UU Perampasan Aset.

UU Perampasan Aset Disahkan: Negara Harus Tegas terhadap Harta Hasil Kejahatan, tetapi Jangan Sampai Merampas Hak Rakyat yang Tidak Bersalah

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dipandang sebagai tonggak penting pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan, namun pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi prinsip negara hukum, pembuktian objektif, serta perlindungan terhadap hak milik warga negara dan pihak ketiga yang beritikad baik.

JAKARTA, Thewasesanews.com — Pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada Kamis, 19 November 2026, menandai babak penting dalam pembaruan hukum pidana dan pemulihan aset di Indonesia. Setelah melewati proses pembahasan yang panjang, negara akhirnya memperkuat perangkat hukum untuk menelusuri, mengamankan, hingga memulihkan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

​Sebagai praktisi dan akademisi hukum, saya menilai langkah legislasi ini sebagai kemajuan yang patut diapresiasi dalam memperkuat pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi. Meski demikian, dukungan terhadap penegakan hukum yang tegas tidak boleh mengaburkan sikap kritis terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat implementasi.

​Negara memang harus hadir secara kuat dan berwibawa dalam menghadapi kejahatan. Namun, kekuatan negara wajib dibatasi secara ketat oleh prinsip negara hukum, keadilan prosedural, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

​Selama ini, pendekatan penegakan hukum pidana terlalu sering bertumpu pada pemidanaan badan melalui penjara. Padahal, dalam banyak perkara kejahatan ekonomi, kerugian paling besar justru terletak pada penguasaan harta kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum.

​Pelaku kejahatan dapat dijatuhi pidana penjara, sementara hasil kejahatannya dialihkan kepada pihak lain, disamarkan melalui struktur korporasi, atau diubah menjadi aset properti, kendaraan, maupun instrumen investasi. Dalam situasi seperti itu, pemidanaan terhadap pelaku semata belum tentu memulihkan kerugian negara maupun masyarakat.

​Karena itu, filosofi dasar perampasan aset harus dipahami sebagai instrumen untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dapat menikmati hasil maupun keuntungan dari tindak pidana. Namun, garis pemisah antara perampasan aset hasil kejahatan dan pengambilan harta warga yang tidak terlibat harus dijaga secara tegas.

​Aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana harus dipisahkan secara jernih dari harta kekayaan milik warga yang tidak bersalah. Pembedaan mendasar inilah yang harus dipahami publik sekaligus menjadi rambu etik dan hukum bagi seluruh aparat penegak hukum.

​Salah satu terobosan krusial dalam regulasi ini adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang menghukum pelaku. Skema ini memang dibutuhkan pada kondisi tertentu, misalnya ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan pidana.

​Baca Juga: Ikuti Kolom Opini, Kajian Hukum, dan Berita Nasional Terbaru di The Wasesa News

​Meski demikian, mekanisme tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai perampasan tanpa pembuktian, tanpa pemeriksaan peradilan yang adil, atau tanpa ruang pembelaan bagi pemegang hak. Negara tetap berkewajiban membuktikan secara objektif adanya pertautan antara aset yang dimohonkan untuk dirampas dan tindak pidana yang mendasarinya.

​Dalam titik inilah independensi kekuasaan kehakiman, standar pembuktian, dan perlindungan hak pihak ketiga menjadi faktor penentu. Tanpa pengawasan yang ketat dan terukur, instrumen yang dirancang untuk memberantas kejahatan justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru di masyarakat.

​Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.

​Kedua ketentuan konstitusi tersebut harus menjadi pijakan utama dalam setiap tahapan pelaksanaan undang-undang ini. Kewenangan negara untuk merampas aset tidak boleh didasarkan semata pada besaran nilai kekayaan, status sosial pemilik, relasi keluarga, atau asumsi yang belum ditopang pembuktian yang cukup.

​Kepemilikan tanah, rumah, atau usaha bernilai besar tidak dengan sendirinya dapat dianggap berasal dari tindak pidana. Begitu pula pasangan, anak, ahli waris, maupun mitra usaha dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat secara otomatis dipersamakan sebagai pihak yang turut serta melakukan kejahatan.

​Keterkaitan hukum antara aset dan tindak pidana wajib dibuktikan secara objektif berdasarkan fakta hukum. Nilai kekayaan bukan bukti kejahatan, sebagaimana kepemilikan yang tampak formal juga tidak boleh dijadikan tameng untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

​Aspek lain yang menuntut perhatian serius ialah perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memperoleh hak atas aset melalui transaksi yang sah dan wajar. Dalam praktik bisnis, sebuah perusahaan properti dapat saja membeli sebidang tanah berdasarkan sertifikat yang telah diperiksa, dituangkan dalam akta sah, serta dibayarkan melalui jalur perbankan.

​Apabila beberapa waktu kemudian penjual tanah tersebut diduga memperoleh harta itu dari tindak pidana, muncul persoalan hukum yang krusial. Apakah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut harus kehilangan hak atas tanah yang telah dibelinya secara sah?

