
TANGERANG, Thewasesanews.com — Managing Partner GDP Law Firm & Partner, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., resmi mendampingi Mahdi Gunawan dalam mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tangerang Selatan di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (16/11/2026). Permohonan tersebut teregister dengan Nomor 38/Pid.Pra/2026/PN Tng dan tercatat berstatus “Perkara Terdaftar” pada sistem layanan administrasi e-Berpadu.

Langkah hukum strategis ini ditempuh untuk menguji dugaan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Status perkara terdaftar menandai permohonan telah masuk secara sah dalam administrasi peradilan, meski belum merupakan putusan akhir maupun pembuktian atas kebenaran dalil Pemohon.
Pokok perkara praperadilan ini berakar pada Laporan Polisi Nomor LP/B/439/II/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 Februari 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap seorang korban perempuan yang identitasnya sengaja dirahasiakan guna melindungi privasi, keselamatan, serta martabat korban.
Dalam berkas permohonannya, Pemohon Mahdi Gunawan menyatakan belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) maupun pemberitahuan tertulis yang memadai terkait kejelasan status hukum laporannya. Hingga permohonan praperadilan didaftarkan pada 16 November 2026, proses penanganan perkara telah berjalan sekitar sembilan bulan sejak laporan dibuat, di mana korban menurut dokumen permohonan sempat diarahkan menjalani pemeriksaan medis.
Sebelum menempuh upaya yudisial di Pengadilan Negeri Tangerang, tim kuasa hukum Pemohon telah menempuh langkah administratif dengan meminta informasi resmi mengenai perkembangan perkara, tahapan penyidikan, kendala teknis, penerbitan SP2HP, hingga pertimbangan pelaksanaan gelar perkara. Upaya pengawasan internal juga diajukan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Metro Jaya pada 20 September 2026.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Bidpropam Polda Metro Jaya menerbitkan surat tertanggal 24 September 2026 yang menyatakan pelimpahan pengaduan kepada Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA & PPO) Polda Metro Jaya. Meski menunjukkan adanya penerusan pengaduan masyarakat, surat tersebut tidak menjelaskan tindakan penyidikan konkret yang telah maupun akan dilaksanakan penyidik.
Menanggapi langkah hukum ini, Dr. I Made Subagio, S.H., M.H. menegaskan bahwa mekanisme praperadilan tersebut diajukan murni sebagai ruang kontrol yudisial atas akuntabilitas proses penegakan hukum. Menurutnya, peradilan harus menjadi batu uji objektif agar hak warga negara untuk memperoleh kepastian hukum tidak terabaikan oleh lambannya birokrasi penyidikan.
“Permohonan praperadilan ini ditempuh melalui koridor konstitusional untuk memperoleh pemeriksaan yudisial atas proses penanganan perkara. Praperadilan ini menguji ada atau tidaknya penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, bukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya pihak terlapor maupun mengambil alih kewenangan penyidik dalam menilai alat bukti,” tegas Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.
Baca juga: Implementasi KUHAP Baru dan Perluasan Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana
Secara yuridis, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang efektif berlaku sejak 2 Januari 2026 membawa pembaruan mendasar dalam sistem peradilan pidana nasional. Pasal 158 huruf e secara eksplisit menetapkan “penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah” sebagai salah satu objek praperadilan, yang pelaksanaannya ditegaskan melalui Pasal 159 KUHAP.
Ketentuan tersebut menjadi instrumen korektif penting guna mencegah praktik berlarut-larutnya penanganan laporan masyarakat (undue delay) yang kerap mencederai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui persidangan nanti, majelis hakim akan menilai dalil Pemohon sekaligus memberikan ruang seluas-luasnya bagi Termohon untuk memaparkan langkah-langkah penyidikan yang telah ditempuh beserta dasar hukumnya.
Kendati Pasal 158 huruf e KUHAP membuka pintu kontrol pengadilan atas dugaan penundaan perkara, norma tersebut belum mengatur secara kaku batas waktu otomatis yang mengkualifikasikan suatu penanganan perkara sebagai penundaan tanpa alasan sah. Selain itu, rumusan pasal tersebut tidak merinci secara spesifik subjek hukum pemohon, berbeda dengan beberapa objek praperadilan lain yang subjeknya disebut secara eksplisit dalam KUHAP.
Oleh sebab itu, pemeriksaan di persidangan menuntut hakim menggali fakta secara komprehensif melampaui sekadar hitungan durasi waktu sembilan bulan atau belum terbitnya SP2HP. Hakim perlu menakar keseluruhan rangkaian peristiwa, mulai dari tindakan penyidik, intensitas komunikasi dengan pelapor, respons atas permohonan informasi hukum, hambatan penyidikan di lapangan, hingga argumentasi yang disampaikan Termohon.
Baca juga: Perlindungan Hak Korban dan Pelapor dalam Memperoleh Kepastian Hukum Penyidikan
Pada saat yang sama, ketidakpastian proses hukum yang berlangsung berbulan-bulan tetap menjadi persoalan krusial yang patut diuji secara terbuka. Pelapor dan korban memiliki hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, tanpa harus melanggar batas kerahasiaan materi penyidikan yang dilindungi undang-undang.
Aspek kedudukan hukum (legal standing) Mahdi Gunawan sebagai pelapor turut menjadi bagian krusial dalam pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.Pra/2026/PN Tng. Kepastian mengenai hubungan hukum langsung antara Pemohon dengan perkara yang diuji diperlukan agar pranata praperadilan tetap presisi melindungi pihak yang terdampak langsung, sekaligus mencegah penyalahgunaan upaya hukum oleh pihak yang tidak berkepentingan.
Sesuai hukum acara pemeriksaan cepat dalam Pasal 163 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, hakim wajib menetapkan hari sidang paling lama tiga hari sejak permohonan diterima dan menjatuhkan putusan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak permohonan dibacakan. Tahapan berikutnya akan berfokus pada jadwal persidangan perdana, jawaban Termohon, pembuktian surat dan saksi, serta penafsiran hakim terhadap unsur “penundaan” dan “alasan yang sah” dalam perkara konkret ini.

Perkara yang dikawal Dr. I Made Subagio, S.H., M.H. ini menjadi salah satu ujian perdana yang krusial bagi penerapan KUHAP baru di tingkat peradilan pertama. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nantinya diharapkan mampu meletakkan standar keseimbangan yang adil antara kewenangan penyidik kepolisian, hak pelapor maupun korban atas kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi seluruh pihak sesuai prinsip negara hukum.
Narasumber Utama: Dr. I Made Subagio, S.H., M.H. (Managing Partner GDP Law Firm & Partner, kuasa hukum Pemohon Mahdi Gunawan).
Dokumen Perkara & Administrasi: Register Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 38/Pid.Pra/2026/PN Tng (Sistem e-Berpadu, 16 November 2026); Laporan Polisi Nomor LP/B/439/II/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA (13 Februari 2026); Pengaduan Bidpropam Polda Metro Jaya (20 September 2026) serta Surat Pelimpahan Bidpropam kepada Bagwassidik Ditres PPA & PPO Polda Metro Jaya (24 September 2026).
Dasar Hukum & Regulasi: Pasal 158 huruf e, Pasal 159, dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan resmi kuasa hukum Pemohon serta data pendaftaran perkara pada Pengadilan Negeri Tangerang sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang seluas-luasnya bagi Kapolres Tangerang Selatan, penyidik terkait, maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan klarifikasi dan Hak Jawab secara proporsional melalui Redaksi The Wasesa News.








