
JAKARTA, Thewasesanews.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) meningkatkan eskalasi tuntutannya secara nasional terkait skandal dugaan perusakan lingkungan hidup di kawasan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Masuknya unit alat berat jenis ekskavator hingga menembus zona inti kawah memicu reaksi keras dari jajaran pimpinan pusat organisasi kemasyarakatan tersebut.
Pakar hukum dan pengurus pusat menilai bahwa invasi alat berat ke dalam kawasan hutan lindung bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan indikasi kuat adanya tindak pidana terorganisir yang melibatkan korporasi maupun perorangan tanpa izin resmi dari instansi berwenang.
Wakil Ketua Umum sekaligus Dewan Pakar Hukum LSM KCBI, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., memberikan pandangan hukum yang tegas mengenai insiden tersebut. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi bentang alam di kawasan konservasi tanpa legalitas yang sah merupakan pelanggaran telak terhadap ketentuan hukum positif di Indonesia.
“Sebagai Dewan Pakar Hukum, saya tegaskan bahwa eksploitasi di kawasan hutan lindung tanpa izin adalah pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Siapa pun yang memberikan akses bagi alat berat masuk ke kawah Sibayak harus bertanggung jawab secara pidana. Negara tidak boleh kalah oleh mafia lingkungan yang bersembunyi di balik dalih penataan jalur,” tegas Prof. Dr. Sutan Nasomal.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Utara dan Aceh LSM KCBI, Rudi Surbakti, menyatakan kekecewaan mendalam atas lemahnya pengawasan serta kegagalan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga marwah hukum di kawasan konservasi seluas 51.600 hektar yang dilindungi berdasarkan Keppres RI Nomor 48 Tahun 1988. LSM KCBI menilai kebijakan penutupan jalur pendakian tahap pertama yang berlangsung dari 15 Oktober hingga 15 November 2026 berjalan tidak efektif dan justru menjadi celah bagi eksploitasi alam secara masif.
Baca juga: Urgensi Penegakan Hukum Lingkungan dan Perlindungan Kawasan Konservasi di Indonesia
Menyikapi pembiaran yang berlarut-larut serta ancaman kerusakan ekologis yang kian parah, LSM KCBI secara kelembagaan mengeluarkan empat poin tuntutan sikap tegas dan terukur:
- Desakan Penegakan Hukum: Mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) untuk segera menangkap aktor intelektual, pemodal, serta pemilik alat berat ekskavator yang telah mengobrak-abrik ekosistem alami kawah Gunung Sibayak.
- Evaluasi Jabatan Struktural: Menuntut pencopotan segera Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran UPTD Tahura Bukit Barisan atas dugaan pembiaran operasional alat berat di dalam kawasan hutan lindung.
- Penolakan Kebijakan Celah Perusakan: Menuntut pembatalan rencana perpanjangan penutupan pendakian tahap kedua yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menjadi kedok untuk melanjutkan aktivitas perusakan hutan.
- Ultimatum Penarikan Alat Berat: Memberikan batas waktu 1×24 jam bagi pihak-pihak terkait untuk menarik seluruh alat berat dari kawasan kawah Gunung Sibayak, atau LSM KCBI akan menempuh langkah hukum lanjutan secara nasional.
Ketua Umum LSM KCBI, Joel B. Simbolon, S.Kom., menegaskan bahwa lembaganya tidak akan tinggal diam dan siap mengawal kasus ini hingga tuntas demi menegakkan keadilan ekologis di Sumatera Utara.
“Langkah pasti, tindakan nyata. Kami tidak akan berhenti sampai para perusak lingkungan ini masuk ke jeruji besi,” tegas Joel B. Simbolon.
Redaksi The Wasesa News senantiasa membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun konfirmasi dari pihak Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara, pengelola kawasan, maupun pihak-pihak terkait lainnya demi menjunjung tinggi prinsip jurnalisme berimbang dan asas praduga tak bersalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Landasan Regulasi: Keppres RI Nomor 48 Tahun 1988; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Narasumber Utama: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. (Dewan Pakar Hukum LSM KCBI), Rudi Surbakti (Ketua Korwil Sumut-Aceh LSM KCBI), dan Joel B. Simbolon, S.Kom. (Ketua Umum LSM KCBI).
Konteks Peristiwa: Pernyataan sikap resmi dan investigasi lanjutan LSM KCBI terkait dugaan pelanggaran lingkungan di kawasan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.








