UU Perampasan Aset.

UU Perampasan Aset Buka Jalan Ganti Rugi Korban Investasi Bodong, Komisi III DPR Sepakat Bawa ke Paripurna

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut UU Perampasan Aset membuka peluang ganti rugi langsung bagi korban investasi dan perdagangan saham bodong melalui penjualan aset pelaku kejahatan, menyusul persetujuan pembicaraan tingkat I di Senayan.

JAKARTA, Thewasesanews.com — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya membawa kabar baik bagi para korban investasi bodong maupun perdagangan saham bodong yang selama ini kesulitan memperoleh pemulihan kerugian secara langsung. Dalam rapat kerja dan pengambilan keputusan tingkat I bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), seluruh fraksi menyepakati RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

​Selama ini, banyak korban kejahatan keuangan dan penipuan skema investasi massal mengadu kepada Komisi III DPR RI serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad karena dana ganti kerugian tidak mengalir langsung ke tangan mereka. Dalam praktik sebelumnya, pemulihan kerugian kerap masuk ke kas negara terlebih dahulu atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat yang dirugikan.

​Melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi massal kini berpeluang memperoleh ganti kerugian secara langsung melalui penjualan aset milik para pelaku tindak pidana. Skema tersebut diharapkan menjawab keluhan bertahun-tahun masyarakat yang dana simpanannya raib akibat praktik penipuan maupun penggelapan berkedok investasi dan perdagangan saham fiktif.

​Selain menyoroti pemulihan bagi korban kejahatan investasi, Habiburokhman menjelaskan bahwa fokus utama regulasi ini tetap tertuju pada perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dinilai menjadi perhatian pokok karena berdampak luas terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, serta kesejahteraan publik.

​Meski demikian, pembahasan undang-undang ini juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana lain yang merugikan masyarakat luas, termasuk kejahatan berbasis sarana teknologi informasi. Praktik investasi bodong dan perdagangan saham bodong menjadi salah satu isu konkret yang banyak disuarakan dalam berbagai forum aspirasi publik.

​Proses pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI sendiri berlangsung cukup panjang dan intensif dengan melibatkan banyak pihak. Sejak September 2025, Komisi III tercatat menggelar puluhan rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum untuk menyerap masukan dari masyarakat, pakar hukum, hingga berbagai organisasi.

​Intensitas pembahasan tersebut bahkan tetap dilanjutkan meski parlemen tengah memasuki masa reses. Langkah tersebut dilakukan atas arahan Sufmi Dasco Ahmad yang memberikan pengawalan khusus sejak awal pembahasan agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam naskah regulasi.

​Dalam pernyataan yang terekam pada rapat tersebut, Habiburokhman menekankan pentingnya kejelasan jalur pengembalian kerugian bagi masyarakat terdampak. Menurut dia, akses langsung terhadap hasil penjualan aset pelaku kejahatan menjadi pembeda penting dibandingkan mekanisme penanganan perkara sebelumnya yang dinilai berbelit.

​“Nah tapi kabar baik buat para korban investasi bodong ya, perdagangan saham bodong dan lain sebagainya kemarin banyak mengadu pada Pak Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya nggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan nggak sampai ke mereka sama sekali. Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi,” ujar Habiburokhman.

Selain aspek pemulihan kerugian, DPR juga menaruh perhatian besar terhadap kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan. Di tengah masyarakat muncul pertanyaan apakah aturan perampasan aset berisiko dijadikan instrumen tekanan atau alat pemerasan oleh oknum aparat penegak hukum.

​Baca Juga: Ikuti Berita Terbaru dan Liputan Hukum serta Parlemen di The Wasesa News

​Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, pembentuk undang-undang merancang klausul perlindungan dan mekanisme pengawasan yang ketat. Pengaturan ini mencakup pengawasan terhadap proses perampasan serta pengelolaan aset agar berjalan transparan, akuntabel, dan berada dalam koridor hukum yang jelas.

​Pengelolaan barang rampasan juga diarahkan untuk ditangani oleh badan yang berkompeten dan independen, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi turut didorong guna memperkuat transparansi serta meminimalkan ruang penyimpangan di lapangan.

​Habiburokhman memastikan bahwa proteksi terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan telah diperkuat bersama pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad. Dengan pagar pengaman hukum tersebut, ruang bagi oknum untuk menjadikan undang-undang ini sebagai alat kekuasaan dinilai telah ditutup.

​“Mungkin itu hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi Pak Dasco semua. Nah sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan insyaallah sudah tertutup,” kata Habiburokhman.

Di sisi lain, regulasi ini tetap menegaskan keberlakuan sanksi pidana pokok bagi para pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, perampasan aset berjalan seiring dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan di hadapan hukum.

​Dari pihak pemerintah, persetujuan untuk melanjutkan RUU ke pembicaraan tingkat II disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Pemerintah memandang mekanisme perampasan aset, termasuk yang dilakukan tanpa putusan pemidanaan melalui proses hukum yang sah, diperlukan untuk mendukung pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi.

​Setelah seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati naskah hasil pembicaraan tingkat I, penandatanganan naskah dilakukan sebagai tahapan formal menuju pengesahan. Tahap berikutnya adalah pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI guna pengambilan keputusan akhir menjadi undang-undang.

​Bagi masyarakat luas, khususnya para korban investasi bodong yang selama ini menanti kepastian hukum atas kerugian finansial mereka, pengesahan undang-undang ini diharapkan menjadi titik balik. Implementasi teknis di lapangan, termasuk tata cara pengajuan ganti rugi dan mekanisme penjualan aset rampasan, kini menjadi perhatian lanjutan setelah payung hukumnya resmi disahkan.

​Untuk pemantauan lebih lanjut mengenai proses legislasi nasional dan ketetapan peraturan perundang-undangan, rujukan resmi dapat diakses melalui Portal Resmi Dewan Perwakilan Rakyat RI serta Portal Resmi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.


Narasumber & Peserta Rapat: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.


​Konteks Peristiwa: Rapat kerja dan pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).


​Pokok Bahasan: Persetujuan seluruh fraksi dan pemerintah menuju pembicaraan tingkat II/rapat paripurna, skema ganti rugi langsung dari penjualan aset pelaku kejahatan bagi korban investasi dan perdagangan saham bodong, serta mekanisme pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Logo The Wasesa News
Dicky

WARTA SEJATI SANTUN

Leave a Reply