JAKARTA, Thewasesanews.com – Penasihat Imigrasi-One Serukan Stabilitas Nasional sebagai harga mati yang wajib dijaga oleh seluruh elemen bangsa demi melindungi kepentingan dan kesejahteraan rakyat di tengah menghangatnya suhu politik tanah air pada Jumat (13/11/2026).
Seruan kenegaraan tersebut disampaikan secara tegas oleh Penasihat Imigrasi-One Indonesia, Tjandra Setiadji, yang akrab disapa Andy, dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta.
Tokoh nasional kelahiran Bagan Siapi-api, Riau, yang juga dikenal luas sebagai praktisi hukum tersebut mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak menempatkan kepentingan rakyat di bawah agenda politik sesaat.
Menurut Andy, perbedaan pandangan, dialektika pemikiran, maupun dinamika politik merupakan hal wajar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Namun, seluruh kontestasi dan proses politik tersebut harus senantiasa berjalan dalam koridor konstitusi, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta dilandasi tanggung jawab moral terhadap keselamatan bangsa.
Pria yang memiliki rekam jejak panjang di bidang advokasi dan hukum ini menilai situasi nasional yang penuh tantangan menuntut kehadiran kepemimpinan yang matang.
Setiap pemimpin dan pemangku kebijakan dituntut untuk mengedepankan ketenangan, kecermatan analisis, serta kebijaksanaan tinggi dalam merumuskan maupun mengambil keputusan strategis negara.
Andy secara khusus mengingatkan jajaran petinggi negara dan pemangku kebijakan agar menahan diri dan tidak mengambil langkah keliru yang justru berpotensi memperkeruh atmosfer nasional.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah semestinya mempertimbangkan dampak langsung maupun jangka panjang terhadap hajat hidup masyarakat luas.
Selain stabilitas politik dan keamanan, stabilitas nasional juga harus tercermin melalui tegaknya hukum secara berkeadilan serta terjaganya roda perekonomian nasional.
Aparat dan institusi penegak hukum diharapkan dapat bekerja secara konsisten, profesional, dan tanpa pandang bulu demi memelihara kepercayaan publik terhadap negara.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan fundamental dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga agar masyarakat kecil tidak menanggung beban berat akibat ketidakpastian situasi politik.
Bagi Andy, kepastian hukum dan ketahanan ekonomi merupakan dua pilar fundamental yang saling menopang dalam menjaga marwah penyelenggaraan negara.
Oleh karena itu, seluruh pihak yang memegang otoritas kewenangan maupun pengaruh di ruang publik diharapkan mampu menanggalkan ego sektoral serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Menutup keterangannya, Andy melontarkan sebuah ungkapan reflektif yang menggugah kesadaran kolektif mengenai posisi strategis rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan republik.
“Suhu politik saat ini, disadari atau tidak, suka atau tidak, kurang menguntungkan bagi rakyat Indonesia, tetapi menjaga stabilitas harus menjadi harga mati bagi kita semua. Saya berharap para petinggi negara mengedepankan sikap bijak agar rakyat tidak menjadi korban; saya hanya penjaga parkiran bangsa ini, tugas saya memastikan kendaraan rakyat tidak hilang saat para pemiliknya sedang bersandiwara di atas panggung,” tegas Penasihat Imigrasi-One Indonesia, Tjandra Setiadji (Andy).
Pesan kritis tersebut menjadi pengingat keras bahwa setiap dinamika politik seharusnya difungsikan sebagai instrumen untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masyarakat luas tidak boleh dibiarkan menjadi pihak yang paling dirugikan maupun menanggung konsekuensi pahit dari persaingan kepentingan elite kekuasaan.
Sebagaimana berbagai liputan isu hukum, kebijakan publik, dan dinamika nasional yang secara konsisten dikawal oleh sinergi antara kebijakan negara yang berpihak pada rakyat serta penghormatan terhadap aturan konstitusi menjadi kunci utama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Narasumber Utama: Tjandra Setiadji / Andy (Penasihat Imigrasi-One Indonesia / Praktisi Hukum).
Institusi & Regulasi Rujukan: Imigrasi-One Indonesia.
Dokumen Rujukan: Keterangan Pers dan Pernyataan Resmi Penasihat Imigrasi-One Indonesia di Jakarta (13 November 2026).