​Persoalan semacam ini tidak dapat diputus secara serampangan. Aparat dan pengadilan harus menelaah asal-usul aset, waktu perolehan, kewajaran harga, hubungan antarpara pihak, serta indikasi maupun bukti itikad baik dari pihak pembeli.

​Perlindungan serupa juga diperlukan bagi warga masyarakat yang membeli hunian, menerima warisan secara sah, atau menjalankan transaksi usaha tanpa mengetahui adanya keterkaitan aset dengan tindak pidana. Membedakan secara adil antara pelaku yang menyembunyikan hasil kejahatan dan pihak yang beritikad baik sangat penting demi menjaga kepastian hukum, kepercayaan terhadap sistem pertanahan, serta iklim investasi nasional.

​Selain itu, kewenangan terkait penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan harus berada di bawah pengawasan yang ketat. Langkah-langkah tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan hidup warga maupun operasional perusahaan, bahkan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

​Pemblokiran rekening usaha dapat menghambat pembayaran upah pekerja, penyitaan lahan dapat menghentikan proyek, dan pembekuan aset produktif dapat memicu kerugian ekonomi yang lebih luas. Oleh sebab itu, setiap tindakan wajib tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

​Aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan ancaman penyitaan sebagai alat tekanan untuk memaksa pengakuan, memengaruhi pihak yang sedang bersengketa, atau mengejar kepentingan di luar hukum. Harus tersedia jalur keberatan yang efektif, pengujian yang independen di pengadilan, serta pertanggungjawaban apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum.

​Tantangan berikutnya terletak pada tata kelola aset setelah berada dalam penguasaan negara. Aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, saham, hingga unit usaha memiliki karakteristik dan risiko pengelolaan yang beragam.

​Tanpa manajemen profesional, aset yang dikuasai negara dapat mengalami penurunan nilai, kerusakan fisik, atau membebani anggaran dengan biaya perawatan. Lebih jauh, pengelolaan yang minim transparansi berisiko memunculkan penyimpangan baru.

​Karena itu, lembaga pengelola dan pengawas aset harus menerapkan tata kelola profesional, sistem administrasi yang dapat diaudit, serta mekanisme pengawasan publik. Jika di kemudian hari suatu aset ditetapkan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah, pemulihan hak tersebut juga harus dijalankan secara efektif.

​Keberhasilan penegakan hukum tidak boleh diukur semata dari nilai aset yang berhasil ditarik ke negara. Dalam perkara penipuan investasi, penggelapan, dan kejahatan ekonomi yang merugikan banyak orang, pemulihan kerugian korban merupakan bagian tak terpisahkan dari keadilan.

​Warga yang kehilangan tabungan, dana pendidikan, atau hasil kerja bertahun-tahun membutuhkan pemulihan nyata, bukan sekadar kabar penyitaan aset pelaku. Diperlukan mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi korban, memverifikasi kerugian, serta menentukan prioritas dan tata cara pengembalian aset secara adil.

​Pengesahan undang-undang ini juga perlu diiringi edukasi hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Masyarakat perlu membiasakan diri menyimpan bukti kepemilikan, dokumen perjanjian, bukti pembayaran, serta catatan asal-usul perolehan aset secara tertib.

​Pelaku usaha pun perlu memperkuat uji tuntas hukum (legal due diligence) sebelum membeli aset, menerima investasi, atau melakukan transaksi bernilai besar. Namun, kehati-hatian tersebut tidak boleh bergeser menjadi anggapan bahwa setiap warga negara wajib membuktikan dirinya tidak bersalah semata karena memiliki harta kekayaan, karena pembuktian harus tetap berjalan sesuai hukum acara dan prinsip keadilan.

​Pada akhirnya, penguatan pemulihan aset hasil kejahatan memang diperlukan, terutama untuk perkara yang merugikan keuangan negara dan masyarakat luas. Namun, pemberantasan kejahatan tidak boleh ditempuh dengan mengorbankan fondasi negara hukum.

​Undang-Undang Perampasan Aset harus berdiri sebagai instrumen keadilan, bukan instrumen ketakutan. Penegak hukum yang profesional, peradilan yang independen, pengelolaan aset yang transparan, serta perlindungan terhadap hak masyarakat yang tidak bersalah menjadi kunci agar hukum bekerja secara adil bagi semua.


Penulis Opini: Dr. I Made Subagio, S.H., M.H. (Praktisi dan Akademisi Hukum), Jakarta, Kamis, 19 November 2026.


​Konteks Peristiwa: Pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada 19 November 2026.


​Rujukan Konstitusi & Substansi Hukum: Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, mekanisme non-conviction based asset forfeiture, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, pemulihan kerugian korban kejahatan, serta tata kelola aset yang transparan.

Logo The Wasesa News
Dicky

WARTA SEJATI SANTUN

Leave a Reply