
TANAH KARO, Thewasesanews.com — Temuan pengerukan lahan menggunakan alat berat di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memicu gelombang protes dan pengaduan resmi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM KCBI) Korwil Sumut-Aceh bersama Pengurus Cabang (PC) Kabupaten Karo terhadap kebijakan perizinan dan pengawasan lingkungan di wilayah Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Barisan. Sorotan keras mengarah pada aktivitas yang berlangsung di tengah terbitnya surat edaran penutupan jalur pendakian dan dalih pemulihan ekosistem, yang oleh LSM KCBI dinilai justru merusak kawasan konservasi serta menyinggung identitas kultural masyarakat Karo.
Gunung Sibayak selama ini dikenal sebagai salah satu bentang alam strategis di Sumatera Utara, ruang hidup dan simbol identitas leluhur masyarakat Karo, sekaligus bagian dari kekayaan hayati dan geologi yang bernilai tinggi. Karena itu, temuan adanya aktivitas alat berat hingga ke area sekitar kawah langsung memantik kecaman keras dari kalangan aktivis lingkungan dan masyarakat setempat.
Berdasarkan rangkaian kronologi dan temuan lapangan yang dihimpun Tim Investigasi LSM KCBI di bawah pimpinan Ketua LSM KCBI Karo, Rudi Subakti, persoalan ini bermula dari kebijakan penutupan jalur pendakian Gunung Sibayak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD TAHURA Bukit Barisan. Penutupan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4/1/UPTD TAHURA BB/X/2026 untuk periode 15 Oktober hingga 15 November 2026, yang kemudian disusul Surat Edaran Nomor 100.3.4/106/UPTD TAHURA BB/XI/2026 dengan alasan pemulihan ekosistem.
Namun, saat tim turun langsung ke lapangan pada 16 November 2026, kondisi yang ditemukan dinilai bertolak belakang dengan narasi rehabilitasi lingkungan. Tim investigasi melihat adanya aktivitas yang dikategorikan sebagai perusakan lingkungan dan ekosistem hingga ke kawasan Kawah Gunung Sibayak.

Pada 18 November 2026, tim kembali mendapati satu unit ekskavator beroperasi mengeruk area Gunung Sibayak, bertepatan dengan kehadiran Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Kepala UPTD TAHURA Bukit Barisan di lokasi tersebut. Keberadaan alat berat di tengah kawasan sensitif itu semakin memperkuat desakan publik agar dasar legalitas dan pengawasan proyek dibuka secara transparan.

Sehari berselang, pada 19 November 2026, Kepala UPTD TAHURA Bukit Barisan Faisal Simangunsong saat ditemui di kantornya menyampaikan bahwa lahan tersebut telah mengantongi Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PBPSWA) atas nama PT. Pariban Sibayak Jilena dari Kementerian Kehutanan sejak 2024 dengan masa berlaku 35 tahun.

Baca Juga: Ikuti Berita Terbaru dan Liputan Investigasi Lingkungan serta Penegakan Hukum di The Wasesa News
Bagi LSM KCBI, kepemilikan izin berdurasi panjang tersebut tidak serta-merta menghapus dugaan pelanggaran terhadap kewajiban konservasi dan tata kelola kawasan wisata alam. Organisasi ini menilai pelaksanaan di lapangan telah menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Dalam kerangka regulasi tersebut, pemegang izin memiliki kewajiban menjaga kelestarian alam, melakukan rehabilitasi atas kerusakan, memelihara kebersihan kawasan, serta melibatkan tenaga ahli konservasi. Aktivis menilai pengerukan menggunakan alat berat justru mengancam keberlangsungan flora, fauna, serta struktur bentang alam Gunung Sibayak yang telah terbentuk selama ratusan hingga jutaan tahun.

Dari sisi norma hukum dan perundang-undangan, LSM KCBI mengaitkan dugaan perusakan kawasan ini dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rujukan hukum juga diarahkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69, Pasal 98, dan Pasal 99 yang mengatur larangan serta ketentuan pidana terkait perusakan lingkungan hidup.

“Ini bukan pemulihan, ini perusakan yang dilegalkan izin. Gunung Sibayak adalah identitas leluhur kami, bukan alat keruk untuk bisnis. Kami mendesak Presiden, DPR RI, dan kedua Menteri untuk tidak tutup mata. Jika negara diam, maka negara ikut merestui penghancuran warisan dunia ini. Kami menuntut efek jera, proses hukum pidana, dan rehabilitasi total. LSM KCBI siap kawal kasus ini sampai tuntas dan siap beri bukti kepada penegak hukum!” tegas Rudi Subakti.
Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, LSM KCBI melayangkan dua surat pengaduan resmi kepada otoritas pusat. Pengaduan pertama ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan tuntutan pencabutan dan pembekuan PBPSWA milik PT. Pariban Sibayak Jilena, penyegelan lokasi kegiatan, audit menyeluruh atas perizinan berdurasi 35 tahun, serta pemeriksaan terhadap Kepala UPTD TAHURA Bukit Barisan.
Pengaduan kedua dialamatkan kepada Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI agar dilakukan audit lingkungan, penjatuhan sanksi administratif maupun pidana, pengerahan tim penegakan hukum (Gakkum KLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), serta perintah pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan pembiayaan yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab.
LSM KCBI mendesak jajaran Gakkum KLH dan aparat penegak hukum segera turun melakukan pemeriksaan langsung di lapangan guna memastikan kepatuhan hukum serta mencegah timbulnya kerusakan ekologis lebih lanjut. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak PT. Pariban Sibayak Jilena, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, UPTD TAHURA Bukit Barisan, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup / BPLH untuk memperoleh keterangan resmi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
Untuk informasi resmi terkait kebijakan kehutanan, konservasi, dan pengawasan lingkungan hidup, rujukan dapat diakses melalui Portal Resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia serta Portal Resmi Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Narasumber & Pelapor: Ketua LSM KCBI Kabupaten Karo, Rudi Subakti, serta Tim Investigasi LSM KCBI Korwil Sumut-Aceh dan PC Kabupaten Karo.
Dokumen & Kronologi: Surat Edaran UPTD TAHURA Bukit Barisan No. 100.3.4/1/UPTD TAHURA BB/X/2026 dan No. 100.3.4/106/UPTD TAHURA BB/XI/2026, temuan lapangan 16 dan 18 November 2026, keterangan Kepala UPTD TAHURA BB Faisal Simangunsong pada 19 November 2026 terkait izin PBPSWA PT. Pariban Sibayak Jilena (sejak 2024, berlaku 35 tahun), serta dua surat pengaduan resmi kepada Menteri Kehutanan RI dan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala BPLH RI.
Rujukan Regulasi: Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 69, 98, 99), dan PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam.








