
JAKARTA, Thewasesanews.com — Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional yang juga menjabat Kepala Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, menilai Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang paling sesuai dengan kriteria calon Wakil Presiden RI. Penilaian tersebut disampaikan Yuddy melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), dengan membaca sikap partai-partai koalisi dalam dinamika pengisian kursi Wakil Presiden.
Menurut Yuddy, sikap Partai Golkar—yang pada Pilpres 2024 mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden—serta sikap Partai Demokrat yang tidak mengajukan nama kandidat memiliki makna politik yang jelas dalam peta koalisi saat ini.
“Artinya apa? Mendukung Dasco,” ujar Yuddy Chrisnandi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Kecenderungan serupa juga terlihat pada sebagian besar partai koalisi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menyebut hampir seluruh ketua umum partai tidak mengajukan kadernya sendiri. Di tengah dinamika tersebut, sejumlah kader Partai Gerindra mengemuka, termasuk Sufmi Dasco Ahmad yang turut disebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebagai figur potensial pengganti Gibran.
Baca Juga: Ikuti Berita Terbaru Politik Nasional, Dinamika Koalisi, dan Kebijakan Publik di The Wasesa News
Yuddy menegaskan bahwa Partai Golkar siap mendukung sosok calon wakil presiden yang diajukan atau dipilih oleh Presiden. Ia menilai kedekatan tokoh Partai Gerindra dengan Presiden menjadi faktor yang turut memengaruhi pembacaan arah politik tersebut.

“Golkar sudah menebak siapa yang dimaksud. Tidak ada tokoh di Golkar yang sedekat tokoh Gerindra dengan Presiden,” kata Yuddy.
Sebelumnya, pada pekan lalu, Yuddy telah merumuskan sejumlah kriteria calon Wakil Presiden ideal, di antaranya memiliki rekam jejak kepercayaan yang lama dari Presiden, sejalan secara visi, mampu berkomunikasi dengan parlemen dan kekuatan politik, memahami aspek ekonomi dan anggaran, serta mampu menyerap aspirasi publik. Ia memastikan penyusunan kriteria tersebut dilakukan tanpa mengarah pada figur tertentu sejak awal.
“Saya tidak berpretensi pada nama tertentu saat membuat kriteria. Belakangan berkembang sejumlah nama dari Partai Gerindra, dan secara objektif nama Dasco yang paling tepat dengan kriteria tersebut,” tutur Yuddy.
Dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad juga muncul dari luar Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai Dasco layak karena kapasitasnya dalam berkomunikasi, berkonsolidasi, serta merajut berbagai kekuatan politik. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan partainya akan memberikan dukungan apabila nama Dasco tercantum dalam surat yang disampaikan Presiden.
Selain suara dari kalangan elite dan partai politik, dukungan juga disuarakan secara personal oleh sejumlah anggota DPD RI serta berbagai kelompok masyarakat, seperti Jaringan Aktivis ProDem, APKLI Merah Putih, Aliansi Masyarakat Maluku di Jakarta, dan kalangan relawan Gibran.
Menyikapi berbagai dukungan yang mengemuka, Sufmi Dasco Ahmad meminta seluruh pihak untuk menghormati kewenangan konstitusional Presiden dalam mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan jadwal yang berkembang, Presiden dijadwalkan menyerahkan nama-nama tersebut paling lambat pada 25 November 2026.
Untuk informasi resmi terkait penyelenggaraan pemerintahan negara, agenda kenegaraan, dan mekanisme ketatanegaraan Republik Indonesia, rujukan dapat diakses melalui Portal Resmi Pemerintah Republik Indonesia.
Narasumber & Pernyataan Utama: Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi (Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional dan Kepala Balitbang DPP Partai Golkar) dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), serta tanggapan dari Sufmi Dasco Ahmad.
Tokoh & Unsur Terkait: Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), Ahmad Doli Kurnia (Wakil Ketua Umum Partai Golkar), Saan Mustopa (Wakil Ketua Umum Partai NasDem), Said Abdullah (Ketua DPP PDI Perjuangan), anggota DPD RI, serta elemen masyarakat dan relawan; jadwal penyampaian nama kepada MPR paling lambat 25 November 2026.
Rujukan Konstitusional & Institusional: Ketentuan pengisian jabatan Wakil Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 serta Portal Resmi Pemerintah Republik Indonesia.








