JAKARTA, Perubahan hukum pidana merupakan keniscayaan dalam dinamika masyarakat yang terus bergerak. Nilai-nilai sosial, rasa keadilan, dan pandangan terhadap perbuatan yang dianggap tercela tidak bersifat statis. Menyadari realitas tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menghadirkan pengaturan penting yang mencerminkan…
Jakarta Barat, Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Dirwaster Provinsi DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melakukan koordinasi dengan penyidik Polres Metro Jakarta Barat terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Koordinasi tersebut…
JAKARTA, Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai transformasi fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu terobosan paling progresif sekaligus menantang adalah pengakuan terhadap “Hukum yang Hidup dalam Masyarakat” (Living Law) sebagai sumber hukum legal, sebagaimana diatur dalam…
JAKARTA, Di tengah derasnya arus perubahan sosial, politik, dan teknologi, hukum pidana dituntut tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan bermartabat. Asas legalitas—sebagai prinsip fundamental hukum pidana—menjadi benteng terakhir perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip inilah yang kembali ditegaskan dalam…