KOTA BANDUNG, JABAR
Gelombang keresahan melanda para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan legendaris Cicadas, Kota Bandung. Puluhan spanduk bernada protes dan penolakan terhadap pembangunan koridor Bus Rapid Transit (BRT) mulai menjamur di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Sabtu (17/01/2026).
Aksi ini merupakan respon spontan para pedagang yang merasa ruang hidup dan mata pencaharian mereka terancam oleh proyek transportasi massal tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, spanduk-spanduk yang didominasi tulisan berwarna merah tersebut berisi pesan-pesan emosional sekaligus kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kota.
Para pedagang menganggap pembangunan jalur khusus bus ini tidak dibarengi dengan solusi konkret bagi keberlangsungan usaha kecil yang telah puluhan tahun menjadi urat nadi ekonomi di kawasan Cicadas.
Perwakilan PKL Cicadas, Cecep, mengungkapkan bahwa kegelisahan ini bermula sejak munculnya plang pengumuman dan sosialisasi awal mengenai pembangunan koridor BRT.
Sayangnya, informasi yang diterima warga masih sangat minim dan cenderung satu arah. Hingga saat ini, belum ada dialog formal yang membahas masa depan para pedagang setelah proyek tersebut berjalan.
“Kami tidak anti terhadap pembangunan atau penataan kota, namun kami mempertanyakan bagaimana nasib kami ke depannya. Apakah akan ada relokasi yang layak atau kompensasi yang sebanding? Sampai detik ini belum ada kejelasan, sementara plang proyek sudah berdiri tegak. Kami merasa seperti ditinggalkan tanpa kepastian,” ujar Cecep saat ditemui di lokasi.
Keresahan ini semakin diperparah dengan kondisi ekonomi yang baru saja berangsur pulih. Para pedagang khawatir, penutupan jalan atau penyempitan trotoar akibat proyek BRT akan mematikan akses pembeli, yang berujung pada hilangnya sumber pendapatan utama mereka.
Bagi warga Cicadas, kebijakan penataan kota haruslah humanis dan tidak mengorbankan rakyat kecil demi estetika atau kelancaran lalu lintas semata.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Bandung maupun Dinas Perhubungan terkait belum dapat memberikan keterangan resmi.
Kondisi kantor pemerintahan yang masih tutup sehubungan dengan libur panjang peringatan Isra Mi’raj menjadi kendala dalam upaya konfirmasi lebih lanjut. Warga berharap, pasca libur panjang ini, pihak berwenang segera membuka ruang diskusi transparan guna mencegah eskalasi konflik di lapangan.
