JAKARTA,
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (DPP GAKORPAN) menggelar diskusi kebangsaan bertajuk “Strategi Arah Reposisi Polri” di Griya Gakorpan, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).
Diskusi ini menyoroti perjalanan panjang Polri sebagai “Anak Kandung Reformasi” serta tantangan integritas di tengah dinamika politik nasional.
Ketua Umum DPP GAKORPAN, Dr. Bernard, menegaskan bahwa pembenahan institusi Polri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan lagi sekadar tuntutan normatif, melainkan kebutuhan eksistensial.
Ia menekankan pentingnya revolusi mental anggota Polri agar selaras dengan konsep Presisi, Tribrata, dan Catur Prasetya.
”Polri harus hadir di setiap sendi kehidupan rakyat, mulai dari ketahanan pangan hingga kemanusiaan, dengan jiwa patriotisme Bhayangkara yang sejati, transparan, dan akuntabel,” ujar Dr. Bernard dalam pidatonya.
Tantangan Reformasi Kultural
Dalam diskusi tersebut, praktisi hukum David Sianipar, SH., MH., menyoroti penurunan degradasi kepercayaan publik akibat oknum yang terjebak dalam pusaran “mafia tanah” maupun kepentingan oligarki.
Menurutnya, kejujuran dan empati terhadap rakyat kecil harus menjadi fondasi utama penegakan hukum.
Senada dengan hal itu, pengacara Josep Winetou, SH., MH., membedah tiga agenda utama reformasi Polri: struktural, instrumental, dan kultural. Dari ketiganya, reformasi kultural dinilai sebagai tantangan terberat.
“Mengubah kultur militeristik menjadi humanis memerlukan pengawasan melekat serta penguatan iman dan moralitas anggota,” tambahnya.
Polemik Reposisi: Di Bawah Presiden atau Kementerian?
Isu krusial yang mencuat adalah wacana reposisi Polri. Pengamat sosial Dr. Rusman Pinem, SH., M.Sos., menyebut munculnya perdebatan apakah Polri sebaiknya tetap di bawah Presiden atau ditempatkan di bawah kementerian.
Menanggapi hal ini, GAKORPAN mencatat bahwa efektivitas Polri di negara kepulauan yang kompleks saat ini masih memerlukan rantai komando langsung di bawah Presiden demi stabilitas nasional.
Namun, hal ini harus dibarengi dengan pengawasan eksternal yang sangat ketat agar institusi tidak menjadi alat politik praktis.
”Reposisi jangan sampai hanya menjadi kosmetik politik. Intinya adalah bagaimana Polri tetap independen, netral, dan tidak bisa ‘di-obok-obok’ oleh kepentingan tertentu,” tegas Dr. Bernard menutup diskusi.
Kesimpulan dan Komitmen
GAKORPAN berkomitmen untuk terus mengawal program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati HAM.
Keberhasilan reformasi Polri akan menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi Indonesia dalam menjaga supremasi sipil.
