TANJUNG BALAI KARIMUN,
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang penyimpanan di Tanjung Balai Karimun dan menemukan sekitar 1.000 ton beras yang diduga ilegal. Temuan ini menjadi alarm keras bagi upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan dan swasembada yang telah dicapai Indonesia.
Dalam keterangannya, Mentan Amran Sulaiman menyatakan kekecewaan mendalam atas praktik yang merugikan petani dan stabilitas pangan nasional. Beliau menyebut tindakan penyelundupan atau distribusi beras tanpa izin resmi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa.
”Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Jangan mengganggu swasembada kita,” tegas Amran Sulaiman saat meninjau tumpukan beras yang kini telah diberi garis pembatas (quarantine line).
Keganjilan semakin nyata ketika data menunjukkan bahwa sumber beras tersebut berasal dari Tanjung Pinang, wilayah yang secara geografis tidak memiliki lahan sawah. Beras tersebut rencananya akan dikirim ke Palembang, daerah yang justru memiliki surplus produksi beras mencapai 1,1 juta ton dengan total produksi tahunan sekitar 3,5 juta ton.
”Ini tidak masuk akal. Bisa kita duga ini adalah penyelundupan. Kami minta ini ditindak tegas,” tambahnya.
Langkah hukum akan segera diambil dengan melibatkan sinergi dari berbagai instansi, mulai dari penyidik Mabes Polri, Satgas Pangan, Polda, hingga dukungan penuh dari TNI dan Kejaksaan. Mentan menegaskan bahwa kasus ini harus dituntaskan agar tidak ada lagi pihak yang mencoba bermain dengan stok pangan nasional.
Amran Sulaiman juga menenangkan masyarakat terkait stok pangan, menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam posisi cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan, dengan stok akhir tahun mencapai 3,2 juta ton dan stok di sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe) sebesar 12,5 juta ton.
”Apa yang terbaik untuk rakyat, itu yang dilakukan pemerintah sekarang. Tidak boleh ada alasan Kepri kekurangan beras,” pungkas Mentan menutup pernyataan tegasnya.
