkungan serta Kebijakan Publik di The Wasesa News
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat terakhir badak Jawa yang jumlahnya sangat terbatas di dunia. Kawasan ini juga menyandang status sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO dan kawasan konservasi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Memasukkan kawasan bernilai ekologis tinggi ke dalam peta pertambangan dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan hidup.
Wacana memindahkan badak Jawa ke Alas Purwo dipandang membawa risiko besar bagi kelangsungan hidup satwa tersebut. Badak Jawa memiliki ketergantungan pada kondisi ekosistem dan habitat aslinya, termasuk ketersediaan pakan serta karakteristik lingkungan setempat. Mengalihkan satwa ke wilayah dengan iklim dan ekosistem yang berbeda dikhawatirkan dapat mempercepat laju kepunahan.
Secara hukum, mempertahankan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, memiliki pijakan kuat dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun kerangka konservasi global. Regulasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem—termasuk ketentuan perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta pengelolaan taman nasional—menempatkan kelestarian satwa terancam punah dan keutuhan habitat alaminya sebagai prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan pemanfaatan ruang yang merusak. Selain itu, status Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO dan kawasan konservasi yang telah dilindungi secara hukum menuntut agar setiap kebijakan pengelolaan satwa maupun tata ruang mengutamakan keselamatan populasi di habitat alaminya, berbasis kajian ilmiah yang ketat, serta tidak mengabaikan daya dukung ekosistem asli di Banten.
Pegiat lingkungan hidup telah lama mengingatkan dampak luas dari ekspansi industri pertambangan di Indonesia. Pembukaan lahan tambang berpotensi merusak tutupan hutan dan menggerus habitat alami berbagai jenis satwa. Selain itu, aktivitas tambang kerap menimbulkan persoalan ekologis yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup warga di sekitarnya.
Pencemaran sungai menjadi salah satu keluhan yang sering muncul dari wilayah sekitar operasi pertambangan. Aliran air yang tercemar limbah atau sedimen dapat menurunkan kualitas air untuk kebutuhan sehari-hari maupun pertanian. Di sisi lain, sengketa lahan juga sering memicu konflik agraria dan mempersempit ruang hidup masyarakat setempat.
Lubang bekas galian tambang yang dibiarkan terbuka tanpa penanganan memadai juga meninggalkan risiko keselamatan bagi warga. Kawasan bekas tambang yang tidak direklamasi kerap menimbulkan kecelakaan fatal, termasuk bagi anak-anak dan penduduk sekitar. Rangkaian dampak tersebut membuat masyarakat lokal dan satwa liar menanggung beban lingkungan dan sosial yang berat.
Kritik publik juga menyoroti persoalan pemerataan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Meskipun potensi sumber daya alam tergolong besar, kesejahteraan warga di banyak daerah penghasil tambang dinilai belum sebanding. Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi hasil kekayaan alam bagi masyarakat luas.
Sektor pertambangan di Indonesia juga diiringi catatan masalah tata kelola, seperti dugaan korupsi perizinan dan praktik permainan konsesi. Berbagai kasus pengawasan dan penegakan hukum menunjukkan adanya celah regulasi yang rawan disalahgunakan. Akibatnya, pengelolaan tambang sering dipersepsikan lebih menguntungkan kelompok tertentu ketimbang memberi manfaat merata bagi rakyat.
Atas dasar berbagai persoalan tersebut, tuntutan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dirumuskan secara tegas. Keputusan yang memasukkan kawasan Ujung Kulon ke dalam peta wilayah pertambangan diminta dicabut secepatnya. Pencabutan itu diharapkan dituangkan dalam keputusan resmi dan tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Langkah klarifikasi dinilai belum cukup apabila hanya berupa bantahan lisan atau pernyataan singkat di media. Dokumen resmi berupa pencabutan atau perubahan peta lampiran diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada publik. Kejelasan administratif dibutuhkan agar status perlindungan Ujung Kulon tidak menyisakan ruang tafsir yang meragukan.
Selain pencabutan keputusan pertambangan, desakan juga diarahkan agar wacana pemindahan badak Jawa dihentikan. Upaya pelestarian satwa dinilai seharusnya bertumpu pada perlindungan habitat asli serta pengawasan kawasan konservasi yang ketat. Pemindahan satwa dipandang bukan langkah yang tepat apabila persoalan tata ruang dan perlindungan kawasan belum tuntas.
Pada akhirnya, polemik seputar Ujung Kulon dan badak Jawa menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan dalam menjaga kawasan konservasi. Perlindungan terhadap warisan alam dan satwa langka menuntut ketegasan regulasi serta komitmen nyata di lapangan. Dari polemik ini mengemuka sikap tegas bahwa yang seharusnya disingkirkan dari Ujung Kulon bukanlah badak Jawa, melainkan kepentingan pertambangan di kawasan lindung.
Untuk pemantauan lebih lanjut mengenai kebijakan energi, sumber daya mineral, serta konservasi kawasan lindung, rujukan resmi dapat diakses melalui Portal Resmi Kementerian ESDM serta Portal Resmi Kementerian Kehutanan.
Objek & Pejabat Terkait: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 bertanggal 12 Februari 2026 (peta lampiran Wilayah Pertambangan Provinsi Banten).
Konteks Peristiwa: Desakan pencabutan status Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon serta penolakan wacana pemindahan badak Jawa ke kawasan Alas Purwo, Jawa Timur.
Isu Utama: Perlindungan habitat badak Jawa dan Situs Warisan Dunia UNESCO, kepastian hukum pencabutan peta lampiran, serta dampak ekologis dan tata kelola pertambangan.
Kerangka Konservasi Nasional: Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE) beserta aturan pelaksana perlindungan jenis satwa dilindungi dan pengelolaan taman nasional, serta peraturan teknis translokasi/penanganan satwa liar berbasis kajian ilmiah.
Status & Pengakuan Global: Penetapan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai UNESCO World Heritage Site serta komitmen perlindungan spesies berstatus kritis (Critically Endangered).








