JAKARTA,
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Kerakyatan mengambil langkah tegas untuk meluruskan polemik mengenai sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konferensi pers di DPP PDI Perjuangan yang digelar Kantor DPP PDI Perjuangan selesai rapat bersama DPD dan DPC seluruh Indonesia secara daring, partai berlambang banteng ini menegaskan bahwa anggaran program tersebut secara konstitusional diambil dari pos anggaran pendidikan.
Langkah ini diambil setelah munculnya beragam klaim dari sejumlah pejabat negara di media sosial yang menyatakan bahwa dana MBG merupakan hasil “efisiensi” dan bukan bagian dari anggaran pendidikan.
”Kami ingin menyampaikan kebenaran sesuai dengan data yang ada di dalam APBN. Berdasarkan lampiran resmi, anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun yang merupakan mandatory spending 20% APBN, mencakup alokasi untuk MBG sebesar Rp223,5 triliun,” tegas Esti Wijayati, salah satu pimpinan Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Senada dengan Esti, Adrian Napitupulu memperkuat pernyataan tersebut dengan merujuk pada landasan hukum tertinggi. Ia menegaskan bahwa operasional program ini telah tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
”Penjelasan Pasal 22 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan dengan sangat jelas bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, termasuk program makan bergizi pada lembaga pendidikan baik umum maupun keagamaan, adalah satu kesatuan. Ini diperkuat lagi oleh Peraturan Presiden No. 118 Tahun 2025,” ungkap Adrian.
Menurutnya, angka spesifik sebesar Rp223.558.960.490.000 untuk Badan Gizi Nasional telah tertera di dalam rincian Perpres tersebut. PDI Perjuangan menilai penting untuk meluruskan informasi ini agar publik tidak disuguhi narasi yang keliru mengenai tata kelola keuangan negara.
Menutup konferensi pers, Boni Triana menambahkan bahwa selain transparansi sumber dana, pemerintah wajib memperhatikan rasa keadilan dalam pengelolaan anggaran ini agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan dasar yang selama ini menjadi prioritas utama negara.