Hukum Membatalkan Kemenangan: Cakades Curang di Pilkades Halteng Terancam Diskualifikasi dan Jerat Pidana Kurangan
"Praktik politik uang Pilkades Halteng bukan lagi sekadar pelanggaran etika administrasi biasa, melainkan ancaman serius terhadap integritas demokrasi desa yang dapat berujung pada sanksi politik dan pidana sekaligus. Jika Perda atau Perbup secara tegas mengatur larangan politik uang, maka cakades yang terbukti melakukan praktik haram tersebut dapat didiskualifikasi sebelum pemungutan suara atau dibatalkan kemenangannya setelah pemilihan berlangsung. Pelaku juga berpotensi dijerat pidana penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KUHP sehingga pembuktian kuat seperti rekaman video, foto, dan kesaksian warga harus disampaikan melalui mekanisme resmi agar dapat diproses secara tuntas tanpa kompromi." - Hukum Penegakan Regulasi Pilkades.
