DEPOK,
Hasbullah Rahmat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), mengungkapkan rangkaian program kerja strategis yang akan diwujudkan untuk Kota Depok pada tahun 2026. Dalam temu wicara eksklusif di kediamannya di Kalimulya, Kota Depok, politisi yang telah menjabat sejak periode sebelumnya tersebut menegaskan bahwa Depok menjadi salah satu prioritas utama dalam perencanaan pembangunan provinsi tahun ini.
“Kita tidak bisa melihat Depok hanya sebagai bagian dari Jabodetabek semata, melainkan sebagai kota dengan potensi besar yang membutuhkan perhatian khusus dalam berbagai sektor pembangunan. Tahun 2026 menjadi titik awal bagi kita untuk mengakselerasi solusi atas permasalahan yang sudah lama ada,” ujar Hasbullah dengan tegas saat membuka pembicaraan tentang program-program yang akan dijalankan.
Salah satu program unggulan yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang mencakup berbagai jenjang pendidikan di Kota Depok. Yang paling menonjol adalah pembangunan SMK Negeri 5 di Kecamatan Limo, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan akses pendidikan vokasi yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Menurut Hasbullah, kebutuhan akan ruang kelas baru tidak hanya berkaitan dengan jumlah siswa yang terus bertambah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standar nasional.
“SMK Negeri 5 Limo bukan hanya tentang menambah jumlah bangunan kelas. Kita merancangnya sebagai pusat pendidikan vokasi yang mampu menghasilkan tenaga kerja siap pakai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di sektor industri dan jasa yang berkembang pesat di sekitar Depok,” jelasnya. Selain SMK tersebut, pembangunan RKB juga akan dilakukan di beberapa sekolah dasar dan menengah lainnya yang telah teridentifikasi memiliki keterbatasan ruang belajar.
Selain sektor pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan menjadi fokus penting lainnya. Program perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Kawasan Strategis Utama (KSU) sampai perbatasan rel kereta api Pondok Rajeg akan segera digarap dengan standar yang lebih tinggi. Hasbullah menjelaskan bahwa perbaikan tidak hanya sebatas memperbaiki permukaan jalan, tetapi juga akan menambah ketebalan aspal hingga 15 sentimeter agar mampu menampung beban kendaraan yang semakin banyak. Tak hanya itu, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga akan dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
“Jalan ini menjadi salah satu akses utama yang menghubungkan berbagai wilayah di Depok dengan kawasan sekitarnya. Perbaikan yang komprehensif ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat,” tambahnya.
Tak kalah pentingnya adalah pengelolaan setu yang berada di wilayah Kota Depok. Meskipun sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kewenangan terkait pengelolaan sumber daya air di kawasan setu tersebut berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU). Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengelolaan yang terintegrasi. Hasbullah menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk menyusun kerangka kerja pengelolaan yang sinergis.
“Setu di Depok bukan hanya sebagai kawasan air, tetapi juga memiliki nilai ekologis dan potensi pariwisata yang besar. Kita perlu menyusun pola pengelolaan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ucapnya. Koordinasi dengan Kementerian PU dan Pemerintah Kota Depok, kata dia, akan terus dilakukan untuk menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak.
Perhatian terbesar juga diberikan pada permasalahan sampah yang telah lama menjadi momok bagi Kota Depok. Hasbullah mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk menemukan solusi jangka panjang. Salah satu konsep yang akan diwujudkan adalah penggunaan Planning Blueprint Lulut Nambo sebagai tempat pembuangan sampah terpadu untuk wilayah Jabodetabek. Namun, dia mengakui bahwa masih terdapat tantangan besar terkait anggaran dan ketersediaan unit pengolahan sampah yang memadai.
“Masalah sampah tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi kita telah memiliki rencana yang jelas. Tahun 2026 akan difokuskan pada kajian teknis dan pengaturan keuangan serta infrastruktur. Harapannya, pada tahun 2027 program ini bisa beroperasi secara penuh dan Depok bisa benar-benar mengatasi permasalahan sampahnya,” tandas Hasbullah dengan penuh keyakinan.
Dengan berbagai program kerja yang telah direncanakan secara matang, diharapkan Kota Depok dapat mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor. Kolaborasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Depok.