JAKARTA,
Sejarah mencatat bahwa keruntuhan sebuah peradaban tidak selalu diawali dengan ledakan bom atau deru mesin perang. Ada strategi yang lebih mengerikan, lebih sunyi, namun berdaya rusak permanen: “Slow Collapse”.
Fenomena ini bukan lagi sekadar teori konspirasi, melainkan ancaman nyata yang perlahan menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa kita.
Jika kita ingin melihat masa depan sebuah negara, lihatlah bagaimana mereka memperlakukan guru dan tenaga kesehatannya hari ini.
Ironisnya, di tengah narasi kemajuan yang digaungkan, kita masih disuguhi berita pilu tentang gaji guru honorer yang jauh di bawah standar kemanusiaan, serta akses kesehatan yang masih menjadi barang mewah bagi rakyat di pelosok.
Pendidikan: Mencetak ‘Generasi Zombie’?
Pendidikan seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi akal budi. Namun, ketika integritas pendidikan anjlok dan sistem hanya berfokus pada hafalan tanpa nalar kritis—yang sering disebut sebagai “Pendidikan Zombie”—kita sebenarnya sedang memanen kegelapan di masa depan.
Ditambah dengan praktik korupsi yang merambah institusi pendidikan, sekolah bukan lagi tempat pembentukan karakter, melainkan pabrik administratif yang kehilangan ruhnya.
Kesehatan: Antara Hak Dasar dan Komoditas Bisnis
Sektor kesehatan pun setali tiga uang. Saat pelayanan kesehatan berubah menjadi komoditas bisnis murni, hak rakyat untuk hidup sehat seringkali tergadaikan oleh angka-angka keuntungan.
Skandal kecurangan (fraud) di bidang kesehatan yang mencapai triliunan rupiah adalah bukti nyata betapa rapuhnya perlindungan negara terhadap raga warganya.
Belajar dari Abu Hiroshima-Nagasaki
Kita perlu mengingat kembali kearifan Kaisar Hirohito pasca-kehancuran Jepang akibat bom atom. Pertanyaan pertama yang ia lontarkan bukanlah “Berapa jenderal yang tersisa?”, melainkan “Berapa guru yang masih hidup?”.
Hirohito sadar betul bahwa untuk bangkit dari abu peperangan, sebuah bangsa membutuhkan otak, bukan sekadar otot atau senjata.
Peringatan ini adalah alarm bagi kita semua. Membiarkan sektor pendidikan dan kesehatan terbengkalai sama saja dengan melakukan “bunuh diri nasional” secara perlahan.
Sudah saatnya publik bersuara dan menuntut kebijakan yang berpihak pada kemanusiaan, bukan sekadar infrastruktur fisik yang megah namun kosong secara substansi.
Negara yang kuat adalah negara yang rakyatnya terdidik dan sehat. Jangan sampai kita menyadari kesalahan ini saat semuanya sudah terlambat—ketika satu generasi telah hilang (lost generation) dan gedung-gedung megah kita berdiri tegak di atas peradaban yang keropos.
DISCLAIMER (SANGGAHAN)
1. Tujuan Informasi dan Edukasi
Seluruh konten dalam rilis ini disusun semata-mata untuk tujuan informasi, edukasi, dan fungsi kontrol sosial pers. Narasi ini bertujuan untuk memantik diskusi publik yang sehat dan konstruktif mengenai isu strategis nasional di sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Batasan Hukum (Kepatuhan UU ITE & KEJ)
- Tanpa Niat Jahat (Animus Injuriandi): Tulisan ini dibuat tanpa niat untuk menghina, mencemarkan nama baik individu, kelompok, atau institusi tertentu. Kritik yang disampaikan ditujukan pada sistem dan kebijakan demi kepentingan umum.
- Berdasarkan Fakta & Opini Wajar: Konten ini merujuk pada fenomena sosial, data publik, dan referensi sejarah yang relevan. Opini yang terkandung di dalamnya merupakan bentuk kemerdekaan berpendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang.
– Kaidah Jurnalistik: Penyusunan narasi ini berpedoman pada prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yakni penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan beritikad baik.
3. Tanggung Jawab Penulis
Pandangan yang tertuang dalam tulisan ini adalah hasil analisis kritis penulis. Meskipun disusun dengan ketelitian tinggi, penulis tidak bertanggung jawab atas interpretasi pihak ketiga yang menyimpang dari konteks asli tulisan atau digunakan untuk tujuan provokasi yang melanggar hukum.
4. Hak Cipta dan Penyebaran
Masyarakat diperbolehkan menyebarluaskan tulisan ini untuk kepentingan edukasi non-komersial dengan tetap mencantumkan sumber asli. Dilarang keras mengubah, memotong, atau menyunting narasi ini sedemikian rupa sehingga menghilangkan konteks aslinya atau menimbulkan pemahaman yang menyesatkan.
5. Sifat Dinamis Informasi
Kondisi dan data yang disebutkan dalam rilis ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan dinamika sosial di lapangan.
